Ketika kepala daerah meninggal, ketika kepala daerah terpidana, ketika kepala daerah berhalanggan tetap, wakil kepala daerah diusulkan sebagai pengganti. Hal ini terjadi di Aceh dan saat ini paska dilantiknya wakil gubernur menjadi gubernur Aceh, posisi wakil gubernur belum diganti bahkan sama sekali belum diusulkan.
Untuk memudahkan kajian politik secara ringkas, maka kita mengambil sample provinsi Aceh karena saat ini posisi gubernur diganti oleh wakilnya yang sudah berlangsung lama sementara wagub pengganti hingga saat ini masih kosong.
Betapa kita sayangkan jabatan gubernur dan wakil gubernur bila sengaja dibiarkan kosong di daerah. Karena jabatan tersebut adalah hak rakyat yang disediakan negara untuk diisi oleh kalangan sipil. Asumsi yang berlaku bagi kekuasaan dalam hal ini adalah Arogan.
Saya tidak ingin mengkaji keterbatasan waktu dan legal standing secara aturan yang dapat saja jadi faktor penghambat untuk meniadakan wakil kepala pemerintahan di Aceh. tetapi yang kita persoalkan ketidakmampuan pemerintah Aceh untuk sekedar mengangkat wakil gubernurnya.
Hal ini sebagai wujud kegagalan pemerintah Aceh dalam melaksanakan kewajibannya yang sangat normatif.
Jika tugas ini saja tidak mampu dilakukan, bagaimana mungkin kita berharap lebih kepada pemerintah Aceh untuk membangun rakyat Aceh yang terus tertinggal karena pemimpin pemerintahannya.
Saya berkeyakinan rakyat Aceh bukan rakyat tertinggal sebagaimana ranking kemiskinan di Sumatera atau Indonesia, tetapi pemimpinnyalah yang telah menjerumuskan rakyat Aceh dalam kehidupan lingkaran setan bahkan sudah lama tidak bisa keluar dari labirin tersebut.
Hipotesa Politik
Ada beberapa hipotesa politik yang dapat kita kemukakan, kenapa penggantian wakil gubernur Aceh hingga sekarang tidak diusulkan oleh partai politik, dan gubernur yang berwenang juga tidak membuat kebijakan dan melakukan apapun untuk itu. Diantara berbagai hipotesa politik secara mudah dapat dibaca dan tidak perlu cerdas memahaminya.
Pertama, Ada konspirasi terselubung antara gubernur dan DPR Aceh untuk sengaja menghambat pergantian wakil gubernur Aceh untuk berbagai tujuan negatif bagi rakyat dan positif bagi peluang korup para pejabat daerah tersebut.
Kedua, Membatasi pembagian kekuasaan dan sekaligus membatasi pembagian uang daerah kepada stakeholders, misalnya dari jumlah pejabat tinggi lima bagian menjadi empat bahagian saja.
Ketiga, DPR Aceh dan Gubernur sudah membuat deal politik untuk mensyaratkan atau membuat ketentuan memberatkan calon yang diusulkan melalui partai politik.
Keempat, Selama ini pemerintahan Aceh dikelola oleh kekuasaan tunggal, sehingga mudah mengambil keputusan, bahkan tidak mengalami kendala apapun terlepas kebijakan dan keputusan itu positif atau negatif.
Kelima, Para pejabat Aceh tidak melihat pentingnya posisi wakil gubernur sebagai suatu pembangunan rakyat, karena mereka memahami pembangunan sebatas jalan, jembatan dan gedung serta aspirasi para stakeholders, sementara rakyat hanya pelengkap dan penderita.
Keenam, Telah terjadi berbagai penyelewenagan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh baik oleh gubernur maupun DPR Aceh, sehingga mengkuatirkan kehadiran wagub yang dapat menjadi bahagian dari pembuat kebijakan baru dan membongkar kesemrautan dalam pemerintahan.
Politik Tidak Sehat
Setidaknya enam hipotesa politik ini dapat menjadi hipotesa logis bila melihat gelagat pelaku pemerintahan di Aceh, jika bukan demikian tentu prilaku dan kebijakannya sudah pasti lebih normal dan sehat.
Apakah kondisi saat ini tidak normal? Jawabnya normal ditengah ketidakpahaman rakyat dan politik tidak sehat terhadap pembangunan rakyat Aceh.
Beberapa Cara Menghambat
Berikutnya, apa saja yang dapat dilakukan untuk menggagalkan penempatan wakil gubernur pengganti oleh Gubernur? dan kenapa bisa menimbulkan hipotesa politik? Jawabnya karena kekuasaan itu cenderung korup jika penguasa tidak mampu melihat pembangunan dalam kacamata yang objektif dan menafikan pembangunan rakyat.
Model kekuasaan yang dikelola oleh kalangan demagog justru cenderung ke arah kekuasaan yang absolut sebagaimana kekuasaan jaman batu, umpamanya kekuasaan Fir aun, kekuasaan Raja Namrud, kekuasaan komunis seperti sejarah Stalin, Musolini, Hitler dan sebagainya.
Yang dapat dilakukan gubernur untuk menuju kekuasaan absolut dan menghambat lahirnya wakil gubernur kira-kira sebagai berikut :
Pertama, Bermain dengan waktu, sehingga waktu berjalan terus, prosesi dan tahapan penyelenggaraan tersebut hanya diwacanakan untuk memperlihatkan keseriusan kepada rakyat.
Kedua, Meminta kepada partai-partai untuk mengusulkan nama-nama calon dari partai tersebut sehingga sulit mencapai kesepakatan.
Ketiga, Mewacanakan muncul berbagai wacana agar opininya kacau dan mengaburkan rakyat sehingga rakyat tidak menganggap penting prosesi politik yang sesungguhnya begitu penting terkait hak politik rakyat daerah.
Keempat, Melobby bisa saja dengan menyogok oknum pejabat pusat untuk mengaminkan keinginan dan permintaan stakeholders daerah dan menukarkannya dengan tujuan pemerintah pusat untuk daerah, misalnya dengan tidak menempatkan wagub di Aceh, gubernur bisa membuat keputusan menerima keinginan atau agenda nasional dalam hal mengkebirikan aturan kekhususan daerah.
Kelima, Merusak prosesi dengan tidak menghadiri rapat, membuat hiden agenda seakan penyelenggaaan prosesi dan membahas wakil gubernur sebagai bahagian agenda politik dan pemborosan daerah, mengopinikan seakan kehadiran wagub sebagai wacana menambah elemen korup terhadap rakyat dan negara.
Lima cara ini dapat dilakukan untuk menghambat prosesi melahirkan pemimpin politik dari kalangan sipil yang bila ada pasangan tentu lebih menguntungkan rakyat karena bila terjadi sesuatu yang tidak etis dalam pemerintahan bisa saja pemimpin tersebut keberatan dan kebobrokan akan terbuka dengan sendirinya.
Semoga apa yang penulis sampaikan tetap bertahan sebagai hipotesa politik. Bukan sebagai niat korup serta tujuan para pimpinan lembaga gubernur dan wakil rakyat Aceh.
Seharusnya jabatan yang disediakan negara untuk kepentingan politik sipil bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan sipil. Seharusnya pemerintah bisa menawarkan pilihan-pilihan kepemimpinan bagi pembangunan rakyatnya. Namun karena arogan, sempitnya cara berpikir pemangku jabatan di daerah maka hak-hak rakyat hilang secara percuma. Karena itu penulis mengangkat tema ini dan terlepas dengan tujuan politik secara pribadi dan sejarah komunikasi politik yang pernah dibangun terkait issu tersebut, idealnya hal ini adalah harapan masyarakat se Aceh dan semestinya pemimpin Aceh tidak perlu dhalim kepada hak rakyat Aceh.
Dalihnya bisa saja waktu, belum diajukan oleh parpol dan berbagai dalih nyelimet lain yang tidak seharusnya menjadi alasan. Padahal urusannya sangat sepele, jika keinginan untuk niat yang baik itu dijaga sebagai pemimpin. Kalau niat dan tujuan tidak baik gampang saja tinggal mengembangkan opini bahwa pemerintah pusat tidak menginginkan di isi wakil gubernur Aceh dan diminta agar di kosongkan saja. Akhirnya tinggal mencari kambing hitam dalam politik apalagi jika rakyat paham bahwa jabatan itu penting bagi nereka.
Meski kita paham berbagai ide yang berkembang di daerah baik oleh tokoh maupun DPRD nya namun tetap saja kredibilitas penanggung jawabnya adalah lembaga gubernur itu sendiri.
Salam
Sumber gambar : pexels
