Ketiga, DPR Aceh dan Gubernur sudah membuat deal politik untuk mensyaratkan atau membuat ketentuan memberatkan calon yang diusulkan melalui partai politik.
Keempat, Selama ini pemerintahan Aceh dikelola oleh kekuasaan tunggal, sehingga mudah mengambil keputusan, bahkan tidak mengalami kendala apapun terlepas kebijakan dan keputusan itu positif atau negatif.
Kelima, Para pejabat Aceh tidak melihat pentingnya posisi wakil gubernur sebagai suatu pembangunan rakyat, karena mereka memahami pembangunan sebatas jalan, jembatan dan gedung serta aspirasi para stakeholders, sementara rakyat hanya pelengkap dan penderita.
Keenam, Telah terjadi berbagai penyelewenagan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh baik oleh gubernur maupun DPR Aceh, sehingga mengkuatirkan kehadiran wagub yang dapat menjadi bahagian dari pembuat kebijakan baru dan membongkar kesemrautan dalam pemerintahan.
Politik Tidak Sehat
Setidaknya enam hipotesa politik ini dapat menjadi hipotesa logis bila melihat gelagat pelaku pemerintahan di Aceh, jika bukan demikian tentu prilaku dan kebijakannya sudah pasti lebih normal dan sehat.
Apakah kondisi saat ini tidak normal? Jawabnya normal ditengah ketidakpahaman rakyat dan politik tidak sehat terhadap pembangunan rakyat Aceh.
Beberapa Cara Menghambat
Berikutnya, apa saja yang dapat dilakukan untuk menggagalkan penempatan wakil gubernur pengganti oleh Gubernur? dan kenapa bisa menimbulkan hipotesa politik? Jawabnya karena kekuasaan itu cenderung korup jika penguasa tidak mampu melihat pembangunan dalam kacamata yang objektif dan menafikan pembangunan rakyat.
Model kekuasaan yang dikelola oleh kalangan demagog justru cenderung ke arah kekuasaan yang absolut sebagaimana kekuasaan jaman batu, umpamanya kekuasaan Fir aun, kekuasaan Raja Namrud, kekuasaan komunis seperti sejarah Stalin, Musolini, Hitler dan sebagainya.
Yang dapat dilakukan gubernur untuk menuju kekuasaan absolut dan menghambat lahirnya wakil gubernur kira-kira sebagai berikut :
