Oleh : Tarmidinsyah Abubakar
Berbicara tentang calon presiden Indonesia dimasa yang akan datang maka kita sebagai warga bisa memberi ide dan gagasan baik melalui media maupun menyampaikan kepada pemilih dengan berbagai cara, atau mencuci otak pemilih untuk lahir pemimpin sebagaimana formasi yang memberi harapan baru bagi bangsa dan negara.
Melihat perkembangan calon presiden Indonesia sejak masa reformasi yang dimulai dengan pilpres pada tahun 1999. Sejak itu telah membuka jalan bagi warga Indonesia untuk menuju sebagai bakal calon presiden.
Kenapa kita sebut jalan warga? Karena sebelumnya memang tidak ada jalan menuju kesana, kursi presiden milik diktator-diktator dunia.
Indonesia dengan sejumlah partai politiknya yang dikelola secara instan,.maksudnya tanpa belajar tentang ilmu mamajemen partai politik, tentu saja sebagaimana pengelolaan pabrik kelapa sawit, sebatas operator.
Kenapa penulis menyebut sebagaimana pengelolaan pabrik? Karena yang dipikir oleh pengelola  berapa besaran produksi, berapa besar jumlah omset dan berapa besar uang yang dihasilkan dari partai itu sebagai alat produksinya.
Apakah sebutan pabrik itu terlalu berlebihan kritis dan nyinyir?
Sekarang mari kita memberi penilaian obyektif kepada semua partai politik yang ada, apakah partai-partai tersebut assetnya rakyat Indonesia?
Kita ingin tau yang mana partainya rakyat, yang mana assetnya rakyat, yang mana partai yang dikelola secara demokratis, partai mana yang tidak dikuasai dengan sistem kapitalis, partai mana yang tidak diwariskan, dan segudang pertanyaan lain.
Namun apapun buruknya sistem pengelolaan partai politik yang kita bicarakan, tetapi kita calon presiden dan wakil presiden tetap saja mereka yang menentukannya.
Indonesia ini memang aneh, rakyat sebenarnya sebahagian besar tidak berpolitik tetapi hanya saja larut dalam sentimen politik, tetapi militansi dengan tuannya luar biasa, bahkan mereka rela mati dan berkorban untuk itu. Hingga sekarang saya cari tahu dengan akal sehat belum juga ketemu. Tapi justru saya mendapatkan jawaban bahwa kebuntuan dalam berpikir dalam politik.
