Faktor ini bisa siapa saja yang mungkin juga bisa masuk dalam daftar keluarga, teman, sahabat, bahkan istri, anak, adiknya sendiri tergantung pemikirannya. Lalu bagaimana dengan kehidupan sehari-hari?Â
Disitulah dibutuhkan kewajiban memahami politik dan perlu kematangan mental dalam politik yang normatif pada setiap orang dalam kehidupan demokratis.
Maka sistem kepemimpinan dan ketidakpahaman politik dapat menempatkan lawan sebagai kawan politik dan sebaliknya. Realita itu bisa kita lihat dalam partai politik dan kehidupan masyarakat yang sebelumnya mendukung namun kemudian saling membenci. Ini akibat orang yang dipilih tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai politisi yang normatif.
Untuk itulah aktivitas politik itu terdiri dari rekruitmen, advokasi dan komunikasi politik termasuk mengajarkan agar semua orang berwawasan dalam politik sehingga semua orang dapat memahami politik secara standar demokrasi karena besar pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari hingga dalam keluarga dan diri kita masing-masing.Â
Jika sebahagian besar sudah memahaminya maka setiap orang akan bebas berekpresi asal tidak mengganggu diri orang lain, berapresiasi dengan kesadaran, intimidasi dapat dihilangkan, semua warga dapat menyampaikan sikapnya terhadap yang berlaku dalam publik dan tentu saja baik dan buruknya akan membangun citranya atau merusak citranya sendiri.
Penjelasan diatas merupakan sumber utama sebagai alat politik, dan mewarnai politik di negara. Karena pemahaman politik yang mendasar adalah sumber yang membangun politik negara yang sebelumnya dari personal politik ke organisasi politik yang menjadi averaging politik warga masyarakat. Lalu dalam organisasi dan negara akan menjadi kebijakan publik yang akan mempengaruhi semua warga negara.Â
Oleh karena itu untuk melahirkan kebijakan publik sebagaimana keinginan dan harapan rakyat maka yang dibutuhkan adalah pemahaman seseorang dalam ilmu dan wawasan dan kematangan sikapnya dalam politik sehingga ia dapat sabar menghadapi masalah yang beragam timbul pada kehidupan sosial. Untuk itulah dibutuhkan visi dan misi dalam pencalonan kepala daerah,pilpres dan lain-lain dalam pemilihan rakyat.
Masalahnya, siapa yang mampu melihat orang yang layak atau cakap pintar yang cukup kapasitas dan kualitasnya untuk dipilih? jika sebahagian besar masyarakat masih dalam kondisi tidak memahaminya?Â
Dengan kata lain, seseorang yang mampu melihat orang lain memahami adalah ketika ia juga paham. Tapi jika ia tidak paham bagaimana mungkin ia bisa memberi penilaian bahwa seseorang itu paham dan layak.
Justru karena itulah maka politik adalah kewajiban yang mutlak bagi warga negara, mereka yang menafikan itu sesungguhnya mereka tergolong elemen yang tidak dihitung sebagai warga negara karena tidak mumpuni. Hal ini sebagaimana kualifikasi warga negara yang diimplementasikan dalam sistem bernegara demokrasi  pertama di Yunani.
Tapi warga negara semuanya  mendapat hak pilih? Tatapi lihatlah bentuk penghargaan suara rakyat yang mudah terselewengkan oleh penyelenggara dalam pemilu Indonesia.Â