Partai UMMAT Bisa Menjadi Modal Baru Perubahan Indonesia

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar

Daripada berharap pada sesuatu yang sudah pasti tidak berubah dalam politik yang terlena dengan meraba-raba pemimpin untuk bangsa, maka masyarakat Indonesia lebih baik berpikir konsep apa yang dibawa oleh pemimpin politik untuk memperbaiki sistem berbangsa dan bernegara. Karena membangun bangsa itu perlu teori dan konsep serta pemimpin atau bapak bangsa yang cukup menguasai tentang ilmu bernegara. Jadi mereka tidak menjadikan negara itu sempit dalam kekuasaan pemerintah tapi seharusnya menjadi negara bangsa yang dibangun oleh bangsa besar hingga sekarang di dunia.

Pada umumnya kehidupan sosial disuatu negara dipengaruhi secara kuat oleh para pemimpin politik. Karena pemimpin politik itu dihampir semua belahan bumi lain yang sudah maju adalah seorang tokoh yang berkapasitas sebagai guru bangsa.

Sedangkan partai politik diperlukan sebagai alat mengimplementasikan ilmu politik dan negara kepada rakyat melalui jaringannya yaitu kader dan pimpinan partai didaerah-daerah.

Kenapa penulis membuat judul bahwa Partai Ummat bisa menjadi Modal Perubahan Bangsa? Karena pendiri utamanya adalah Prof. Amien Rais yang sudah membawa ide-ide fundamental tentang tatacara perubahan bangsa ini sejak reformasi meski dijalan mengalami hambatan akibat kesenjangan pengetahuan antar tokoh dan rakyat yang berandil menimbulkan kesalahpahaman sehingga dukungan politik menjadi lemah apalagi kepemimpinan partai terlalu cepat dilepas pada pemimpin yang bukan berbasis politik yang kuat.

Sesungguhnya partai politik sama sekali tidak ditentukan oleh jumlah massa sebagaimana masa lalu, Jumlah dukungan itu akan berkembang ketika masyarakat paham apa yang dilakukan oleh pemimpin dan partai politik tersebut.

Tetapi yang paling penting adalah kualitas pemimpin dan pengurus yang memiliki ilmu politik mumpuni agar rakyat tidak terjebak dalam ajaran politik yang salah kaprah. Maksudnya bukan dukungan tetapi pengurus partai politik itu tidak ditentukan dengan ramainya mereka tetapi hanya menyerupai gerombolan. Yang dibutuhkan adalah kemampuan dan keahliannya dalam ilmu politik, ilmu negara, ilmu sosial dan kebijakan publik.

Selanjutnya para kader dibutuhkan yang berkapasitas dan berkualitas minimal sebagai penerus pemikiran yang dituangkan dalam platform perjuangan organisasi politik dan pemimpinnya, kemudian disajikan untuk dipahami oleh masyarakat luas. Untuk kelancaran penyebaran dan pemberian pemahaman kepada masyarakat itulah dibutuhkan pengurus partai sehingga sosialisasi ini akan menyimpang dari tujuan politik dan menjadi biasa saja bila pengurus partai tidak cukup kapasitasnya.

Selanjutnya untuk apa disosialisasikan kepada masyarakat? Untuk menjadi kesepakatan masyarakat dan menjadi materi konsolidasi sosial yang kemudian menjadi kecenderungan sosial yang bisa disebut kualitas puncak pengaruh rakyat terbesar dalam politik sosial. (disebut kecenderungan sosial).

Contoh Covid 19 baru-baru ini, yang bisa digunakan untuk alat politik global, reformasi tahun 1998 itu juga kecenderungan sosial di Indonesia dimana harapan untuk berubah setelah rakyat mulai memiliki wawasan bernegara.

Maksudnya kecenderungan besar itu hanya diikuti oleh setengah dari jumlah orang yang terpengaruh itu ketika dibawa dalam gerakan politik, contoh dulu yang meneriakkan reformasi 90 persen rakyat tapi setelah hal itu berjalan dan dibuat langkah dengan melahirkan partai politik maka hanya tinggal dibawah 10 persen yang mendukung.

Masa reformasi dimana gelombang perubahannya menggugat sistem kepemimpinan otoritarian kepada sistem kepemimpinan demokratis, namun secara realita besarnya dukungan politik saat itu hanya sebahagian masyarakat saja yang sampai sosialisasi substansi manfaat reformasi itu sebagai harapan kehidupannya.

Lalu kenapa kecenderungan sosial yang besar itu tergerus signifikan setelah dibawa ke jalur politik oleh kalangan reformis?

Ada faktor penghalang yang mempengaruhinya, sehingga partai politik yang didirikan untuk perubahan justru tidak mampu menjadi saluran aspirasi politik masyarakat yang dominan, meski perubahan dalam sistem bernegara hampir dapat dirubah secara total. Sayangnya penyelenggaraan negara lepas kendali, sehingga yang melakukan perubahan itu sendiri menjadi hilang dan disudutkan dalam politik dan pemerintahan itu sendiri,  coba pikirkan logikanya!

Oleh karena itu agar faktor penghalang untuk perubahan dimasa itu yang tidak disadari adalah dan tidak bisa diatur dalam  manajemen reformasi secara baik. Sehingga politik bunglon menjadi kekuatan politik karena tidak semua masyarakat bisa membedakan jalur politik perubahan. Karena biasa berpikir dengan simbolik maka ada yang memilih kata Amanat, Demokrasi, Bintang, Keadilan hanya sebatas melihat nama partai politik, kulitnya tapi bukan isinya.

Hal ini penting diketahui publik agar semua yang ingin menaruh harapan untuk perubahan bangsa tidak salah pilih jalur yang justru mendukung politik penghalang itu sendiri. Beberapa hal itu adalah sebagai berikut :

Pertama, Ada faktor penghalang yang terposisikan sebagai status quo yang melakukan penghadangan informasi perubahan dengan memanfaatkan kemapanan politiknya untuk menetralisir dan melemahkan arus perubahan.

Kedua, Para pemimpin reformasi mulai berkonsentrasi dalam lingkaran elit dan lebih banyak membicarakan urusan politik dan jabatan dalam membangun partai politik, sehingga partai-partai yang dilahirkan kala itu menjadi partai yang bersaing dengan partai yang sidah. Pesan dan pemikiran-pemikiran perubahan itu tidak sepenuhnya diterima masyarakat umum, apalagi kondisi sosial saat itu masih dalam tahapan pencerahan demokratisasi dalam bernegara.

Ketiga, Para pemimpin partai politik sebelumnya meleburkan diri dalam arus perubahan dengan simbol-simbol dan perubahan sistem kepartaian yang memperlihatkan semangat demokratis dan keinginan yang kuat untuk perubahan.

Keempat, Rekruitmen pemimpin partai di daerah-daerah yang berorientasi pada kemapanan sosial sehingga ilmu politik dan pemikiran-pemikiran perubahan tidak mampu dijabarkan dan disosialisasikan secara utuh kepada masyarakat Indonesia. Sehingga mereka hanya bisa memberi manfaat yang sama saja dengan politik masa sebelumnya.

Kelima, Sebahagian besar tokoh masyarakat masih berorientasi feodalizem dalam memandang kepemimpinan negara dan kepemimpinan masyarakat sebagaimana ormas-ormas yang telah lama terdidik dan terbina dalam masa kepemimpinan status quo.

Keenam, Mentalitas pimpinan partai politik baru di daerah-daerah yang membawa issu perubahan lebih terorientasi merebut kapling ormas, kurang percaya diri untuk menjadi partai terbuka sehingga partai politiknya terbungkus secara eksklusif ditengah masyarakat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara masyarakat dengan partai politik yang tercitrakan sebagai partai kelompok.

Ketujuh, Para penyelenggara pemilu yang masa itu bereferensi kader partai politik yang dibungkus dalam FPI (Panitia Pemilihan Indonesia dan Daerah)  adalah para kader partai politik yang partainya masih berada dalam parlemen.

Beberapa masalah inilah yang kemudian menyebabkan tergerusnya nilai-nilai perubahan yang ingin dicapai dalam perubahan sistem pemerintahan. Dimana kemudian terjadi anti klimaks yang hingga saat ini menyebabkan image normal kembali seperti masa sebelumnya bahwa kekuasaan itu hanya menjadi hak para pelaku politik yang tidak membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dalam sistem kepemimpinan pemerintahan disemua tingkatan.

Bahkan kemudian berkembang sistem politik dagang sapi (bargaining kepentingan) dengan tanpa mempertimbangkan nilai perubahan dan hak-hak politik masyarakat setelah terjadi pergantian pimpinan partai politik pada sejumlah partai yang mengusung perubahan. Ditambah dengan keterlibatan kader partai itu dalam berbagai kasus dalam korupsi dan kejahatan bernegara yang bagi partai tersebut dianggap bertolak belakang meski partai sebelumnya mekakukan hal yang sama tetapi sensitifitas itu pasti berbeda untuk partai yang membawa arus perubahan.

Harapan Terhadap Partai Baru

Sejak Prof. M.Amien Rais mendeklarasikan nama partai UMMAT, ada sambutan sebahagian besar para tokoh dan pemikir perubahan dan kalangan intelektual meski diam tetapi merasa timbul kembali ruh baru yang memiliki daya ungkit politik bagi perubahan dalam bernegara. Hal ini berkaitan dengan kemampuan profesor untuk membuka kunci-kunci penting dalam bernegara seperti bagaimana kualifikasi keadilan, kedhaliman, bagaimana kualifikasi presiden, fungsi DPR, apakah ia penakut, terjajah, atau ia berdiri diatas kakinya sendiri bersama rakyat yang dipimpinnya. Ilmu-ilmu tentang kepemimpinan negara ini pasti dimiliki oleh seorang prof. Amien Rais yang lulusan politik Chicago tersebut.

Terutama mereka yang memahami dinamika perkembangan politik. Berikutnya memahami dengan sikap konsistensi Prof. Amien Rais dalam melawan ketidakadilan dan kedhaliman meskipun dalam posisi politik terpojok habis dalam bernegara.

Kenapa seahagian yang memahami? Karena tidak sedikit masyarakat yang berpikir menyalahkannya dan ikut dalam pemikiran pembunuhan karakternya sebagai tokoh reformasi termasuk kadernya sendiri akibat kelemahan pengetahuan tentang politik dan bernegara.

Oleh karena itu, partai Ummat sebaiknya menyajikan konsep dan cara baru dalam politik Indonesia, sebagaimana manajemen politik yang benar bukan atas secara manaejemen yang dibangun dengan sentimen. Hal penting yang perlu menjadi pertimbangan untuk mendapat harapan baru dapat disikapi dengan cara berikut ini :

Pertama, Membangun kepercayaan rakyat secara terbuka tidak terkotak dalam ormas dan kelompok primordialis demi teejadinya rekruitmen politik bagi masyarakat Indonesia dalam membangun sistem kehidupan demokratis yang sesungguhnya dalam bernegara sebagaimana pemikiran-pemikiran tokoh di awal masa reformasi.

Kedua, Membuka peluang bagi kader-kader yang memiliki visi dalam pembangunan politik sosial yang hak politiknya diabaikan dalam sistem politik sebelumnya untuk menjadi pelaku utama dalam memberi ajaran politik kepada masyarakat yang sebelumnya telah banyak yang diselewengkan dengan cara-cara demagogis.

Ketiga, Mengutamakan materi pencerahan dan mengedepankan nilai-nilai pemikiran perubahan dan kepentingan sosial serta sistem kepemimpinan demokratis yang mengembalikan kepemimpinan pada ilmu pengetahuan dan wawasan politik dan bernegara.

Keempat, Sedapat mungkin partai baru tersebut mengantisipasi terseretnya aktivitas partai politik ke ranah industri yang terorientasi pada partai politik yang sebatas mengejar tahta dan tahta. 

Kelima, Ketua Umum hendaknya berlaku sebagai guru bangsa dan pendidik generasi sehingga politik tidak hanya sebatas megamankan kekuasaa dan bagaimana mendapatkan kekuasaan. Dengan engan orientasi pendidikan politik kepada generasi minimal telah memberi andil untuk membangun agen-agen perubahan masyarakat. Karena yang kita rasakan saat ini adalah kelemahan masyarakat dalam politik termasuk pelaku politik itu sendiri. Jika tidak demikian penilaiannyannya, tentu saja kondisi politik dan negara ini masih belum lepas dari carut marutnya. 

Keenam, Mekanisme mengangkat pemimpin partai politik di daerah perlu dilakukan secara benar dengan sumber daya yang cukup kemampuan intelektualnya sehingga dia bukan sekedar bermodalkan uang dan fasilitas serta kemapanan sosial dalam perspektif masyarakat awam yang menjerumuskan partai dalam pemahaman masyarakat yang keliru dalam politiknya.

Akan tetapi orang-orang yang dibutuhkan kemapanan ilmu pengetahuan politik dalam mempengaruhi masyarakat. Sehingga kader partai Ummat bergabung dalam konteks kesadaran dan karena memiliki pemikiran sebagaimana visi dan misi partai. Mereka adalah sumber daya yang bisa memberi sumbangsih untuk penguatan politik partai, dan hal itu adalah nyata bisa dibuktikan kemampuannya bukan referensi orang yang dikenal meski oleh pendiri sendiri karena jika mendengarkan bisikan-bisikan bukan dalam penglihatan manajemen partai politik maka penilaian terhadap kader dalam politik pasti subyektif.

Ketujuh, Partai Ummat perlu merekrut semua kader yang dikorbankan hak politiknya dalam partai yang sebelumnya karena semua kader yang memiliki mentalitas berpolitik secara normatif berpeluang menjadi korban akibat kebijakan pimpinan selama sepuluh tahun ini yang sebelumnya juga diberi peluang oleh pak Amien Rais sendiri dan akhirnya menjadi masalah dalam politik internal dan eksternal.

Kedelapan, Membawa cara-cara baru dalam politik yang berorientasi pada penguatan pengetahuan rakyat dalam bernegara, bukan berorientasi pada suara rakyat semata yang menghadapkannya  dengan barter kepentingan dan suara sebagaimana yang kita lihat selama ini dalam politik kita.

Karena masalah bangsa ini puncanya adalah pada keilmuan dan kualifikasi manajemen negara. Justru karena itu keberadaan derajat suatu bangsa sangat ditentukan oleh keilmuan sosial pemimpin utamanya serta tingkat ilmu pengetahuan dan wawasan rata-rata warga negara. Partai Ummat dengan kepakarannya harus mampu membuka kunci-kunci untuk menyelamatkan bangsa dari carut marutnya dengan kondisi sosial dan negara.

Dengan menempatkan visi yang menunjukkan upaya pencerdasan rakyat tentunya akan banyak warga masyarakat yang memberi dukungan, karena partai politik tersebut merubah cara pandang dalam ranah politik nasional.

Saran ini sebagai suatu harapan, agar partai Ummat menjadi harapan baru bagi rakyat, sembari berusaha dan mendoakan agar apa yang pernah terjadi pada partai sebelumnya setelah dilepaskan oleh pendiri dan gurunya justru partai berjalan tanpa kendali yang berarti dalam politiknya sehingga menabrak apa saja dihadapannya, termasuk hak-hak politik kadernya sendiri.

Sekian
*****

Sumber : Grub WA Partai Ummat