Siapa Sesungguhnya M Amien Rais bagi Indonesia?

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar

Politik di Republik ini cenderung mengikuti isu-isu sosial yang cenderung disetir dengan kepentingan para pihak yang mementingkan kekuasaan sebagaimana kekuasaan raja dimasa lalu yang pernah mewarnai sistem kehidupan masyarakat di seantero wilayah dari Sabang hingga ke Mauroke.

Sebelum Indonesia merdeka masyarakat nusantara dipimpin oleh raja-raja yang memimpin secara feodal. Jika kita berkaca ke negeri lain seperti Mesir bahkan kekuasaan raja menjadi absolut sehingga pada saat klimaks mereka akan dipuja menyerupai dewa atau tuhan oleh masyarakat karena kehidupannya bergantung penuh kepada kebijakan kerajaan itu.

Dalam sejarah hal ini diketahui oleh masyarakat dunia seumpama Firaun. Dengan kekuasaan yang absolut itu firaun dan pengikut setianya akan mempengaruhi pemikiran masyarakat untuk tunduk dan patuh kepadanya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana kharisma Firaun kala itu. Jangankan anak dan anggota keluarganya maka sendal jepitnyapun akan disanjung dan disegani oleh rakyat.

Dengan model kekuasaan itulah rakyat secara mental menjadi budak manusia lain yang berkuasa. Karena jika berbeda pendapat maka dianggap sebagai musuh negara. Karena itu kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan sungkam dan tidak berani menyampaikan pendapatnya. Karena mereka diam maka rakyat tidak pernah tercerahkan meski jalan kekuasaan itu sudah pada tahapan yang tidak wajar.

Lalu dampaknya adalah proses pembodohan masyarakat akan berlangsung dalam waktu yang lama hingga ke generasi-generasi mendatang bahkan pembodohan itu dari masa kanak kanak masyarakat itu sendiri. 

Ilustrasinya begini, ada lembaga pendidikan dasar yang disekolah itu muridnya anak atau cucu raja. Lalu guru bertanya dikelas, siapa yang tahu gajah? Anak raja menjawab bahwa gajah itu bisa terbang. Lalu anak masyarakat biasa yang pintar membantah dan mengatakan bahwa gajah itu badannya besar, kakinya besar ada belalainya dan ada gadingnya. Lalu anak raja menangis kemudian melaporkan kepada kepala sekolah. 

Kepala sekolah yang jabatannya bergantung penuh pada kerajaan, memanggil guru yang mengajar tentang gajah. Kemudian menanyakan kepada guru tadi dengan nada membentak, Gajah bisa terbang atau kamu yang terbang?

Guru sambil menunduk dan menjawab secara pelan dengan kata gajah aja yang bisa terbang pak. Kemudian ia kembali ke kelas untuk selanjutnya mengajarkan ilmu bahwa gajah bisa terbang (elephants can fly).

Demikianlah proses pembodohan kepada masyarakat sehingga sebahagian besar akan ada dalam pengetahuan yang standar itu, jika murid salah menjawab pertanyaan saat ujian maka ia tidak akan lulus.

Sejarah berikutnya masyarakat nusantara terdidik dalam mentalitas masyarakat terjajah oleh bangsa lain yakni Belanda, Jepang, Portugis dan lainnya dalam waktu yang lama. Lalu pertanyaan ringkasnya adalah, apa yang diajarkan oleh bangsa penjajah kepada rakyat?

Tentu saja pembodohan sosial, penundukan baik secara praktis dengan menghukum langsung yakni penjara atau ditembak mati maupun secara mentalitas. Berikutnya penjajah juga akan membenam mentalitas sosial cerdas yang protes dan berontak, penjajah akan memasang orang-orang dikalangan masyarakat untuk penundukan atau menghilangkan pengaruh si cerdas.

Maka jika mereka paksakan mereka yang paham dan cerdas itu tinggal sendiri dan dianggap oleh masyarakat sebagai pengganggu, sementara penjajah sudah pasti menganggapnya sebagai musuh negara.

Selanjutnya ketika Indonesia sudah merdeka wujud phisik penjajah praktis hilang. Tetapi mentalitas penjajah masih mewarnai kehidupan masyarakat nusantara akibat terdidik dalam waktu berabad lamanya. Sebagai realita hingga kini bangsa Indonesia masih menjalankan aturan hukum bernegara dengan aturan-aturan warisan yang bersifat menjajah masyarakatnya.

Justru karena itu kepemimpinan kita masih banyak hal yang bersifat feodalisme. Karena itu juga masyarakat harus hidup dengan pola-pola warisan dijaman kerajaan dan penjajahan. Sehingga ada kesimpulan bahwa mentalitas masyarakat nusantara di daerah-daerah sebagai masyarakat terjajah (colonized people). 

Dalam perjalanan sejarah berikutnya mentalitas masyarakat mulai berubah sebagai masyarakat mentalitas pekerja yang sebahagian besar bermental buruh meski profesi mereka sebagai pekerja dengan pena namun dalam kedudukannya pada negara mereka sebatas buruh bagi negara tanpa harus berpikir tentang hak politiknya.

Timbullah orang-orang kaya baru yang mendapat pekerjaan karena dipelihara oleh pemerintah. Mereka menjadi pelaku dan pensupport pemerintahan dengan jumlah anggota masyarakat yang banyak bergantung hidup kepadanya di seluruh nusantara. 

Sistem ini bertahan hingga beberapa puluh tahun lamanya tanpa masyarakat menyadari dampak jangka panjang serta pembangunan mentalitas sosialnya yang lemah sebagai warga negara yang akan bersaing secara global.

Pada masa-masa ini status sosial masyarakat diukur dengan jumlah harta bendanya, sekaligus politik juga mengikuti realita hidup masyarakat dimana pekerjaan politik yang diketahui umum adalah memfasilitasi masyarakat dengan pejabat, kemudian kesanggupan seseorang melakukan pekerjaan phisik dimata rakyat, membantu biaya dan fasilitas lain kepada masyarakat padahal semua itu bersumber dari uang negara tanpa harus mengetahui bagaimana mereka memperolehnya dan bagaimana pemerintah mengatur uang negara dan mengatur negara ini yang berdampak negatif untuk pembangunan rakyatnya. Padahal dengan kebijakan pemerintah tersebut rakyat menjadi miskin dan bermental sebagai penunggu bantuan selamanya untuk sebatas memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sekundernya.

Padahal stagnasi pembangunan rakyat berawal dari sistem negara, sistem kekuasaan dan kebijakan pemerintah serta perlindungan hak-hak rakyat. Sistem negara bisa saja menjadi simpul yang menyebabkan rakyat dalam belenggu dan miskin serta tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Karena positoning politik pemerintah masih berpeluang menjadi penjajah meski tidak dapat dilihat secara vulgar oleh rakyatnya.

Siapa Amien Rais

Situasi dan kondisi mentalitas dan budaya sosial rakyat Indonesia yang demikian, apabila dikaitkan dengan seseorang yang membawa perubahan dalam sistem politik dimana dampaknya yang tidak secara langsung dalam pemenuhan kebutuhan rakyat tentu akan menjadi permasalahan baru dan dianggap  tidak berbeda dengan pihak politik lain yang sebatas ingin kekuasaan dan merebut jabatan pemimpin dalam pemerintah.

Apalagi partai politik yang didirikannya hanya sekedar mewarnai politik di Indonesia yang kemudian berorientasi pada sekedar jabatan pembantu pemerintahan bukan lagi sebagai pembawa perubahan. Oleh karena itu pimpinannya cenderung berbeda pandangan dengan dirinya yang kemudian justru posisi politiknya menjadi negatif dalam pemahaman masyarakat yang tidak memahami sikap-sikap politik normatif.

Disitulah posisi Prof. Dr. M. Amien Rais, MA dalam politik masyarakat Indonesia secara umum atau negara Republik Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan pekerjaan politik baru agar rakyat Indonesia memahami menempatkan posisinya dalam bernegara, sehingga mereka bisa membedakan pemimpin dan pecundang.

Lalu, siapa sesungguhnya Amien Rais bagi bangsa Indonesia dalam perspektif pembangunan bangsa? 

Pertama, Sebagai pembawa perubahan cara hidup bangsa melalui sistem negara yang baru yang mengedepankan hak-hak politik rakyat dalam bernegara.

Kedua, Sebagai pembawa perubahan sistem kepemimpinan yang demokratis.

Ketiga, Sebagai tokoh bangsa yang mengakhiri kepemimpinan otoriter dan melawan kepemimpinan otoritarianisme sampai sekarang.

Keempat, Sebagai pembawa dan penjaga ajaran desentralisasi daerah yang telah merubah cara hidup masyarakat dan membangun keadilan bagi masyarakat daerah.

Kelima, Sebagai pembawa perubahan sistem legislasi Indonesia dengan sistem dua kamar (becameral) dengan hadirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meski fungsinya masih sebatas partisipatif. 

Keenam, Sebagai pembawa perubahan sistem pemilihan pemimpin dan wakil rakyat secara langsung oleh rakyat.

Ketujuh, Sebagai pembawa perubahan kualitas peran masyarakat daerah dalam pemerintah Indonesia, dimana masyarakat daerah melalui saluran politiknya telah menjadi para petinggi negara.

Kedelapan, Sebagai tokoh yang konsisten menghadapi siapapun presidennya jika dianggap menyampingkan hak-hak rakyat Indonesia.

Kesembilan, Sebagai pemimpin politik yang tidak membiarkan pengikut dan masyarakatnya menghadapi permasalahan politik didepan, tetapi cenderung dirinya yang bersikap terhadap kebijakan publik yang merugikan rakyat.

Secara umum kehadiran Amien Rais dengan pemikiran-pemikirannya telah mengantarkan perubahan yang fundamental dalam pembangunan negara dan rakyat Indonesia sejak tahun 1998 dimana terjadinya Reformasi Indonesia. Sehingga wajar sekali namanya menjadi Bapak Reformasi Indonesia.

Lalu, siapa yang bisa menghargai terhadap semua karya-karyanya bagi Indonesia? Jawabnya tergantung pada wawasan dan pengetahuan warga masyarakat tentang negara. Sementara masyarakat yang miskin wawasan dan pengetahuan tentang negara bisa saja menganggap perubahan itu tidak penting. 

Perubahan fundamental dalam sistem kepemimpinan negara akibat perubahan itu minimal tidak lagi berorientasi pada begawan-begawan politik dimana yang dianggap layak sebagai pemimpin adalah mereka yang bergaris keturunan dan mewarisi pribadi pemimpin. Jika sekarang berlawanan dengan itu maka dapat dipastikan sebagai anti tesis dari perubahan dan membawa bangsa ini ke masa lalu.

Sistem Demokrasi

Sistem demokrasi memperkenalkan pemerintah dari rakyat untuk rakyat. Maka dalam teorinya disebutkan bahwa pemimpin itu dilahirkan. Kemudian pemimpin yang baik dan cerdas akan lahir dari masyarakat yang baik dan cerdas, sementara masyarakat tertinggal tentu akan melahirkan pemimpin yang tertinggal pula. Karena sebahagian besar masyarakat akan memilih sebagaimana pemahamannya tentang kepemimpinan tersebut. 

Dengan demikian janganlah berharap akan lahir pemimpin yang cerdas ketika kondisi sosial masih tertinggal, maka tugas besar mereka yang cerdas dan memiliki ilmu adalah kewajibannya mengajarkan masyarakat. Sehingga sesuatu yang dilakukan secara normal untuk bangsa tidak dianggap kebalikannya oleh masyarakat.

Bagaimana mungkin kita melakukan pekerjaan politik bernegara sementara masyarakat beranggapan pekerjaan politik sebatas pembagian gerobak bakso, pembagian sembako dan sejenisnya pada saat pemilu. Lalu bagaimana mungkin kita membangun bangsa sementara masyarakat beranggapan sebatas pembagian bibit tanaman saat pilpres yang diyakini bentuk pembangunan bangsa.

Padahal di negara lain masyarakatnya justru memperoleh fasilitas berbagai kemudahan hidup rakyat, mendapatkan permodalan melalui unit-unit lembaga keuangan negara dan perbankannya diseluruh negeri secara adil. Hal inilah salah satu yang mengindikasikan bahwa pemerintah demokratis yang lahir dari rakyat untuk rakyat yang memberikan dampak kemudahan dan memotivasi berkembangnya usaha-usaha permodalan yang memantik kemandirian masyarakatnya, tidak sebatas kepentingan pemilu.

Bagaimana kita bisa meraih kondisi seperti itu, tentu saja kita berharap akan adanya perubahan-perubahan fundamental dalam bernegara yang dapat menempatkan rakyat pada positioning prioritas.

Justru karena itu pemikiran-pemikiran perubahan masih sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia dan karena itu pula gerakan dan pemikiran Profesor politik M. Amien Rais, seharusnyalah menjadi salah satu yang ditunggu masyarakat Indonesia untuk jalan perubahan lanjutan.

Sekian
*****