Salah satu yang mempengaruhi kehidupan rakyat secara signifikan adalah pemikiran-pemikiran pemimpin partai politik di suatu negara atau daerah. Sesungguhnya mereka harus memiliki ideology dalam berpolitik. Masyarakat mendukung partai tersebut karena mereka memahami perjuangan yang dilakukan oleh pemimpin partai politik tersebut khususnya tentang tata cara hidup rakyat yang lebih baik.
Pimpinan partai politik itu adalah batasan yang bisa menggambarkan bagaimana rakyat disuatu negara dan masyarakat disuatu daerah. Dengan begitu rakyat bisa berapresiasi dengan kebijakan politik yang dibuat oleh suatu partai, kapan mereka akan diam, kapan mereka akan bersuara, kapan mereka harus patuh dan kapan mereka akan memberontak, misalnya ketika kebijakan itu tidak selaras dengan kepentingan rakyat itu sendiri.
Lalu bagaimana membangun suatu rakyat yang teratur dan tidak dipaksakan untuk patuh kepada negara sebagaimana yang kita rasakan dalam kehidupan di negara kita? Dimana mereka patuh dan percaya ketika dibayar atau ketika partai politik itu bisa memberi manfaat pada kepentingan sempitnya.Â
Apakah ini yang disebut politik? Tentu saja ini sebagai dampak politik rendahan yang tidak pernah berpikir untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya hal ini juga dampak dari kebijakan politik yang ajarannya hanya merebut uang dan fasilitas negara. Dengan kata lain masyarakat kita diajarkan dalam politik sesat atau politik salah kaprah yang bisa menyebabkan rakyatnya bangkrut dan tidak berdaya.
Apa tanda-tanda kehidupan rakyat yang tidak terpengaruh dengan ideology politik? Jawabnya adalah hidup masyarakat akan centang perenang, mereka lemah dalam aspek mempertahankan harga diri, karena cara pikir yang sempit tentu saja rakyat akan memilih jalan hidup yang sempit pula dan menganggap tidak penting kehadiran negara pada dirinya.Â
Jika pemimpin politik di Indonesia mengajarkan ajaran politik secara kualitatif maka jumlah masyarakat yang apatis dan tidak manganggap politik tidak penting bagi hidupnya semakin lama semakin berkurang. Jumlah pemilih ketika pemilu juga dapat terpengaruh jumlahnya dengan kualitas pimpinan politik. Namun yang terjadi kurang meyakinkan pengaruh pemimpin partai dalam mempengaruhi rakyat dengan banyak indikator membuktukan itu.
Akibat itulah kemudian masyarakat apatis dan sesungguhnya tidak mempercayai partai politik, karena partai apapun yang mereka percaya, tidak akan membedakan positioning mereka sebagai rakyat yang tidak mendapat tempat dalam hidup berbangsa dan bernegara.
Jika partai politik tidak menawarkan konsep-konsep ideologisnya maka tentu saja pendidikan politik rakyat menjadi mengambang. Rakyat akan terbodohkan dalam politik dan hanya bergantung dengan kepentingan sempit mereka. Demikian juga kader partai politik, ketika pemimpin partai politik otoriter maka posisi kader tidak lebih sebagaimana posisi rakyat, dimana kadernya harus menyembah ketuanya ketika ingin menyampaikan sesuatu hal.
Pertanyaannya, kenapa anda memposiskan pemimpin dan partai politik yang tergugat sebagai indikator maju mundurnya suatu rakyat dalam negara? Jawabnya adalah karena para pemimpin partai politik yang paling utama mempengaruhi kebijakan publik pemerintah, apalagi kepala pemerintahnannya merupakan kader partai politik.
Lalu bagaimana indikator jika pemimpin partai politik tidak memberi pengaruh ideologynya dalam kehidupan masyarakat?Â
Pertama, rakyat akan cenderung terbiarkan berjuang dalam pengaruh agitasi politik anti pemerintah dan yang beraroma pemerintah.
Kedua, partai politik menjadi tabu terlibat dalam kegiatan-kagiatan rakyat yang berbau protes sosial.
Ketiga, pengikut dan pendukung partai politik hanya sebatas kader yang direkayasa loyalitasnya, padahal mereka hanya terikat dengan kepentingan yang sempit sebatas mendapatkan fasilitas bertahan hidup dan ada juga kelompok dalam partai yang sebatas mencari akses untuk kemapanan hidup pribadinya.
Keempat, rakyat menghormati pemimpin partai politik dalam perspektif status sosialnya sebagai orang berpengaruh dan sebagai orang kaya dermawan mereka tidak pernah mempertanyakan ilmu atau jalan hidup kepadanya.
Kelima, rakyat dalam ketakutan menghadapi pemimpin politik karena berpeluang mengancam kehidupannya.
Keenam, secara rata-rata masyarakat akan patuh dan tunduk dihadapan pemimpin politik tetapi mengomel dibelakangnya dalam diam atau merahasiakannya.
Ketujuh, tidak ada ruang debat dan tukar pendapat antara rakyat dan pemimpin politik, ruang langsung itu hanya diisi oleh fasilitator atau dunia asistensi pemimpin tersebut.
Kedelapan, masyarakat cenderung memposisikan dirinya sebagai apolitik karena kesulitannya menjangkau sikap pemimpin politik yang tidak memberi tempat kepadanya.
Kesembilan, keijakan pemerintah senantiasa bertentangan dengan harapan rakyat namun kebijakan itu berjalan dengan cara dipaksakan meski pada akhirnya rakyat harus menerimanya, sementara partai politik tetap saja berpihak kepada pemerintah dan mereka hanya menggali dalih untuk disuguhkan kepada rakyat.
Kesepuluh, partai politik dalam membuat keputusan-keputusan internalnya apa lagi eksternal tidak mempertimbangkan pendapat dan sikap rakyat.Â
Kesebelas, meski partai politik berjumlah banyak namun sebahagian besar berada dalam konspirasi, karena pada hakikatnya semua partai itu tidak bisa dibedakan ajarannya kecuali perbedaan itu hanya ada pada simbolik.
Kedua belas, para pemimpin partai politik rakus kekuasaan karena mereka sulit memperoleh kekuasaan secara dominan.
Ketiga belas, rata-tata kader partai politik bermental demagog bahkan penjilat karena partai politik hanya sebatas kapling-kapling pembagian kekuasaan.
Keempat belas, pemerintah akan cenderung korup, karena mereka harus membiayai masyarakat secara langsung sebagai kompensasi dukungan rakyat kepada partainya
Kelima belas, karena sebahagian besar masyarakat berada dalam mempertahankan hidup dengan fasilitas yang diberikan oleh partai politik yang diperoleh dari negara maka negara menjadi bangkrut dan berhutang dalam jumlah melebihi kewajaran.
Demikian setidaknya dampak yang ditimbulkan akibat kelemahan-kelemahan pemimpin partai politik yang tidak mampu menawarkan ajaran-ajaranya kepada rakyat. Tentu ending dari kelemahan ini tentu saja membuka lebar muara pembubaran atau perpecahan suatu negeri.
Solusinya?
Adapun solusi yang harus dipikirkan oleh segenap anak bangsa adalah beberapa hal yang mendorong perubahan, sebagai berikut :
Pertama, Pemerintah harus serius dan tegas dalam melaksanakan pembangunan demokrasi meski pada awalnya hanya dengan membangun sistem penyelanggaraan, sistem kontrol yang baik sehingga bisa melahirkan orang-orang yang cukup ilmu dan wawasannya dalam memimpin partai politik, karena berbahaya apabila partai politik berada dalam ranah industri dan terjemurus dalam ranah dagang politik.
Kedua, Mencerdaskan masyarakat secara bertahap agar memahami politik melalui partai politik itu sendiri dan mewajibkan mereka melakukan tugas dan fungsi partai politik sebagaimana amanat UU yang dibuat untuk itu.
Ketiga, Menimbulkan kesadaran semua pihak untuk membangun politik dan birokrasi dengan sistem button up, sehingga secara perlahan partai politik akan berorientasi pada sikap dalam pemberdayaan rakyat dalam politik dan bernegara.
Keempat, Membudayakan semua pengambilan keputusan dalam partai politik, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis dan melemahkan secara hukum kualitas pengambilan keputusan kelembagaan organisasi masyarakat oleh personal atau pemaksaan kehendak oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi apapun.
Kelima, Negara perlu mengatur kewajiban partai politik untuk menempatkan ruang publik yang transparant yakni semacam ruang negosiasi terbuka bagi masyarakat sehingga disamping partai politik juga ada rakyat yang mewakili dan mereka adalah rakyat dengan profesinya yang tidak dibolehkan menjadi pejabat dan wakil rakyat diparlemen serta tidak dibolehkan menjadi anggota dan pengurus partai politik.
Keenam, Partai politik perlu diwajibkan menyelenggarakan ruang negosiasi secara langsung yang bisa disaksikan masyarakat setiap tahun untuk pendidikan politik rakyat dan transparansi konsep-konsep dan sikap partai politik terhadap profesi kehidupan rakyat, supaya partai politik dan suaranya diparlemen dapat dinilai rakyat. Tentu saja supaya tidak terjadi sandiwara politik dan masyarakat tidak terdidik dalam ajaran politik sebatas aktivitas sandiwara dan dusta.
Demikian beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk percepatan pembangunan politik rakyat sehingga masyarakat tidak menganggap pemimpin partai politik sebagai raja sandiwara dan dusta serta pribadi menakutkan yang jauh dari rakyat.
Dengan begitu ketika pemimpin partai politik berada ditataran konsep-konsep kecerdasannya dalam pembangunan rakyat, berikutnya rakyat beransur terdidik dalam politik bernegara dengan mentalitasnya, maka pemimpin partai politik dan partainya dapat menjadi solusi bagi pemulihan kepercayaan rakyat kepada negara. Semoga !!
Lalu, apakah deology politik pemimpin partai-partai politik kita  selama ini, efektif mempengaruhi rakyat?
Menurut penulis, secara kuantitas bisa dianggap mempengaruhi karena terbangunnya hegemony kekuasaan politik oleh partai-partai tersebut. Namun pengaruh itu lebih kepada faktor manfaat sempit para kader partai politik dan kelompok rakyat yang dibantu dengan fasilitas dan bsntuan uang.
Tetapi secara ideologys kita sama sekali tidak yakin karena sebahagian besar masyarakat Indonesia dan daerah apatis dalam memahami politik, yang lebih banyak justru masyarakat yang menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada pemerintah melalui tangan-tangan partai politik lalu disebut sebagai pendukung politik, padahal jauh dari perspektif kualitas politik.
Sekian
*****
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H