Sistem Pemerintahan Sentralistik, Rakyat Aceh No. 1 Terdhalimi

Sistem Pemerintahan Sentralistik, Rakyat Aceh No. 1 Terdhalimi.

Aceh memang unik! Ketika di jaman Orde Baru, rakyat Aceh bangkit menuntut merdeka, dalih atau alat politik yang paling kuat itu karena kesewenangan pemerintah pusat yang menerapkan sistem pemerintahan sentralistik, ekonomi yang monopolistik, kepemimpinan yang otoritarian.

Lalu permasalahn dimasa Orde Baru terselesaikan di era Reformasi, dimana pemerintahan saat itu mulai menekankan kekuatan daerah sebagai pusat-pusat kekuasaan baru akibat pendistribusian kekuasaan yang desentralis. Terjadi pemekaran sejumlah provinsi dan kabupaten/kota diseluruh Indonesia sebagai implementasi desentralisasi yang merupakan anti tesis dari Sentralistik.

Realita ini sempat menimbulkan raja-raja baru di daerah yang dalam Ilmu Pemerintahan juga politik menunjukkan gejala anti klimaks dan ketidaksiapan para pimpinan di daerah yang sebahagian besar terekruit dari tokoh-tokoh masyarakat (akibat dikembalikan haknya bernegara) yang sebelumnya belum memiliki pengalaman dalam pemerintahan dan politik. 

Dimana masyarakat hanya hidup sebagai pekerja dalam profesi-profesi yang menghasilkan pengelolaan dan pengolahan industri serta kerajinan tanpa harus mengetahui pembagian hasil dan siapa pemilik industri tersebut.

Kemudian dalam perubahan pemerintahan pada tahap selanjutnya dilakukan penguatan cross and balance kekuasaan di daerah  (keseimbangan kekuasaan) dimana power DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota sebahagian haknya diambil alih oleh Menteri Dalam Negeri. 

DPR daerah tidak lagi berwenang melakukan pemecatan (impeachment) terhadap kepala daerah yang melakukan penyelewengan kekuasaan (abuse of power). Tentu saja hal ini sebagai kekuatiran pemerintah pusat terjadi keributan-keributan di daerah dan pergolakan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat.

Dalam kepemimpinan politik segenap kepala daerah dapat dikatagorikan belum dewasa, mereka masih terjebak dalam semangat keakuan (egoisme) pribadi dan kelompok yang berlebihan (Peraturan negara yang Demokratis sementara mentalitas masih dalam bayang-bayang Feodalisme). 

Bahkan hampir semua daerah kita mendapatkan Kepala Daerah dan Wakil mengalami disharmoni yang kemudian menjadi lawan dan bermusuhan dalam hubungannya hingga mereka mati dan meninggalkan permusuhan itu kepada turunannya.

Ini adalah ritme perkembangan pemerintah di daerah-daerah paska dilakukan reformasi di Indonesia, dengan merubah sistem kepemimpinan Otoriter kepada pemerintahan yang Demokratis yang memberi hak politik kepada segenap anak bangsa.

Tentu saja ada masa pendewasaan jika pemerintah itu stabil dan memahami penuh tentang prinsip-prinsip demokrasi dalam nafas pemerintahan dan politik.