Rakor Komisi VIII dengan Menteri Agama Dipimpin ala Preman

Sipil Yang Militer dan Militer Yang Sipil

Tentu saja aneh, melihat gaya bicara DPR itu yang berasal dari masyarakat sipil terkesan kita mendapatkan aroma militer. Sebaliknya berhadapan dengan menteri agama yang berasal dari petinggi Militer justru mampu menunjukan dirinya sebagai sipil. 

Bagi masyarakat bisa saja hal ini dianggap tidak penting padahal kejadian ini adalah gambaran tentang bagaimana kualitas wakil rakyat Indonesia yang setelah 20 tahun reformasi Indonesia ternyata DPR kita masih bekerja dengan mentalitas feodalizem. 

Akibat dampak dari mentalitas anggota parlemen yang rendah dalam demokrasi dan justru menjurus ke militeristik maka outputnya adalah justru negara ini akan terus memproduksi pemimpin dikalangan militer yang  bersikap keras yang jauh dari mentalitas civil. Jika kurang yakin tunggu saja jawabannya pada pilpres dimasa depan.

Ilustrasi inilah yang telah menyebabkan eksekutif enggan diundang oleh DPR kita, termasuk kejadian di beberapa daerah dimana gubernur enggan menghadiri rapat dengan DPR kemudian berakibat terjadinya interpelasi, diskomunikasi dan efek negatif lain dalam pembangunan masyarakat daerah yang menyebabkan Indonesia sulit berkembang meski konstitusinya sudah demokratis tetapi mentalnya penyelenggaranya masih saja sebagai penjajah atau dijajah.

Anehnya lagi komisi VIII itu mempertonton kepada masyarakat kedunguannya dimana secara ideal bahwa dalam komunikasi politik seorang menteri meminta maaf dalam pembahasan itu mengindikasikan ada hal yang membutuhkan pemahaman, kesepahaman, dan kajian agar forum tersebut berada dalam kemakluman dan tanggung jawab terhadap negara. 

Tetapi sebaliknya permohonan maaf itu justru memposisikan pihak lain sebagai yang bersalah dan membully. Kemudian ditambah lagi dengan penyebaran potongan-potongan video sepihak yang sangat propagandis. 

Potongan video ini mengindikasikan para politisi masih bermental perampas yang tidak fair dan tidak memberi ruang yang seimbang sebagaimana pemikiran dalam demokrasi yang sesungguhnya. Selain itu penggalan video ini juga sebagai upaya pembodohan masyarakat agar menilai pihak lain salah. 

Berikutnya menunjukkan superior, yang dalam kacamata politik normatif padahal itu bisa dianggap kebodohan dan ketertinggalan dalam politik. Maka dalam mengerjakan tugas-tugas politik dan pemerintahan bahkan dalam pemenangan politik, kita masih menyewa lembaga politik negeri lain yang bermakna ketidakmampuan kita untuk itu.

Memantau kejadian ini memberi sinyal kepada masyarakat sesungguhnya politisi kita masih pada tahap belajar propaganda politik yang jauh dari mentalitas negarawan.

Kritik ini berharap kepada parlemen di negeri ini untuk berubah dan pemerintah seharusnyalah sudah saatnya memberi perhatian kepada partai politik untuk dapat mendidik kader partai yang bermental negarawan karena pada saatnya mereka akan bersanding dengan kader-kader tersebut dalam menjalan amanah rakyat dan memperbaiki carut marutnya bangsa ini akibat sumber daya manusia kita yang masih lemah dalam negara demokrasi yang masih simbolik. Semoga!