Berikutnya, apakah pemerintah sudah benar menyerahkan tanggung jawab ini kepada menteri agama? Jawabnya sudah sangat tepat, karena radikalisme ini berkait dengan mentalitas sehingga salah satu yang bisa merubahnya adalah faktor keimanan dan pemahaman dalam beragama secara benar. Maka pemerintah tidak melakukan penumpasan tetapi membina agar arah dan tujuan beragama tidak diseret untuk melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan nilai agama.
Dengan landasan diatas maka pertanyaannya adalah? Apakah tugas Menteri Agama yang mewaspadai gerakan radikalisme ini sebagai upaya melemahkan Islam?
Jawabnya adalah sebaliknya, jika anda berpikir dengan logika normal maka tugas Menteri Agama itu sedang membangun kualitas penyelenggaraan Islam di Indonesia.
Dengan logika tersebut maka pertanyaan diatas, apakah pemerintah sedang melemahkan Islam? jawabannya adalah jika masyarakat menjalankan agama secara benar sebagaimana ajarannya Islam yang sesungguhnya maka pemerintah justru sedang memperkuat Islam.Â
Sebaliknya jika masyarakat sedang menjalankan ajaran Islam secara keliru dan menggunakan segala cara dalam dalam kekuasaan dan bernegara sebagaimana ajaran  ideology politik Machiavally tentu saja mereka yang Islam penganut mashab ini adalah kelompok yang harus dilemahkan oleh negara dan salah satunya itulah yang digolongkan radikalisme baik secara sadar atau tanpa mereka menyadarinya.
Negara Demokratis
Sejak reformasi Indonesia pada tahun 1998 maka negara ini memasuki babak baru untuk menjalankan aturan bernegara secara demokratis. Karena aturan-aturannya telah diubah dan ditambahkan dengan empat kali amandemen sehingga pemerintah yang cenderung otoriter digantikan dengan sistem yang demokratis.
Disamping itu negara memerintahkan semua organisasi termasuk dalam organisasi negara secara langsung agar dilaksanakan secara demokratis dan transparan, sebagaimana perintah Undang-Undang, tentunya nilai-nilai yang bertentangan dengan itu adalah musuh negara.
Lalu kenapa lebih tertuju kepada agama Islam? Karena rakyat Indonesia dominan Islam. Nilai-nilai Islam begitu banyak mewarnai hukum dan kehidupan dalam bernegara. Kemudian apakah Islam bermusuhan dengan demokrasi?
Jawabnya adalah ketika Islam menggunakan ajarannya secara benar dengan musyawarah dan mufakat maka agama Islam tidak pernah bertentangan dengan demokrasi dan konstitusi Republik Indonesia. Bagaimana jika ummat Islam melakukan dengan cara-cara kekerasan sebagaimana paham radikalisme? Tentu saja cara-cara itu bertentangan dengan ajaran Islam sendiri dan juga bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia.
Lalu. Apa permasalahan berikutnya yang menjadi heboh? Tidak lain adalah dangkalnya ilmu pilitik dan tentu ada kelemahan masyarakat dalam pemahaman tentang radikalisme dan tentunya ada pihak-pihak yang memanage untuk mempengaruhi emosional ummat Islam untuk merebut kekuasaan menggunakan kekerasan dan menunggangi Islam untuk tujuan politiknya.Â