Menag Fachrul Razi Dibunuh Karakternya? Politisi Menangis untuk Rakyat tapi Tak Ada Air Mata

Akhir-akhir ini menteri Agama Fachrul Razi menjadi sorotan media secara berkelanjutan. Mulai soal keputusan tentang pembatalan Haji tahun 2019, Pernyataan tentang Radikalisme masuk mesjid melalui good looking, ditambah pemotongan dana bos bahkan sebelumnya tentang cadar dan celana cingkrang beserta doa perlu menyisipi bahasa Indonesia.

Keputusan dan pernyataan itu kemudian menuai protes kalangan masyarakat yang terbiasa dengan pola-pola biasa dijalankan sebelumnya.

Jika kita ingin mengkaji kenapa seorang Jenderal Fachrul Razi sebagai menteri agama membuat keputusan dan membuat pernyataan yang terkesan kontroversial, tentu saja kita perlu mengevaluasi tentang semangat, tujuan, harapannya, apakah kebijakan itu akan merugikan agama Islam atau justru memberi arah untuk perubahan cara pikir ummat Islam dalam menjalankan ajaran agama yang lebih substantif. Sederhananya dalam bahasa awam bahwa kita tidak hanya memakan kulitnya tetapi isi dalamlah yang justru lebih diutamakan.

Yang membuat pertanyaan adalah protes yang dilakukan oleh siapa saja bahkan ada yang menghinanya dengan sebutan komunis, tapi sang menteri ini tidak pernah merasa gusar dan menuntut seorangpun rakyat Indonesia untuk soalan tersebut. 

Mengutip suara.com, Fachrul Razi lahir di Aceh, pada 26 Juli 1947 dan ia merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1970. Saat Fachrul Razi aktif di militer Indonesia, ia pernah menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, Gubernur Akademi Militer pada tahun 1996 -- 1997, Kepala Staf Umum ABRI pada tahun 1998 -- 1999 dan Wakil Panglima TNI pada tahun 1999 -- 2000.

Melihat latar belakangnya diatas barangkali kita bisa memahami ketenangan seorang Fchrul Razi dalam menghadapi kritikan, hujatan bahkan dicerca oleh kalangan masyarakat. Berikutnya dapat juga kita saksikan dalam ia menghadapi kritikan DPR RI komisi VIII. Ketenangan itu sesungguhnya menegaskan kemapanan konseptual yang cukup bagi seorang menteri yang memiliki visi untuk mengarahkan kehidupan rakyat.

Membongkar Kebiasaan Lama

Membaca berita viral dimasa lalu kita menemukan bahwa departemen agama adalah salah satu departemen yang paling korup dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Menurut penulis tentu saja tuduhan ini tidak mengenai salah satu agama, akan tetapi berkenaan terhadap semua agama yang diizinkan di Indonesia.

Namun demikian kita juga disuguhkan dengan para politisi di DPR yang berang kala dibatalkan pelaksanaan Haji pada tahun 2019,  yang sesungguhnya adalah kebijakan pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah terlebih dahulu melakukannya. Pertanyaannya kenapa pihak DPR mengkritisi habis sang menteri atas pembatalan Haji tersebut, padahal pertimbangan penyelenggara negara di dunia memahami pembatalan yang dilakukan oleh negara manapun jua.

Tentu saja jika kita menyimpan hipotesa politik tentang peran DPR untuk menempatkan posisi rakyat Indonesia sebagaimana mestinya maka membantu rakyat yang tidak bisa beraktifitas maka sudah pasti mereka akan melakukan gerakan ikat pinggang bahkan tunjangan atau gajinya akan diserahkan kepada eksekutif untuk dipotong dan dibagi kepada rakyat yang diawal masa covid 19 begitu melarat.

Jika hal ini berlebihan maka perlu ditanyakan kepada DPR, kenapa dinegara lain bahkan negara yahudi sekalipun DPR mereka bisa memprioritaskan hak-hak rakyatnya adalah yang utama diatas hal lain dalam bernegara. Maka dinegara lain rakyat mendapat transfer biaya hidup dari negaranya.

Lalu kenapa kebijakan pembatalan penambahan dana bos yang 100.000 Rupiah pimpinan Komisi VIII DPR merasa sedih dan ingin menangis meski tanpa air mata? Apakah karena mereka sedih kepada rakyat? Bagi kita yang memahami mentalitas serta moralitas DPR tentu saja rakyat dapat menjawab dengan nurani masing-masing. Berikutnya rakyat juga sudah pasti mengenal mereka sebagai negarawan ataukah hanya sebatas Demagog yang seakan mengedepankan rakyat.

Pembunuhan Karakter Menteri Fachrul Razi

Pembunuhan karakter (character assassination) terhadap seseorang dalam politik dan pemerintahan kerap terjadi ketika ada kepentingan para pihak yang terusik. Ringkasnya dapat kita analisa ketika pemerintah dan menteri agama setelah mengumumkan membatalkan pelaksanaan Haji tahun 2019.

Banyak mereka yang mengeksploitasi Islam dan memancing emosional ummat bahwa pembatalan itu dianggap sebagai upaya merusak Islam serta menuduh komunis kepada pejabat tersebut. Menurut penulis hal ini dapat digolongkan sebagai bahagian dari pembodohan ummat. Berikutnya menghadapkan menteri dengan masyarakat daerah asalnya yang seakan-akan menteri memakan uang Bos di Aceh adalah pola politik adu domba (bring into conflict) yang sempurna untuk menarik simpati rakyat kepada sipelaku bisa jadi akibat banyak kesalahan yang dilakukan atas kader politik di Aceh yang diketahui publik.

Padahal ketika ada pemaksaan kehendak seharusnyalah masyarakat memahami sumber permasalahan mendasar. Misalnya, apakah penyelenggaraan Haji ditengah covid 19 yang dibatalkan oleh pemerintah telah mengganggu bisnis dan pemasukan uang bagi mereka yang memaksakan? Kita paham berapa Trilyun negara menyiapkan anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan dibidang perjalanan haji, catering dan lainnya sementara mereka telah menerima bagi hasil sebelum ibadah itu dilaksanakan. Disini butuh kecerdasan sosial dalam memahami siapa yang menyayang rakyat dan siapa pula yang menangis dan sedih karena bisnis mereka gagal dan harus membayar hutang kepada pihak ketiga.

Oleh karena itu tanpa kecerdasan politik rakyat akan selalu dibodohi dan diprovokasi oleh para politisi demagog sehingga rakyat justru menghukum mereka yang sesungguhnya membelanya dan karena itulah si jahil selalu menang karena terorganisir dengan rapi dan yang benar dianggap senantiasa bersalah karena ia tidak merekayasa. Akibat itu pula negara ini selalu dan selalu bisa di obok-obok oleh sipenjahat yang memperlihatkan kepahlawanan palsunya kepada rakyat yang awam. Sehingga meskipun sudah direformasi oleh Prof. Amien Rais maka tetap saja negara ini terpuruk dibawa dalam kepentingan sempit sesempit wawasannya.

Tuduhan Membuat Kegaduhan

Salah satu perkataan atau argumen politisi bermental otoriter adalah menuduh pihak lain membuat kegaduhan ditengah masyarakat. Kenapa? Karena mereka tidak biasa berdiskusi dan menghargai pendapat dan pemikiran orang lain dalam politik dan pemerintahan. 

Jadi politisi yang mentalitasnya otoriter itu kemampuan bodohnya adalah membuat semua orang diam dan tidak boleh berpendapat.  Sehingga ia selalu menuduh pihak lain yang berbeda pendapat dengannya dengan sebuah alasan "membuat kegaduhan rakyat". Tentu saja hal ini efektif untuk membunuh karakter lawan politiknya yang menggaggu kenyamanannya. Namun perlu diingat hal ini hanya bisa dilakukan ditengah masyarakat tertinggal yang tidak memahami demokrasi dalam politik maupun pemerintahan.

Tujuan politik mereka adalah lebih ditekankan untuk menghalangi orang lain dalam membuat perubahan terhadap cara pikir masyarakat. Logikanya ketika ada perubahan cara pikir sudah pasti ruang ekspresi dan apresiasi akan terbuka dan tentu saja masyarakat berpeluang membuka kebobrokannya serta prilakunya yang berdinamika membungkam hak-hak rakyat dalam politik dan bernegara.

*****
Sekian