Dunia politik disuatu daerah gampang saja diberi nilai, nilai itu tentu menjadi ukuran cara berpikir masyarakat. Apakah masyarakat itu bodoh atau masyarakat itu sudah melek dalam perpolitikan rakyat.
Bahkan orang yang paham tentang politik sosial dapat mengukur apakah daerah itu sebagai daerah korup atau daerah yang normal.
Ketika mereka melihat situasi sosial maka mereka memahami dan memaklumi masyarakatnya, meski anda bersuara lantang bahwa masyarakat di daerah anda sudah pintar berpolitik. Bisa saja politik itu dianggap sebagai cara menipu atau propaganda yang sebenarnarnya secara negatif bisa diartikan sebagai penipuan berlapis.
Para ahli manajemen sosial hanya akan melihat indikator pemimpin partai politik di daerah anda maka mereka sudah paham siapa anda sebagai masyarakatnya. Maka ahli kepemimpinan sosial mampu membangun kecenderungan sosial didaerah anda meski mereka tidak hadir ditengah kehidupan kita.
Jika anda kurang yakin maka, ada pertanyaan yang harus anda jawab, yaitu:
Kenapa calon presiden di suatu negara menggunakan konsultan politik dari negara maju seperti Amerika Serikat. Bukankah mereka asing dengan masyarakat kita, bahkan mereka sama sekali tidak mengenal masyarakat negara lain.Â
Tetapi mereka bekerja dengan data-data sosial yang mereka bisa mempengaruhi kecenderungan masyarakat negara manapun dengan teori-teori politik dan seabrek ilmu pengetahuannya.
Demikian adanya orang-orang yang memahami ilmu politik melakukan pemenangan kepala negara, kepala daerah bahkan DPR.
Sebelum rakyat kita menegenal quik count atau perhituungan suara cepat itu, rakyat kita tidak yakin dengan hasil itu, bahkan calon presiden dan timnya di negara kita juga belum bisa menerima hasil pemilihan sebelum hitungan manual dilakukan oleh KPU.
Padahal quickcount itu tidak pernah salah margin errornya rata-rata 2,5 persen. Tapi real count bisa saja salah dan dapat terjadi beli suara yang menyebabkan pergeseran suara antar kontestan.
Begitulah perkembangan ilmu politik pada masyarakat negeri-negeri maju yang sudah jauh mendahului kita puluhan tahun.
Nah,,,kalau saya mengatakan bahwa bagaimana rakyat Aceh secara rata-rata maka pemimpin Aceh adalah indikator atau cerminan rakyatnya.
Apabila anda menyaksikan dunia politik kita baik dalam pemilihan ketua partai, pemilihan kepala daerah, pemilihan DPR diwarnai oleh Uang maka sudah pasti yang dipilih itu juga 100 persen orang korup. Jika pemimpin pelawak maka sebagian besar masyarakat itu menganggap masa depannya juga sebatas candaan.
Maka seharusnya ketika rakyat ingin memilih pemimpinnya mereka seharusnya mempertimbangkan pandangan pihak yang memahami melihat rakyat secara keseluruhan. Ketika pemimpin anda orang yang layak memimpin maka nilai dan marwah masyarakat juga akan terangkat dan anda akan dihargai dimata siapapun.
Politik Adu Uang
Mungkin akan aneh bagi anda yang belajar dan memahami dunia politik yang normatif ketika menyebut politik adu uang. Tapi dinegeri kita hal ini justru menjadi  normatif dan biasa saja. Padahal hal inilah yang telah mendegradasi politik kita ke jurang yang bobrok.
Kenapa?
Karena seharusnya politik itu, diwarnai dengan ukuran kemampuan atau kapasitas dan kualitas ilmu politik pemimpin dan warga. Jika ada pemilihan rakyat maka yang menjadi indikator adalah kecerdasan intelektual. Ketika seseorang mendapat pengakuan dalam hati sebahagian besar orang maka dialah yang seharusnya menjadi standar pemimpin.
Kenapa karena secara kapasitas, kualitas, kecerdasan ia akan paham bagaimana seharusnya masyarakat melepaskan kebuntuan dalam pembangunannya. Faktor-faktor lain itu seperti jujur, amanah dan lain-lain yang standarnya normatif sering tidak mampu diukur menjadi syarat setelah prioritas kemampuan otaknya.
Kalau kita melanggar hukum ini tentu kita juga dengan sendirinya kita telah menafikan pentingnya ilmu di dunia ini, sementara agama mengajarkan kita untuk menuntut ilmu dalam wahyu yang diturunkan kepada nabi kita.
Logikanya ketika kita tidak mengedepankan ilmu maka kita juga telah menghadapkan Tuhan dengan segala problema duniawi. Padahal orang yang berilmu juga memiliki tuhan sebagaimana diri kita rakyat.
Jika kita menafikan ilmu dalam kepemimpinan dan politik dan mengedepankan uang itu tidak berbeda juga dengan kita mendegradasikan kepemimpinan dan kita rakyat hanya mencari Tuan.
Kesimpulannya jika dalam pemilihan rakyat atau pemilihan pimpinan organisasi politik maka  kita sebagai rakyat atau anggota organisasi memilih menjadi budaknya orang yang kita pilih atau pemimpin karena kita diatur dengan uang receh.
Karena mentalitas kita yang korup maka ukuran organisasi kita juga sebatas adu uang, maka pengkaderan dan pembelajaran sebagaimana fungsi organisasi menjadi tidak berfungsi.
Lalu pada level dibawah itu akan selalu berorientasi pada soal adu uang dalam berbagai pemilihan. Pertanyaannya, kita ini sebagai masyarakat atau kita sebagai anggota organisasi politik yang melakukan itu, apakah kita pintar atau memang kita dungu?
Bila ada partai politik yang memilih pemimpinnya dengan pola adu uang maka yakinlah bahwa partai politik itu kadernya budak sebudak-budaknya.
Wassalam
