Pemimpin Rakyat Idealnya Tidak Merebut Kapling Usaha Rakyat

Kenapa anda membutuhkan seseorang kepala daerah yang berkapasitas dan berkemampuan lebih dibanding masyarakat biasa. Karena kelebihan itu mereka juga dapat hidup dengan cara yang tidak mengganggu kapling usaha rakyat.

Kalau masyarakat kompetensi usahanya dibidang warung kopi atau jual beli tanah maka kepala daerah seharusnya tidak berkompetisi dengan masyarakatnya sendiri yang seharusnya mereka bina dan berdayakan mereka agar tumbuh mentalitas yang profesional pada bidang usaha masyarakat.

Kalau masyarakat tumbuh ekonominya dalam bidang kontraktor atau konsultan, maka kepala daerah harus berupaya mencari bisnis yang diluar bidang itu. 

Jika ia berada juga dalam usaha itu maka kecil kemungkinan ia tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengatur pemenangan perusahaan yang berhubungan dengannya atau justru perusahaannya yang di kuasakan kepada seseorang dekatnya.

Kenapa penting saya sampaikan ini? Karena jika mereka merambah kedunia usaha masyarakat maka usaha masarakat akan mati dan yang tumbuh sudah pasti yang bermental koruptif dan sudah pasti mereka tidak akan profesional sepanjang usahanya.

Kepala daerah sudah seharusnya mencari uang lebih dengan cara-cara yang labih tinggi kelasnya daripada usaha rakyat, mereka bisa masuk dalam dunia finansial yang menunjukkan mereka lebih dibanding rakyatnya.  

Begini ya, kalau kita datang kesuatu ibukota kabupaten atau ibukota provinsi dan melihat warung kopi yang ramai pengunjung, terus kita tanya warkop siapa? jawabnya Bupati, wakil bupati atau walikota dan wakil walikota atau gubernur. Itu tanda kepala daerahnya sedang merampas usaha rakyat dan itulah indikator kepala daerah yang menjajah rakyat.

Daerah itu jauh dari kemajuan masyarakat, karena kepala daerah menghisap Anggaran negara untuk  mendirikan usaha untuk mengalahkan usaha rakyat, meski alasan apapun yang di dalihkan maka dalam kacamata kepemimpinan hal itu tergolong kebodohan pemimpin. 

Demikian juga tanah, pemimpin yang sebatas memiliki tanah yang luas adalah pemimpin kuno dan kolot sebagaimana pemimpin jaman batu yang menguasai tanah.

Oleh karena itu idealnya pemimpin itu harus bersih dari unsur-unsur usaha yang seharusnya menjadi ruang rakyat.

Sungguh aneh kalau kemudian ditemukan seorang kepala daerah kerjaannya jual beli tanah atau jual beli rumah. Sungguh saya bisa memastikan dengan wawasan yang sempit itu maka ia bukanlah seseorang yang bermentalitas pemimpin tetapi bermental pembajak atau perampas.

Atau lihatlah suatu kabupaten yang semua proyek-proyek pembangunan disikat habis oleh kepala darahnya atau keluarganya. Maka yang seperti itu juga penguasa keji yang merampok hak-hak hidup rakyat. 

Wajarlah kemudian daerah itu tertinggal sepanjang masa, masyarakat jauh dari pembangunannya, padahal salah satu tugasnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, berapa indeks partipasi yang bisa dicapai adalah indikator pembangunan, bukan soal berapa gedung yang bisa dibangun tetapi siapa yang membangun dan bagaimana prosesnya, di dalam itulah ukuran seorang bisa atau tidak bisa memimpin.

Ini kan berbeda dengan pandangan awam mereka hanya melihat yang tampak, bahwa di masa gubernur atau bupati fulan bisa dibangun gedung fulan yang megah. 

Cara pandang ini bukan untuk melihat seorang pemimpin tapi melihat kemampuan seni konsultan. Pada pemimpin yang dihat itu dalam proses bangun itu begaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, bagaimana menunjuk kaeadilan, bagaimana rekayasa membangun masyarakat untuk ruang profesional dibidangnya. 

Disitulah dibutuhkan kekuasaan gubernur untuk membangun masyarakatnya bukan berkuasa merebut hak-hak rakyat yang kebalikan dari kekuasaan yang diharapkan masyarakat dan negara. Oleh karena itu tanpa memahami strategy membangun rakyat maka jikapun negara itu milik warisan orang tua anda rakyat tetap aja dalam kemelaratan.

Jika memimpin sudah benar, masyarakat di masing-bidang kehidupannya terbuka ruang profesional maka kanal-kanal kesejahteraan itu minimal sudah terbangun. 

Disitulah diperlukan pemimpin sebagai kepala daerah bukan menunjukkan kuasa sebatas memerintah kepala dinas dan bawahan tanpa membina bawahannya untuk arah pembangunan dan sisi vital pembangunan justru anda akan berpikir pragmatis dan sudah pasti siapapun bawahan anda akan gagal meski anda menggantinya setiap saat.

Salam