Sudah seharusnya di alam yang leluasa dan demokratis perubahan itu senantiasa berada ditangan rakyat, karena yang ingin dicapai dalam negara demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat diatas kepentingan aksesoris lainnya meskipun saat ini pemerintah menjadi alat paling berkuasa di negeri kita akibat pemahaman demokrasi yang salah kaprah disamping rakyat masih terlalu banyak yang tidak peduli akan kedaulatannya.
Rakyat sesungguhnya tidak ingin dalam kondisi terpuruk dalam pembangunan, mereka juga merasa dan meraba bahwa terjadi stagnasi dalam pembangunannya, namun sebahagian besar hanya bisa melihat secara kasat mata bahwa sumber permasalahannya berkisar pada soalan umum, misalnya pejabat, aparatur tidak memenuhi religi, tidak memenuhi syarat kejujuran, tidak memenuhi standar kelaziman sebagaimana pemikiran yang berkembang di masyarakat akar rumput.
Sebenarnya akar permasalahan ada pada masyarakat itu sendiri dalam memenuhi tuntutan sikapnya yang seharusnya idealis sebagaimana tuntutan mereka pada pejabat dan aparatur pemerintahan. Jika masyarakat bersikap untuk berubah maka apapun yang dilakukan oleh pejabat dan aparatur pemerintahannya untuk mempertahankan status quo niscaya perubahan itu tidak mungkin dapat dihambat.
Selama ini kepemimpinan pemerintahan itu belum menempatkan rakyat sebagai subyek utama dalam negara, pemerintah lebih mengutamakan kehidupannya daripada menjadi pemerintahan demokratis yang bertugas melayani kehidupan rakyat, komunikasi ini tidak terjalin antara rakyat dan pemerintahan seakan berjalan masing-masing bahkan bukan sedikit yang malah bertentangan. Tetapi rakyat terkesan tidak berdaya untuk mempertegas sikapnya untuk berubah.
Kita coba membahas secara ringkas berikut ini minimal ada Tujuh sebab masyarakat sulit bersikap untuk menunjukkan ingin lakukan perubahan, masing-masing sebagai berikut:
Pertama, Kondisi kehidupannya yang tidak berdaya terutama tertekan dalam terbatasnya mata pencaharian sehingga mereka sulit menjalankan kehidupan demokrasi yang menuntut objektivitas dalam bersikap.
Kedua, Keterbatasan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang politik sehingga sulit membedakan kebenaran dengan skenario kebenaran politik.
Ketiga, Sebahagian masyarakat apatis dengan politik dan pemerintahan karena beranggapan bahwa pemerintahan itu milik para elit dan elit politik.
Keempat, Masyarakat grass root dengan profesi kasar belum cukup kuat terlibat dalam organisasi profesi sehingga terjadi koloni oleh kaum organisator atau aktivis sosial yang seharusnya menempatkan posisinya sebagai mediator.
Kelima, Masyarakat belum paham bahwa kolektivitas sikapnya dapat merubah pemerintahan meski posisi mereka tidak berkait langsung dengan pejabat dan aparatur pemerintahan.
Keenam, Masyarakat belum mampu mendorong untuk membangun inisiatif terbentuknya kelompok ekstra parlemen yang memperkuat posisi tawar masyarakat itu sendiri.
