Pilkada Dua Calon, Potensi Pemenangnya?

Oleh : Seseorang Tak Di Kenal (Goodfathers)

Pemilihan Kepala Daerah dengan dua pasangan calon, sebagaimana terjadi di beberapa daerah mengundang persepsi yang sederhana ditengah masyarakat.

Terdapat kecenderungan persepsi dilingkungan tim pemenangan masing-masing menjadi semakin berpotensi besar sebagai pemenang pemilihan. Karena itulah pasangan calon justru lalai melakukan evaluasi pada kekurangan mereka sehingga larut dalam eforia dukungan emosional pendukung yang cenderung buta.

Maka apapun yang menjadi kekurangan justru dianggap kelebihan karena yang membual bos pasti menang berserakan sebanyak warga masyarakat warga berkontra dan warga yang silent dan menertawakan mereka.

Kecenderungan ini disebabkan jumlah masyarakat pendukung yang melimpah pada masing-masing calon pasangan karena hanya dua pasangan calon.

Ilustrasinya begini, jika pada suatu tempat didatangi oleh calon gubernur dengan cara-cara masyarakat biasa, misalnya minum kopi pastilah semua warga yang ada di kedai kopi itu hormat padanya dan ingin berjumpa serta minum-minum bersama si calon.

Pertanyaannya, apakah karena dia seseorang yang pintar sehingga semua orang di kedai kopi itu ingin bersamanya? 

Jawaban yang benar adalah karena dia memiliki harapan dan peluang menjadi gubernur, sementara yang lainnya meski ada yang lebih baik sumber daya intektualnya tidak punya itu. 

Jabatan Pemerintah Masih Menjadi Pencaharian Nomor Satu Masyarakat

Secara implisit jabatan gubernur atau jabatan petinggi dalam pemerintah adalah menjadi penarik minat utama masyarakat dan kesenjangan yang sangat tinggi bagaikan bulan dan bintang berbanding pohon dan binatang diatas tanah. 

Begitulah perbandingan pemimpin pada masyarakat belum melek politik demokrasi yang sadar bahwa pemimpin dalam pemerintah sebagai pelayan rakyat. Hal itu juga dapat kita lihat dalam persepsi masyarakat terhadap gelar pendidikan yang profesor dengan warga masyarakat yang pendidikannya terbatas setingkat SMU apalagi mereka yang putus sekolah.

Jadi bukan soal sejauhmana kualitas intelektualnya atau sejauhmana kesabarannya, pengabdiannya kepada rakyat atau sejauhmana kualitas sikapnya untuk berpihak kepada rakyat atau minimal sejauhmana ilmunya dipergunakan untuk menjadi inspirasi bagi pemikiran yang mandiri bagi warga lainnya.

Karena itulah maka jabatan tidak berbanding lurus dengan tingkat kualitas intelektualitasnya, tentu saja hal ini dapat menjadi ukuran errornya filter (penjaringan) dalam melahirkan pemimpin rakyat. 

Jabatan pemimpin itu dalam masyarakat harganya sangat tinggi tetapi nilainya justru paling rendah, hal ini terjadi kecenderungan pada sistem negara yang inkonsistensi dengan kualitas sumber daya manusianya. Tetapi dalam sistem politik yang baik dan konsisten kualitas sumber daya manusia berbanding lurus dengan nilai jabatan dimaksud.

Karena itulah respon masyarakat sama besar dalam kapasitas mereka sebagai calon. Perbedaan diantara mereka semakin menipis antara yang bakal menang dan bakal kalah. Apalagi calon pasangan kepala daerah yang memiliki basis (barisan pendukung) tentu akan banyak bertambah pasukan yang mendorong dan memperkuat barisan.

Pemaksaan Kehendak (otorianisme) Sikap Anti Demokrasi

Dalam strategi pemenangan kontestan pemilu kepala daerah (pilkada) tentunya perlu diingat, bahwa ada banyak orang atau pendukung yang terpaksa karena keterbatasan kontestan sebagaimana pemikiran mereka.

Setidaknya terdapat lebih kurang sekitar 30 sampai 50 persen masyarakat yang diperkirakan tidak memiliki calon yang dipersatukan oleh pemikiran mereka, oleh karena itu calon-calon kepala daerah adalah bentuk pemaksaan oleh partai politik terhadap rakyat.

Masyarakat dan Tanggung Jawab Partai Politik

Partai politik bila mengacu pada UU No 2 Tahun 2011 tentang partai politik seyogyanya harus bertanggung jawab dan harus mampu menyerap aspirasi rakyat untuk membangun politik secara terbuka, karena itulah semangat dan tujuan politik sebagai cita-cita negara.

Tugas partai politik sebagaimana Undang-Undang perlulah melakukan rekruitmen dari bakal calon pemimpin dari masyarakat agar dapat memperoleh kepemimpinan yang bisa merubah sistem yang fundamental kehidupan masyarakat bukan memaksakan kehendak kepada masyarakat dengan dalih perubahan yang simbolis.

Oleh sebab itu maka masyarakat yang mumpuni justru harus mempertanyakan tanggung jawab partai politik dalam merekrut calon pemimpin untuk dipilih rakyat. Karena calon pemimpin yang disiapkan oleh partai politik itu tidak berbeda dengan profil averaging (rata-rata) partai politik saat itu.

Basis Politik Lemah Secara Umum Lemah (Stagnan)

Sebagai akibat kepercayaan (trust) terhadap partai politik dengan sendirinya mengalami pelemahan karena itu tentu saja logika politiknya tidak rasional sebagai basis kekuatan politik dihati dan pikiran masyarakat sebodoh apapun mereka.

Sayangnya calon kontestan politik dalam ranah demokrasi akan cenderung berpikir pada titik kewajaran. Meskipun mereka dalam kondisi ketidakwajaran politik. Karena itu etika dalam tindakan politik sulit mencapai titik temunya karena tujuan kepentingan lebih besar dari tujuan politik bernegara.

Sebagai akibat kecenderungan itulah maka mereka yang bicara basis politik sama dengan bicara kepentingan kelompok politik mereka dan masyarakat yang paham akan menilai egosentris dan cenderung memilih mereka yang tidak memperkuat basis politik partai atau kelompoknya.

Sederhananya masyarakat akan memilih pemerintah dengan kepemimpinan yang terbuka daripada masyarakat dengan kepemimpinan tertutup. Mereka akan mendapat materi kampanye sebatas dalih-dalih pembenaran kelompok politik dan kandidat politik tertutup. 

Dengan memahami teori dan mempelajari pengalaman politik dengan konstitusi demokrasi yang sama di negara lain tentu saja kita memahami progres politik kontestan yang kita dukung, dan tentu kita tak akan lalai dengan dukungan puja-puji yang semu dari tim sukses kita. Maka seorang pemimpin politik terfokus pada target-target kinerja kampanyenya tidak lalai dalam masa kampanyenya.

Prilaku Masyarakat (behavior)

Maka lihatlah keterbatasan pilihan membuat prilaku masyarakat pemilih harus memihak kesalah satu calon meskipun bukan pasangan calon yang sama sekali bukan favorit dalam kebaikan politik mereka untuk kepentingan pembangunan rakyat.

Tetapi prilaku pemimpin partai politik dalam membuat keputusan tentang calon pemimpin sama dengan bersaing dengan masyarakat sendiri dalam berebut pengaruh dan sumber pendapatan untuk mereka.

Lalu sebagai akibat prilaku itu maka terposisilah rakyat sebagai objek penderita atas pembangunan mereka sendiri. Karena itu timbul pertanyaan, apakah rakyat bisa menaruh harapan untuk perubahan masa depan generasinya dengan kualitas partai politiknya?

Menunggu Jawaban Partai Politik 

Dengan narasi penulis sampaikan diatas, apa yang sebenarnya yang ditunggu masyarakat dari sikap calon pasangan kepala daerah?

Karena mereka yang mampu berpikir dan bersikap untuk itu yang paling berpotensi sebagai pasangan calon yang paling dekat dengan politik sosial.

Tentu ada kesimpulan bahwa mereka adalah pasangan calon alternatif yang bisa melunakkan sikap politiknya untuk memahami kepentingan arah pembangunan rakyat.

Bila pasangan calon memahami masalah tentu mereka juga memahami politik yang utuh dan mereka tidak larut sekeder melakukan propaganda politik yang membenarkan diri dan kelompok politiknya dari masukan advisor kuno otodidak yang sebenarnya ketinggalan jaman dalam politik modern yang membawa substansi perubahan bukan perubahan palsu.

Salam

Penulis adalah pemerhati politik dan sosial berdomisili di Aceh

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H