Penyelewengan Kekuasaan Negara Berawal dari Partai Politik yang Otoriter

Sekarang mari kita analisa dalam prilaku pembentukan pengurus partai yang selama ini cenderung menyerahkan pada formatur tunggal pada ketua terpilih. Hal ini menjadi permulaan melemahkan fungsi hak politik anggota lainnya dalam partai politik dan tentu saja ini sebagai cikal bakal centralistik dalam partai politik. Karena penempatan pengurus partai bukan atas hak politiknya tetapi hanya pada ajakan formatur tunggal yang juga ketua partai politik.

Kualifikasinya hanya sebagai tugas perbantuan dan pengurus partai telah menggagalkan dirinya sebagai pengurus yang utuh dan mumpuni maka kebanyakan mereka sebagai buruh politik yang bekerja pada ketua partai politik.

Secara mentalitas sebenarnya  mereka tidak bisa diandalkan untuk menjadi seorang pemimpin rakyat karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai warga dewasa yang mumpuni. Berikutnya partai politik tersebut bukan lagi sebagai asset rakyat tetapi sudah menjadi milik formatur tunggal dengan garis komandonya dimulai dari pengurus yang bisa diatur seperti kerbau dicucuk hidungnya. 

Lantas bagaimana kita sejajarkan keberadaan mereka sebagaimana ajaran Islam yang selalu dilafal bahwa setiap kamu adalah pemimpin dalam setiap ceramah ditengah masyarakat.

Hal itu tidak ubahnya sama dengan mengucapkan Astaqfirullahul 'alim, Allahu Akbar dimulutnya tetapi mereka melakukan pekerjaan dengan target perintah ketuanya dalam dalam membakar rumah lawan politiknya. Sebenarnya yang bertanggung jawab bukan anak buahnya tetapi ketua organisasinya karena berkaitan dengan kepentingan politik.

Hal ini tidak berbeda dengan seseorang yang menyampaikan pidato berasap-asap, kita akan memberantas penebang liar dan semua harus patuh pada aturan moratorium hutan, tetapi usaha mebel anggotanya atau anak buahnya bertambah jaya dan berbahan baku dari kayu hutan, kalau kita gunakan pikiran apa masuk akal ucapan dengan prilakunya? Begitulah jika rakyat tidak menggunakan logikanya secara baik pasti terus menerus dibohongi.

Apa susahnya sih, nanti waktu dekat pemilu sudah disiapkan uang untuk membeli suaranya maka yang duduk pada jabatan itu ya jaringan mereka karena rakyat terperangkap dalam lingkaran setan yang mudah di perdayai. Bila ketahuan kebusukan propagandanya maka mereka dengan mudah mengucapkan kalimat "dunia ini panggung sandiwara". 

Karena itulah maka partai politik tidak bisa diurus secara pragmatis dengan memudahkan dan tidak menghormati hak politik anggota karena yang paling penting dalam politik partai adalah hak bersuara maka partai politik di negara yang maju masyarakat membayar iuarannya agar partai tetap milik rakyat sebagaimana UU partai politik di negeri kita.

Kalau partai politik sudah diurus dengan garis komando apa bedanya dengan organisasi perompak atau garong yang mengandalkan hasil garong sebagai output politiknya.

Penyusunan Nomor Urut Caleg dan Kelengkapan Dewan

Berikut yang paling jelas dapat dilihat dalam penyusunan calon anggota legislatif yang berorientasi pada kedekatan dengan ketua partai atau menyogok ketua partai. Maka mereka yang tidak dekat atau tidak menyogok ketua sudah pasti memperoleh nomor urut yang besar atau bukan prioritas.