Kedua, sistem kekuasaan yang otoriter bila mampu diterapkan secara kualitatif maka masyarakat akan cenderung diam karena rakyat pada umumnya di semua negara menunggu hasil atau memberi kesempatan kepada pemimpin untuk berapresiasi dan menunjukkan kemampuannya.
Namun jangan lupa bahwa apabila hasilnya tidak menunjukkan kebaikan pada sistem hidupnya maka mereka akan resah yang sering disebut dengan keresahan sosial.
Bila keresahan sosial tidak mampu dipulihkan maka tentu saja akan menimbulkan keributan atau protes sosial. Bila protes sosial masih juga tidak pulih dan pemimpin masih membuat kebijakan yang tercium sebagai siasat atau propaganda maka terjadilah kemudahan bagi rakyat menggerakkan people power atau keinginan secara pasti untuk mengkudetakan kekuasaan yang telah menjadi musuh rakyat yang sebenar-benarnya.
Kenapa bisa digerakkan kebersamaan tersebut? Karena semua pikiran masyarakat secara mandiri dan kolektif sudah meyakini pemimpin mengeksploitasi hidup rakyat atau terbangun trust sosial bahwa mereka selama ini sudah dibodohi. Akibatnya semua orang merasa dirugikan dalam tata kelola hidupnya bernegara.
Nah, disinilah rakyat dalam suatu negara menemukan kedaulatannya pada titik yang paling rendah, karena rakyat terlambat menyadarinya walau semua sudah tidak mungkin diubah kembali pembangunannya.
Lalu kenapa pilkada menjadi indikator utama dalam kepemimpinan sebuah negara?
Tentu saja karena pilkada adalah setting kepemimpinan rakyat di seluruh daerah dalam negara, baik gubernur, bupati dan walikota serta wakilnya.
Pemimpin negara dalam menentukan kepala daerah perlu meyakini bahwa rakyat dapat menilai kepemimpinannya apalagi pemimpin dan rakyat negara diluar negara tersebut. Dengan begitu maka kepala negara paham menghargai rakyatnya dan paham memahami bahwa pimpinan negara dan rakyat secara global melihat prilakunya.
Karena penghormatan terhadap hak semua warga negara maka suatu negara yang berjuang untuk memerdekakan wilayahnya dibutuhkan rekomendasi negara lain sehingga mereka mendapat pengakuan dari lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Berikutnya dalam berbagai bidang pembangunannya suatu negara mendapat pantauan dunia internasional, bukan mencampuri urusan dalam negara tetapi ada standar yang dapat disamakan dengan etika yang mempertaruhkan kewajaran dan ketidakwajaran dalam menempatkan skala prioritas antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi serta kelompok.
Hukum tersebut berlaku secara global diseluruh negara di dunia apalagi negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagai contoh seseorang yang membunuh dengan berbagai alasan sudah pasti mereka dihujat oleh masyarakat dunia, apakah dia seorang kapitalis atau dia komunis tentu saja tidak berbeda.
