Menteri Kompensasi Partai Tidak Wajar dalam Demokrasi, Rakyat Harus Menertawakannya

Oleh godfathers

Rakyat Indonesia harus berdaulat jika ingin partai politik, pemerintah dan masyarakat luar menghargainya dan terutama menghormati hak politiknya dalam sistem demokrasi.

Bagaimana indikator rakyat berdaulat?

Salah satu yang paling penting ditunjukkan oleh Rakyat adalah kemampuan mengetahui hal-hal yang dinilai curang dan bertentangan dengan hukum demokrasi dalam kebijakan pemerintahnya sendiri, artinya rakyat memahami etika dan kewajaran terhadap prilaku penyelenggara negara di semua tingkatan.

Kenapa hukum demokrasi?  karena hukum demokrasi di saksikan oleh hampir seluruh masyarakat dunia apalagi negara-negara maju di dunia hidup dalam sistem demokrasi yang tertib dan taat pada konstitusi negaranya yang demokratis sebagai suatu kesadaran yang tidak harus dipaksakan.

Hidup berdemokrasi dapat diartikan sebagai hidup dalam kesetaraan sebagaimana ajaran Islam dalam memberi peran, tugas dan fungsi pada seseorang dengan melihat faktor kesanggupan memenuhi syarat pada seseorang. Bila dia melihat masih ada orang lain yang lebih mampu maka dia akan mengutamakan orang lain tersebut.

Begitu seharusnya etika demokrasi yang sesungguhnya namun lihatlah masih banyak bertentangan dengan prilaku kita yang memaksakan diri memegang jabatan amanah yang dianggap sebagai kewajaran oleh segelintir warga negara yang dipaksakan dengan kekuasaan oleh yang berkuasa dan hal ini terjadi juga berbagai tingkatan.

Mengingat demokrasi berlaku hampir disetiap jengkal tanah negara-negara di dunia maka etika dan hukum demokrasi berlaku secara global dan masyarakat di dunia menjadi standar sebagai mata etika dan kewajaran prilaku pemerintah dan masyarakat  kita.

Untuk membuktikan hal tersebut diatas maka lihatlah dalam pilpres dan perbincangan serta debat-debatnya calon presiden, timsesnya beserta pengamat senantiasa berbicara tentang demokrasi dan elemen-elemen yang mempengaruhi serta dampak positif dan negatifnya bagi kehidupan rakyat.

Karena demokrasilah yang menempatkan segala ukuran dalam pembangunan hanya
sebagai pembangunan rakyat dengan indikator indeks pembangunan manusia, misalnya berapa indeks membaca, berapa indeks stunting, berapa indeks pendidikan, berapa indeks toleransi dan sebagainya.

Nah, bila pemerintah hanya membangun kesejahteraan kepada pemerintah sendiri dan elit pemerintah terlebih pimpinan partai politik maka presiden di negara tersebut adalah pelanggar hukum demokrasi dan sekaligus pelanggar etika dan kewajaran sebagai warga negara, berikut juga telah menghilangkan haknya sebagai warga negara dan tentu tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden karena ada syarat yang telah dibatalkan oleh prilakunya sendiri.

Justru karena itu maka dinegara yang demokrasi sudah maju presiden dan pejabat lainnya akan mundur begitu masyarakat melihatnya tidak memenuhi syarat lagi walau hanya satu syarat yang kurang sebagai pejabat negara.

Dalam hal ini tidak berbeda dengan masyarakat yang menyaksikan prilaku pelacur secara terbuka ditengah kehidupan rakyat, pastilah rata-rata warga negara setuju memberi hukum sosial kepadanya.

Itulah etika dan hukum demokrasi yang sesungguhnya.

Tetapi di negara kita memang belum bisa melihat hal tersebut secara nyata, maka ada yang aneh dimata masyarakat global. Karena itulah maka bila terjadi pelanggaran hukum demokrasi maka media asing dinegara lain viral dalam pemberitaannya, misal di Inggris, Amerika, Prancis, Malaysia, Singapore dan lain-lain yang memandang keanehan dalam kebijakan di Indonesia.

Lebih aneh lagi masyarakat memberi semangat dan sokongan kepada pelacur yang menjual tubuhnya secara terang-terangan dihadapan rakyat.

Tidak ubahnya misal banyak pelacur di sebuah kampung, tentu saja kampung lain disebelahnya akan merasa resah mereka berusaha mengatasinya dan yang pertama mereka melihat bahwa ada keanehan dikampung yang banyak pelacur tersebut dengan penilain kampung kotor dan rusak.

Nah, kalau masyarakat secara rata-rata memahami etika demokrasi maka hukum sosial pasti akan berlaku untuk pelaku kecurangan dalam berpolitik dan bernegara yang melanggar hukum demokrasi.  Dimana mereka menghalalkan segala cara mencapai tujuannya, sebagaimana pelacur yang saya ceritakan diatas.

Lalu, apa faktor utama sehingga masih ada masyarakat yang masih menyokong pelanggar etika itu?

Ya tentu saja dengan sogokan rakyat baik  menggunakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sembako dan bantuan lain-lain dimana pemerintah menggunakan skema atau konsep membantu.

Dalam hal ini menurut pandangan saya dalam kacamata demokrasi justru pemerintah sedang memposisikan dirinya sebagai manusia kaya dan berada dan memposisikan rakyat sebagai penerima sedekah atau baki dalam bahasa masyarakat Aceh.

Dalam kacamata demokrasi hal ini juga sebagai bentuk keanehan dan ketidakwajaran karena pemerintah dalam hukum demokrasi adalah pelayan rakyat dimana mereka harus menjelaskan positioningnya.

Bagaimana mungkin pemerintah dan wakil rakyat itu kaya sementara rakyatnya miskin padahal keberadaan mereka yang dipilih rakyat dari rakyat untuk mengurus kesejahteraannya sebagaimana cita-cita negara.

Cita-cita negara bukan pemerintah dan elemen pendukung lainnya yang sejahtera tetapi jelas Undang-Undang mengatur bahwa rakyatnya.

Kalau ada yang mencari alasan bahwa mustahil itu terjadi, kenapa negara lain bisa pemerintah hanya mengurus pembangunan rakyatnya, atau silakan buka informasi tentang kehidupan rakyat di Denmark atau bisa saja kita menanyakan pada bangsa kita yang berdomisili disana supaya lebih nyata.

Nah, bagaimana solusinya agar rakyat Indonesia dapat hidup dalam demokrasi yang benar?

Pertama, Rakyat harus diberi pemahaman dengan pesan-pesan yang mudah dipahami tentang etika dan hukum demokrasi atau kewajaran dan berlawanan dengan kebijakan hidup dalam kesetaraan.

Kedua, Pendidikan demokrasi perlu terus  dilakukan melalui berbagai media termasuk artikel dan semua masyarakat sudah waktunya membela dan mendukung kebijakan yang pro demokrasi demi kehidupannya yang lebih baik.

Ketiga, Masyarakat harus berkesadaran dalam partisipasinya pada pembangunan, dimana pemerintah tidak dapat berjalan sendiri hanya dengan timses dan kroninya  dalam mengurus negara. Maka dalam prinsip demokrasi berlaku syarat transparansi dalam mengelola pembangunan baik dengan uang negara ataupun hibah.

Keempat, Rakyat harus tahu bahwa suara mereka adalah suara tuhan dalam hukum demokrasi, maka pimpinan partai politik tidak boleh mensia-siakan suara rakyat dalam pilpres, pilkada dan pemilu legislatif, dimana kontestan politik yakni partai politik dan kontestan pilpres serta pilkada jangan sekedar membangun konspirasi kekuasaan pemerintah yang akhirnya pemerintah hanya berpolitik dengan rakyat sebagai obyek atau tumbalnya.

Atas dasar yang kami sampaikan diatas maka kondisi politik setelah pilpres partai politik telah bersepakat menggunakan hukum kepemimpinan otoriter.

Indikasinya apa? ya partai politik yang berseberangan dengan partai koalisi pemerintah hanya mengedepankan dapat jatah kursi menteri dan selanjutnya pimpinan partai bersangkutan memposisikan dirinya sebagai anak buah presiden.

Hal ini adalah ketidakwajaran dalam dunia politik demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat bukan kedaulatan pemerintah atau penguasa.

Jadi karena itu maka bila ada menteri dari partai terutama partai bukan koalisi pemerintah seperti PKS, Nasdem, PKB dan PDIP maka dapat dipersepsikan sebagai "menteri kompensasi".

Perlu diingat bahwa mereka hanya ada untuk membangun kekuasaan partai politiknya, bukan untuk kepentingan rakyat.

Syukur-syukur di perjalanan terbongkar kedoknya dan tertangkap, tetapi yang penting rakyat wajib tahu dan harus menertawan, membulli, meneriakkan menteri tak beretika tersebut sebagai bentuk protes sosial karena ketidak wajarannya.

Salam