Hal ini adalah ketidakwajaran dalam dunia politik demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat bukan kedaulatan pemerintah atau penguasa.
Jadi karena itu maka bila ada menteri dari partai terutama partai bukan koalisi pemerintah seperti PKS, Nasdem, PKB dan PDIP maka dapat dipersepsikan sebagai "menteri kompensasi".
Perlu diingat bahwa mereka hanya ada untuk membangun kekuasaan partai politiknya, bukan untuk kepentingan rakyat.
Syukur-syukur di perjalanan terbongkar kedoknya dan tertangkap, tetapi yang penting rakyat wajib tahu dan harus menertawan, membulli, meneriakkan menteri tak beretika tersebut sebagai bentuk protes sosial karena ketidak wajarannya.
Salam
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H