1. Soal keputusan MK yang tiba-tiba sadar dan membuat keputusan yang normal.
2. Persoalan issu yang menimpa anak dan menantu presiden yang menghambur kemewahan di hadapan rakyat dengan kenderaan yang digunakan.
3. Soal kegagalan mempercepat perkantoran pemerintah dan biaya pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan di kalimantan.
Nah, bagi masyarakat awam keburukan pemerintah yang mengendalikan DPR dengan rencana pengesahan UU pilkada, tidak bisa dibarter dengan penurunan BBM yang diyakini pemerintah sebagai kebaikannya yang seimbang.
Dalam tawar menawar ini maka masyarakat melihat dalam image sebagai apa kepada pemerintahnya. Aoakah sebagai pemerintah yang berjalan sebagai pelindung dan pelayan rakyat?
Seterusnya masyarakat melihat sebagai musuhnya karena presiden selama ini disinyalir memposisikan dirinya sebagai musuh rakyat, misalnya dalam kasus MK yang disinyalir memainkan peranan DPR untuk melakukan pengesahan UU pemilukada yang baru.
Nah bila sudah jelas positioningnya maka kebijakan yang menguntungkan dianggap sebagai trik?
Masyarakat justru mempertanyakan, keuntungan apa lagi yang mau diambil oleh pemerintah kali ini dengan momentum kebaikannya  ini ?
Bisa saja masyarakat menunggu pemerintah mengeluarkan kebijakan tambahan yang seimbang dapat meninabobokan rakyat. Misalnya pemerintah memberikan pinjaman bank dengan bunga Nol persen atau bisa saja pemerintah menambah penerima dan jumlah yang diterima penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk memelihara orang miskin mendukungnya.Â
Skema kreditnya ada tapi ketersediaan uang kredit menunggu hibah dari Uni Emiran Arab. Namanya membohongi rakyat sudah pasti menggunakan berbagai macam trik tipu daya.
Sebenarnya kalau seorang presiden membohongi rakyat secara aturan hukum sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai kepala negara.
Namun karena DPR sebagai anak buah pemimpin partai politik maka maka DPR tidak berfungsi untuk itu.
Sementara Pemimpin partai politik menjadi anak buahnya presiden maka Maka hak angket bagi DPR tidak berguna karena semua dipemerintahan sebagai satu kesatuan komando presiden.
