Lalu, apa yang terjadi kalau dalam negara demokrasi, sementara kepemimpinannya masih menganut sistem otoritarianisme? Tidak lain yang terjadi adalah penjajahan dan pembodohan sosial secara mutlak.
Atas dasar logika kehidupan demokrasi tersebut maka sesungguhnya sangat berbahaya bagi kehidupan bagi rakyat apabila pemimpinnya justru tidak cukup memahami sistem kehidupan yang demokratis dan bagaimana kepemimpinan demokrasi yang sebenarnya.
Sebelumnya saya ingin menggaris bawahi bahwa orang-orang yang berpikir dan orang mumpuni sebagai warga negara akan memilih sistem demokrasi sebagai tatacara hidupnya.
Kenapa demikian? tentu saja karena demokrasi memberi mereka keadilan dimana semua warga negara sama dimata hukum dan memberi ruang kebebasan yang menempatkan rakyat sebagai tuan yang harus dilayani oleh pemerintah. Karena itu hidup berdemokrasi membutuhkan kemandirian dan kemampuan sebagai warga negara mumpuni yang memahami hak dan kewajibannya dalam bernegara.
Sebagai indikator kesetaraan hidup dalam sistem demokrasi maka kita bisa menyaksikan bahwa pekerjaan-pekerjaan perbantuan yang tidak memberi harapan jangka panjang untuk hidupnya semakin lama akan semakin hilang seiring kualitas demokrasi di negara dimaksud.
Sementara warga negara tertinggal dapat dipastikan lebih menyukai hidup dalam sistem kerajaan karena mentalitas mereka yang pada dasarnya hanya sekedar mengharapkan bantuan dan sedekah dari pemimpinnya bukan mengharapkan kebebasan dan hak serta kewajiban untuk pelayanan dalam bernegara sebagaimana dalam sistem demokrasi.
Berikutnya kesetaraan dalam hak untuk dipilih dan memilih termasuk untuk menjadi pemimpin utama dalam bernegara yang tidak pernah dimiliki oleh warga negara dalam sistem kerajaan.
Maka mentalitas warga negara dalam sistem kerajaan dimasa lalu hanya sebagai pengabdi kepada rajanya mereka tidak memerlukan persamaan dan kesetaraan hak serta kewajiban dalam bernegara. Maka pemimpin mereka dilahirkan dari kandungan permaisuri apapun kondisinya, pintar atau bodoh tetap saja menjadi raja dan pemimpin negara bagi rakyatnya.
Kenapa Kepemimpinan Otoritarian Dalam Sistem Demokrasi?
Konstitusi bernegara Republik Indonesia dan seluruh Undang-Undang secara total telah dilahirkan dalam perspektif yang demokratis, namun masih ada juga Undang-Undang yang dilahirkan secara sepihak oleh pemerintah sebagaimana Undang-Undang Cipta Karya dan beberapa yang lain yang terkesan dipaksakan.
Begitu juga terjadi perubahan Undang-Undang dalam meluluskan Gibran putra presiden sebagai wakil presiden.
