Karena itu butuh pemahaman yang baik oleh rakyat dan politisi untuk melihat perbedaan sebagai bentuk kontibusi pembangunan yang tidak mengurangi kontribusi membangun rakyat sebagaimana pengabdian dalam fungsi dan tugas pemerintah. Saat inilah dibutuhkan kesadaran pemimpin dan politisi untuk memegang prinsipnya sebagaimana etika demokrasi yang sesungguhnya.
Bagi rakyat juga perlu diberi pemahaman yang baik dalam etika demokrasi bahwa tidak semua pimpinan partai politik dan politisi untuk sebatas manggut-manggut dan menjilat pemerintah dalam berpolitik, bahwa mereka hanya ada fungsi dan perannya ketika menjadi bahagian dari pemerintahan atau penguasa. Kalau begitu cara pikir rakyat dan politisi serta pimpinan politik maka rakyat sudah pasti menjadi korban eksploitasi bahkan menjadi musuh pemerintah, karena elemen penting bernegara hanya tersisa pemerintah dan rakyat. Jangan heran bila rakyat hanya menjadi kelompok penerima sedekah atau bantuan langsung pemerintah yang diperuntukkan untuk rakyat yang rentan.
Kenapa? Ya karena tidak mungkin ada pikiran-pikiran politik yang menyuarakan aspirasi rakyat, kelompok politik akan terbungkam mengingat kekuasaan pemerintah sudah pasti absolut. Hal inilah yang menjadi rumus dalam sistem politik negara demokrasi yang seharusnya perlu terus dibangun untuk memperkuat keseimbangan antara pemerintah dan oposisi secara sempurna, dimana kedua elemen tersebut hanya membangun dan bekerja, berpikir, melayani kepentingan membangun rakyat Indonesia yang lebih maju.
Saya merasa heran melihat politisi yang belum menang dalam pilpres baru mendapat kabar mereka tidak menang justru mengumbar dalam media sosial bahwa partainya akan segera bernegosiasi dengan presiden terpilih.
Perlu dikatahui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa prilaku tersebut adalah prilaku abnormal yang tidak punya etika dalam berdemokrasi, kalau prilaku semacam itu terjadi di negara demokrasi yang baik maka kelompok politik seperti ini digolongkan kelompok amoral dalam politik demokrasi.
Jadi jangan berpikir bahwa prilaku tersebut sebagai prilaku yang membela kepentingan rakyat, bahwa kelompok partai politik tersebut baik dan tidak ingin ribut-ribut mereka akan tunduk dan patuh pada siapa presiden yang menang dalam pemilihan.
Karena itulah maka rakyat tidak seharusnya berpikir demokrasi dengan sekedar perasaan secara meraba-raba hanya berkisar sikap baik buruk dalam itikad politik. Kalau mereka tidak paham arah pengembangan demokrasi tentu saja mereka hanya mengisi ruang tersebut siapa berpolitik yang baik dengan merapat dalam kekuasaan siapa yang buruk tentu saja kelompok politik yang menentang kekuasaan dengan ide-ide pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Nah, saya berpikir justru kebiasaan politik yang menjilat bagi kontastan politik yang kalah adalah memalukan dan menjatuhkan harga dirinya sebagai pemimpin politik bahkan dalam demokrasi yang normal mereka dapat digolongkan pelacur dalam dunia politik. Itulah yang sebenarnya logika dan etika demokrasi berkualitas baik bagi pembangunan rakyat rakyat.
Oleh sebab itu rakyat tidak dapat dibiarkan oleh partai politik tumbuh dan berkembang secara alamiah sebagaimana pikirannya sekedar bisa mempersepsikan baik dan buruk partai politik atau politik secara umum tanpa paham rumus dan konsep fundamental dalam sistem demokrasi yang bertujuan menempatkan rakyat sebagai Tuan dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Maka rakyat punya wakilnya di gedung parlemen dan punya pelayannya ya pemerintah itu sendiri.
Jika tidak paham apa yang ingin dicapai dalam demokrasi yakni rakyat berdaulat maka selamanya rakyat hanya dihargai sebagai pelengkap penderita dalam negara. Maka jangan heran rakyat menjadi lemah, wakil rakyat juga terdiam diparlemen ketika terjadi penetapan UU yang bertangan dengan harapan rakyat.
Bagaimana mungkin pemerintah menghargai rakyat kalau oposisi dan pemimpin politik serta politisi tidak memahami rumus demokrasi untuk kepentingan rakyat.
