Menelisik Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah

Akibatnya, ketidaksesuaiaan antara masalah dan cara penyelesaiannya menyebabkan konfigurasi politik dan ekonomi berubah drastis, tanpa ada satu pihak pun yang mampu mengendalikan perubahan itu bahkan birokrasi itu sendiri. Dari situ bisa kita asumsikan bahwa saat ini para pejabat kita tidak menjadi representasi masyarakat, tetapi lebih sebagai representasi kepentingan dari keluarga dan partai politik.

Lantas kalau sudah demikian ekosistem politik kita, pertanyaan penting yang  mucul ialah reformasi birokrasi seperti apa untuk membenahi kusamnya birokrasi kita? 

Berbicara tentang birokrasi maka image yang muncul ialah negatif. Dan kita tidak perlu menafikan itu sebab kondisi objektif yang terjadi saat ini mengafirmasi itu. Nahasnya lagi ialah masyarakat kita tidak punya daya dan kuasa untuk bisa mengontrol para pejabat birokrat saat ini. 

Maka dari itu birokrasi pemerintahan harus membenahi dirinya menjadi lebih profesional dan mempunyai akuntabilitas. Birokrasi seharusnya dalam melakukan berbagai kegiatan harusnya yang menjadi titik acuan ialah kepuasan masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pengguna jasa.

Ada tiga poin penting yang perlu diperhatikan dalam paradigma birokrasi modern. Pertama ialah Birokrasi harus sebagai katalisator, dalam artian lebih baik menyetir daripada mendayung. Artinya ialah birokrasi harusnya kreatif dalam membuat program signifikan yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Jangan dalam menjalankan sistem kekuasaan hanya agenda formalitas belaka tanpa target dan tolak ukur yang jelas.

Yang kedua ialah birokrasi adalah milik masyarakat, jadi lebih baik memberdayakan daripada melayani. Maksudnya ialah dalam menjalakan kinerjanya birokrasi  harus menghadirkan terobosan-terobosan brilian dalam memberdayakan masyarakat sehingga muncul sikap kemandirian dan pada akhirnya ketergantungan masyarakat pada birokrasi akan sedikit berkurang. Upaya membentuk birokrasi yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat jelas akan semakin menguatkan budaya politik di masyarakat Alor.

Terakhir ialah menjadikan Birokrasi yang kompetitif. Artinya jika memasukkan semangat kompetisi di dalam pengelolaan birokrasi maka akan muncul kinerja prima dan optimal dalam pemberdayaan masyarakat. Sebab nantinya menjadikan setiap birokrasi kelembagaan saling bersaing dalam memberikan pendampingan dan penyediaan regulasi untuk kepentingan masyarakat seutuhnya.

Akhirnya, dengan ketiga prinsip di atas, diharapkan birokrasi kita akan menjadi lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga segala macam kekisruhan akibat konflik kepentingan kelompok bisa terhindarkan serta dapat menjadikan Kabupaten Alor menjadi peradaban yang maju dan modern. Aamiin Allahuma Aamiin