Beberapa kepala desa dan pemimpin lokal cenderung mengabaikan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengelola desa atau dusun. Mereka mungkin tidak aktif dalam mengatasi masalah-masalah masyarakat atau tidak memperhatikan aspirasi dan kebutuhan penduduk setempat.
9). Ketidaktransparanan dalam Pengambilan Keputusan Â
Keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi masyarakat desa seringkali diambil secara tertutup atau tanpa konsultasi yang memadai dengan warga setempat. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap kepemimpinan mereka.
10). Persekongkolan dengan Pihak Swasta atau Kepentingan Khusus Â
Beberapa kepala desa dan pemimpin lokal bisa saja terlibat dalam persekongkolan dengan pihak swasta atau kepentingan khusus, seperti perusahaan tambang atau pengembang properti. Hal ini dapat mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam atau konflik kepentingan yang merugikan masyarakat.
Untuk mengatasi dosa-dosa ini, langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang tegas diperlukan. Pengawasan yang ketat dari masyarakat serta lembaga-lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Internal Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan kepolisian harus ditingkatkan. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan desa serta memperkuat mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa.
Melalui upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga pengawas, diharapkan dosa-dosa yang dilakukan oleh kepala desa, pemimpin dusun, RT, dan RW dapat diminimalkan, sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai dengan lebih adil dan berkelanjutan.
