Sumber pendapatan atau penerimaan negara berupa pajak ini sangat beragam contohnya seperti pendapatan PPH yang diperoleh dari penghasilan masyarakat, pendapatan PPN yang biasanya berasal dari penjualan, pendapatan cukai yang berasal dari penjualan sebuah produk yang harus dikontrol dalam peredarannya, pendapatan Bea Masuk dan bea Keluar yang berasal dari kegiatan ekspor dan impor, serta pendapatan PBB yang berasal dari suatu bangunan.
Sumber pendapatan atau penerimaan negara non pajak ini terdiri dari beberapa macam seperti, pendapatan dari pemanfaatan SDA Migas yang berasal dari penjualan minyak dan gas bumi, pendapatan kekayaan yang berasal dari keuntungan atau laba BUMN, pendapatan Badan Layanan Umum, pendapatan SDA non migas yang berasal dari penjualan hasil laut, hutan, dan sebagainya.
Dan yang terakhir yaitu sumber pendapatan negara dari hibah. Pendapatan ini biasanya berasal dari pihak yang sukarela memberikan dana kepada negara secara murni sebagai bantuan. Pendapatan atau penerimaan hibah ini biasanya berasal dari sumbangan pihak swasta dalam nergi maupun swasta serta pemerintah luar negri.
APBN sendiri memiliki berbagai jenis pengeluaran pemerintah pusat. Yang pertama yaitu pengeluaran rutin seperti, belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yang kedua terdapat pengeluaran pembangunan seperti, pembiayaan pembangunan serta pembiayaan proyek.
Dalam suatu proses pelaksanaan pasti ada yang namanya sukses, gagal, atau bahkan kurang optimal. Begitupun APBN ini pasti ada yang Namanya kurang optimal dalam pelaksanaannya. Lalu apasih penyebab dari kurang optimalnya pelaksanaan APBN ini? Kurang optimalnya APBN ini biasanya disebabkan oleh peningkatan dari suatu target belanja negara, proses APBN-P yang tidak fleksibel, serta terlalu fokus pada pendapatan negara yang berasal dari pajak  terdaftar.
Lalu ada upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghindari hal tersebut seperti menggenjot melalui program Pengampunan Pajak (tax amnesty) dan pemerintah juga akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai. Lalu ketika sudah terjadi ketidak optimalan dalam pelaksanaan APBN, hal apa yang dapat dilakukan? Salah satu cara agar suatu APBN kembali optimal atau sehat adalah dengan cara perbaikan pendapatan negara dengan melalui reformasi pada bidang perpajakan, ujar Sri Mulyani.
Berikut beberapa alternatif kebijakan dalam rangka meminimalisir kurang optimalnya suatu APBN. Pertama yaitu efisiensi pengeluaran negara dengan cara mengefisiensikan kualitas belanja negara. Kedua yaitu dengan mengutamakan pemanfaatan SAL atau Saldo Anggaran Lebih. Serta yang terakhir yaitu dengan renegoisasi utang.
Dengan demikian, APBN sangatlah penting bagi negara. Dengan adanya APBN ini maka keuangan negara menjadi lebih terstruktur. APBN yang kurang optimal harus disehatkan kembali agar perekonomian negara tetap stabil. APBN yang sukses dapat menyejahterakan masyarakat sehingga terjadi kesuksesan dalam bernegara.Â
Pemerintah haruslah tegas dalam menjaga kesuksesan APBN ini, jangan sampai terjadi deficit APBN atau APBN yang kurang optimal. APBN haruslah terus dijaga dan diperhatikan kestabilannya. Upaya-upaya dalam menyehatkan suatu APBN ketika terjadi defisitit APBN haruslah diterapkan agar APBN kembali sukses dan perekonomian negara kembali membaik.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H