Penting Upaya Membumikan Pendidikan Kependudukan

Sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Taufik, Direktur Kerja sama Kependudukan, BKKBN Republik Indonesia di hotel Grand Arabia, Banda Aceh bahwa ketika berbicara soal kependudukan, kita berbicara soal manusia yang perlu dikelola dengan baik. Kita akan berbicara soal kualitas sumber daya manusia. Kualitas manusia kita, rata-rata hanya 8 tahun 10 bulan yang baru menduduki kelas SMP. Kita masih kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. 

Untuk meningkatkan kualitas manusia kita harus mempu meningkatkan kualitas kuantitas populasi yang akan membentuk suatu struktur keluarga, penduduk,masyarakat yang sejahtera dan seimbang. Sehingga mampu memberikan keseimbangan gizi dan sehat. Kebodohan manusia telah menimbulkan bencana. 

Banyak keluarga yang memiliki banyak anak, bukan untuk membangun kehidupan yang baik, tetapi menjadi beban. Selain itu, ketika kita melihat kualitas sumber daya manusia Indonesia, kita kerap dibuat tercenguh. Mengapa? Ya, sesungguhnya persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia kita, bersumber pada rendahnya minat baca masyarakan bangsa kita. 

Betapa  tidak?. Survey UNICEF terhadap 61 negara, menempatkan kemampuan literasi anak negeri ini berada pada posisi terbawah, yakni posisi 60 dari 61 negara. Memalukan bukan? Ya. Tentu saja memalukan, namun itulah fakta yang kita amati. Rendahya minat baca masyarakat kita, serta rendahnya budaya dan daya membaca tersebut pasti berimbas kepada rendahnya kualitas literasi dan SDM bangsa Ini. 

Oleh sebab itu, pihak BKKBN saat ini mulai membangun kesadaran masyarakat, terutama para generasi muda yang berada di lembaga-lembaga pendidikan formal, non formal dan informal. Dalam konteks ini, pendidikan kependudukan menjadi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu mengelola berbagai macam sumber daya alam kita.  

Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak terkelola dengan bijak dan berorientasi pada masa depan anak cucu yang juga membutuhkan sumber daya alam yang cukup dan menyejahterakan, sehingga bukan berkah yang didapatkan, tetapi bencana yang terjadi secara berulang-ulang. 

Untuk itu, kebijakan Pengendalian Penduduk harus mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) penduduk, sehingga menjadi semakin penting. Dikatakan demikian persoalan rendahnya pengetahuan tentang kependudukan secara serentak bisa ditingkatkan dengan melibatkan banyak pihak,  merancang banyak program dan kegiatan pendidikan kependudukan di semua level pendidikan. 

Agar menjadi lebih menarik dilaksanakan, pihak BKKBN wajib  memberikan pendidikan kependudukan dan menempatkan pendidikan kependudukan tersebut  menjadi bagian integral dari kebijakan nasional dan daerah yang indikatornya dapat dilihat dalam RPJM. Selain itu harus dilakuka optimalisasi harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Kependudukan dengan sektor pembangunan di semua tingkatan wilayah. 

Akhirnya, upaya untuk membumikan pendidikan kependudukan lewat jalur pendidikan formal, non formal dan informal harusnya segera dilakukan dengan baik dan bijak, sehingga semua eleman masyarakat dan bangsa Indoesia bisa menyiapkan diri  mengahdapi datangnya bonus demografi tersebut.