Penting Upaya Membumikan Pendidikan Kependudukan

Oleh Tabrani Yunis 

Keberhasilan pemerintah, dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, mengantarkan bangsa Indonesia memperoleh bonus demografi yang  diperkirakan  terjadi pada tahun 2012 hingga 2045, dengan jendela peluang antara tahun 2028-2031. 

Bonus demografi itu adalah suatu kondisi dimana secara kuantitas, jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan mereka yang usia tidak produktif. 

Bonus yang konon tidak didapat dengan dengan tanpa usaha dan bahkan bonus ini disebut-sebut tidak datang dua kali. Dengan demikian, sebagai sebuah bonus, maka kondisi ini diperkirakan akan membawa keuntungan secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa Indonesia yang diproyeksikan akan menjadikan Indonesia sebagai negera kekuatan ekonomi ke 7 dunia pada tahun 2030. Posisi yang membanggakan kita. 

Ya, tentu saja membanggakan, apa lagi dengan bonus demografi tersebut tingkat ketergantungan usia yang tidak produkrif terhadap usia produktif semakin ringan. Tentu ini adalah sebua kondisi ideal yang diharapkan dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia ke depan. Namun, prediksi dan proyeksi serta ekspektasi dan mimpi tersebut, akan tinggal mimpi atau hanya sekadar prediksi, apabila tidak direspon dengan segala kesiapan dan langkah-langkah persiapan yang baik. 

Karena walaupun kita memperoleh bonus demografi yang begitu besar, bila tidak dipersiapkan bangsa ini memanfaatkan bonus tersebut dengan baik, malah bonus yang semula diperhitungkan akan membawa berkah keutungan, akan berbalik menjadi bencana. 

Oleh sebab itu, harus ada upaya-upaya yang terencana dan strategis untuk menyiapkan genarasi bangsa ini, memahami dan sadar akan arti atau makna dan manfaat bonus demografi ini bagi bangsa, juga sekali gus membangun kesadaran masyarakat bangsa untuk siap memanfaatkan momentum dan peluang perolehan bonus demografi ini. 

Bukan hanya itu, seharusnya pula bonus demografi tersebut menjadi masalah bersama, agenda bersama seluruh elemen bangsa Indonesia. Bukan hanya menjadi beban dan agenda BKKBN saja. 

Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan secara bersama dan menjadi agenda bersama? Pertanyaan ini juga hendaknya bukan hanya kita lemparkan kepada BKKBN yang selama ini kita kenal sangat concern dengan masalah kependudukan ini, tetapi hendaknya menjadi jawaban bersama seluruh elemen bangsa. 

Karena masalah ini sesuanggunya adalah masalah bersama dan harus menjadi agenda semua. Namun demikian, tampaknya pihak BKKBN tampak lebih cepat sadar melihat segala fenomena yang terkait dengan masalah bonus demografi dan masalah kependudukan saat ini dan di masa depan. Tampaknya, pihak analis dan programmer di BKKBN saat ini sudah menidentifikasi segala permasalahan kependudukan dalam kaitannya dengan adanya bonus demografi ini. 

Paling tidak, kita sudah melihat sejumlah upaya yang dilakukan oleh BKKBN saat ini. Misalnya saja BKKBN Aceh, lewat bidang kependudukan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang salah satunya memberikan pendidikan kependudukan kepada masyarakat dengan melibatkan banyak pihak dan instansi. 

Sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Taufik, Direktur Kerja sama Kependudukan, BKKBN Republik Indonesia di hotel Grand Arabia, Banda Aceh bahwa ketika berbicara soal kependudukan, kita berbicara soal manusia yang perlu dikelola dengan baik. Kita akan berbicara soal kualitas sumber daya manusia. Kualitas manusia kita, rata-rata hanya 8 tahun 10 bulan yang baru menduduki kelas SMP. Kita masih kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. 

Untuk meningkatkan kualitas manusia kita harus mempu meningkatkan kualitas kuantitas populasi yang akan membentuk suatu struktur keluarga, penduduk,masyarakat yang sejahtera dan seimbang. Sehingga mampu memberikan keseimbangan gizi dan sehat. Kebodohan manusia telah menimbulkan bencana. 

Banyak keluarga yang memiliki banyak anak, bukan untuk membangun kehidupan yang baik, tetapi menjadi beban. Selain itu, ketika kita melihat kualitas sumber daya manusia Indonesia, kita kerap dibuat tercenguh. Mengapa? Ya, sesungguhnya persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia kita, bersumber pada rendahnya minat baca masyarakan bangsa kita. 

Betapa  tidak?. Survey UNICEF terhadap 61 negara, menempatkan kemampuan literasi anak negeri ini berada pada posisi terbawah, yakni posisi 60 dari 61 negara. Memalukan bukan? Ya. Tentu saja memalukan, namun itulah fakta yang kita amati. Rendahya minat baca masyarakat kita, serta rendahnya budaya dan daya membaca tersebut pasti berimbas kepada rendahnya kualitas literasi dan SDM bangsa Ini. 

Oleh sebab itu, pihak BKKBN saat ini mulai membangun kesadaran masyarakat, terutama para generasi muda yang berada di lembaga-lembaga pendidikan formal, non formal dan informal. Dalam konteks ini, pendidikan kependudukan menjadi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu mengelola berbagai macam sumber daya alam kita.  

Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak terkelola dengan bijak dan berorientasi pada masa depan anak cucu yang juga membutuhkan sumber daya alam yang cukup dan menyejahterakan, sehingga bukan berkah yang didapatkan, tetapi bencana yang terjadi secara berulang-ulang. 

Untuk itu, kebijakan Pengendalian Penduduk harus mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) penduduk, sehingga menjadi semakin penting. Dikatakan demikian persoalan rendahnya pengetahuan tentang kependudukan secara serentak bisa ditingkatkan dengan melibatkan banyak pihak,  merancang banyak program dan kegiatan pendidikan kependudukan di semua level pendidikan. 

Agar menjadi lebih menarik dilaksanakan, pihak BKKBN wajib  memberikan pendidikan kependudukan dan menempatkan pendidikan kependudukan tersebut  menjadi bagian integral dari kebijakan nasional dan daerah yang indikatornya dapat dilihat dalam RPJM. Selain itu harus dilakuka optimalisasi harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Kependudukan dengan sektor pembangunan di semua tingkatan wilayah. 

Akhirnya, upaya untuk membumikan pendidikan kependudukan lewat jalur pendidikan formal, non formal dan informal harusnya segera dilakukan dengan baik dan bijak, sehingga semua eleman masyarakat dan bangsa Indoesia bisa menyiapkan diri  mengahdapi datangnya bonus demografi tersebut.