[caption caption="TNI Siap bebaskan Sandra (foto: detik.com"][/caption]
Sepuluh orang Anak Buah Kapal (ABK) Brahma Warga negara Indonesia kini tengah menanti kepastian nasibnya dalam tawanan kelompok Abu Syayaff di Filipina. Kelompok sparatis negeri beribukota Manila itu meminta uang tebusan sebesar 50. juta Pesso Filipina atau sekitar Rp. 15 Milyar kepada pemerintah Indonesia jika ingin seluruh sandera warga negara Indonesia tersebut dibebaskan. Kelompok tersebut memberi tenggat waktu sampai dengan 8 April 2016.
--
8 April ini, Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak permintaan kelompok Abu Syayaff yang meminta uang tebusan Upaya pembebasan sandera dengan cara lain tengah dikoordinasikan antara Pemerintah Indonesia dan aparat keamanan Filipina.
Menunggu pembebasan Sandera dan langkah pemerintah Indonesia berikutnya, melalui tulisan sejumlah Kompasianer bicara. Perdebatan belum berakhir memang, namun lima cerita berikut rasanya ini cukup mewakili suara warga biasa sebagai orang-orang yang mencoba ikut peduli. Inilah sebagian catatan Kompasianer dalam Intisari.
1. Jokowi Beking Penuh, TNI Tumpas Abu Sayyaf, Filipina Menonton
Ketegasan Presiden Jokowi menolak permintaan uang tebusan oleh kelompok Abu Syayaf merupakan tes keberanian dan tantangan tersendiri bagi nyali dan pemerintahan presiden Jokowi. Reputasi kelompok Abu Syayaff yang terkenal keji, hingga saat ini belum mampu menyurutkan langkah Jokowi.
Terkait dengan itu, kompasianer Ricky Vinandoberpandangan bahwa saat ini pemerintah Filipina sedang mempertontonkan ketidakberdayaannya menghadapi Abu Syayaff dan ini dapat menjadi momentum emas bagi pemerintahan Jokowi untuk menunjukan kekuatannya pada dunia internasional terutama Filipina jika berhasil menang dalam pertempuran nyali melawan Abu Syayaff.
Â
2.Strategi Presiden Jokowi untuk Pembebasan 10 WNI yang Disandera Abu Sayaff
Menurut Kompasianer Ninoy N Karundeng Jokowi sedang memainkan strategi hati-hati dalam upaya pembebasan Sandera 10 WNI dari kelompok sparatis di Filipina. sebuah upaya pembebasan yang memang membutuhkan rencana yang matang dan tidak gegabah.
"Presiden Jokowi tidak mau bertindak tergesa-gesa untuk menyelamatkan WNI yang bisa merusak kredibilitas TNI yang memiliki kemampuan tempur dan operasi kelas dunia, hanya gara-gara dikompori oleh komentator media yang tidak memahami masalah dengan komprehensif. Namun, langkah-langkah strategis tengah berlangsung yang dipastikan akan tepat dalam menangani kasus ini" Papar Ninoy. Sebuah optimisme yang melegakan.
Â
