Soft Power Indonesia dan ASEAN dalam Sengketa Laut Cina Selatan

Peran ASEAN dalam Isu Laut Cina Selatan:

Secara umum, ASEAN memandang bahwa Laut Cina Selatan memang merupakan sebuah wilayah yang strategis baik secara geopolitik dan ekonomi. Proses penyelesaian sengketa seringkali diwarnai turun naik tensi ketegangan yang disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kehadiran Amerika Serikat baik secara fisik di Filipina, misalnya, maupun melalui korporasi-korporasi. 

Peran ASEAN sendiri dari berbagai penelitian cenderung bermain aman dengan menggunakan berbagai instrumen organisasional seperti kerangka kerja sama ASEAN+3 untuk meminimalisir inkonsistensi Cina. ASEAN sendiri dengan prinsip non-intervensinya memungkinkan Cina yang sangat rigid dengan masalah kedaulatannya merasa cukup nyaman untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan berkenaan dengan persoalan sensitif seperti Laut Cina Selatan.

Pendekatan normatif tampaknya menjadi pilihan utama ASEAN dalam membangun kerja sama politik dan keamanan yang dapat menunjang terbentuknya komunitas ASEAN. 

Melalui karakteristik ASEAN Political-Security Community (APSC) tersebut juga berbagai isu keamanan kontemporer. Melalui APSC diharapkan negara anggota beserta seluruh rakyatnya dapat hidup berdampingan secara damai dalam iklim demokrasi. Dengan ide demokrasi yang mengusung keterbukaan bisa mewadahi berbagai pola interaksi aktor negara maupun non negara baik dalam konteks hubungan internasional, transnasional maupun global.

ASEAN Regional Forum juga merupakan bentuk upaya ASEAN dalam meredam konflik ini.  Dalam ARF, langkah Confidence Building Measures dan Preventive Diplomacy dicapai melalui kerja sama militer antara negara-negara anggota ASEAN yang didasarkan atas dasar adanya komunikasi, transparansi, pembatasan dan verifikasi yang diimplementasikan dalam program-program yang diajukan oleh ASEAN melalui pertemuan ARF, di antaranya:

1. Kerja sama dalam pengawasan senjata yang dipakai dilapangan dan kerja sama dalam perjanjian non-proliferasi;

2. Transparansi terhadap kekuatan militer yang dimilikinya atau yang digunakannya di wilayah Laut Cina Selatan dengan mempublikasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pertahanan dan keamanan;

3. Kegiatan-kegiatan bersama seperti latihan militer bersama, kursus-kursus pelatihan dan pertukaran petugas penjagaan atau saling mengunjungi fasilitas-fasilitas militer dan observasi pelatihan-pelatihan diantara mereka; dan

4. Peringatan awal dari keadaan konflik

Pentingnya Kelanjutan Diplomasi: