Gibran dan Keterikatan Keluarga: Tantangan di Era Prabowo?
Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, sejak awal telah menjadi sorotan publik. Ia sering disebut sebagai "anak haram konstitusi," lahir dari proses demokrasi yang dianggap cacat. Pandangan ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap legitimasi politik yang ada.
Persepsi publik yang negatif terhadap Gibran bukan tanpa alasan. Dalam ranah demokrasi, opini masyarakat tidak dapat dibungkam, asalkan tidak menyerang individu secara langsung. Ini menunjukkan bahwa kritik terhadap Gibran dan bapaknya, Jokowi, adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
Dengan Jokowi yang kini terpilih sebagai presiden terkorup ketiga menurut OCCRP, citra positifnya hancur. Hal ini menambah beban bagi Gibran, yang harus berjuang menghadapi warisan negatif dari kepemimpinan bapaknya.
Keberadaan Gibran di pemerintahan Prabowo menambah kompleksitas. Gibran dianggap sebagai "toxic" bagi rezim Prabowo, yang kini harus mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh legacy Jokowi.
Warisan koruptif dan inefisien dari Jokowi, termasuk proyek IKN yang terancam mangkrak, menjadi tantangan besar bagi Prabowo. Beban fiskal yang diakibatkan oleh utang pemerintah juga menjadi perhatian utama.
Salah satu isu terbaru adalah sertifikat HGU atas wilayah laut yang terjadi di era Jokowi. Praktik ini dianggap sembrono, menciptakan citra buruk bagi pemerintahan yang ada.
Di akhir pemerintahan SBY, rasio utang terhadap PDB mencapai 24,1 persen. Namun, Jokowi meninggalkan rasio utang yang melonjak menjadi 41 persen. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan selama dua periode kepemimpinan Jokowi.
Prabowo mewarisi utang jatuh tempo sebesar Rp. 800,33 triliun. Ini adalah beban fiskal yang berat yang harus ditanggung oleh pemerintahan baru.
Meskipun ada alasan seperti wabah Covid, rasio utang sudah meningkat sebelum pandemi. Era Jokowi ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen, menunjukkan inefisiensi yang tinggi.
ICOR Indonesia pasca-Jokowi mencapai 6,3, menunjukkan bahwa untuk meningkatkan PDB sebesar 1 unit, diperlukan investasi yang sangat besar. Ini menjadi indikator inefisiensi dalam ekonomi.
Biaya investasi di Indonesia terlalu mahal dibandingkan negara-negara lain di kawasan yang memiliki ICOR lebih rendah. Hal ini mencerminkan tantangan struktural dalam perekonomian.
Korupsi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya ICOR. Praktik korupsi menghambat investasi dan menciptakan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya.
Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia membutuhkan infrastruktur konektivitas yang baik. Namun, peringkat LPI menunjukkan bahwa Indonesia kalah dari negara-negara tetangga dalam hal ini.
Peringkat kemudahan berusaha Indonesia masih jauh dari memuaskan. Ini mengindikasikan bahwa reformasi yang diperlukan untuk menarik investasi belum sepenuhnya terwujud.
Warisan ekonomi Jokowi, yang cenderung terlalu mengandalkan konsumsi, menjadi tantangan bagi Prabowo. Keberlanjutan ekonomi harus berfokus pada investasi dan pengembangan sumber daya manusia.
Prabowo harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi warisan buruk Jokowi. Ini termasuk efisiensi besar-besaran dalam APBN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dengan reformasi yang tepat, Prabowo berharap dapat membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia ke angka 7 persen hingga 8 persen. Namun, tantangan dari Gibran dan legacy Jokowi harus segera diatasi untuk mencapai tujuan tersebut.
Paji Hajju
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
