Andai aku jadi presiden, masa depan.

Contoh peraturan politik yang kedua; Kekuasaan hanya boleh di miliki atau diduduki orang-orang partai atau orang-0rang kaya, yang bisa membeli suara. Seolah-olah kekuasaan adalah barang dagangan yang sangat mahal, dan di perebutkan banyak orang. Ini juga tidak demokratis. Karena kalau ingin mencari orang bermoral,penyaringn nya bukan lewat politik. Kalau ingin mencari orang berintelektual, penyaringan nya bukan lewat ijazah. Karena High thinking tidak sama dengan high scool. Bisa jadi, orang sekolah rendah lebih intelek di banding orang yang menggendong atau memikul ijazah. Atau orang yang di cap ''awam", atau akar rumput, ternyata lebih bermoral di banding orang-orang ahli politik. Karena Indonesia, yang di perlukan adalah orang yang bisa mensejahterakan rakyat secara adil, dan adil yang merakyat, mestinya politik yang membelenggu bangsa ini perlu di tinggalkan atau di buang jauh-jauh. Supaya demokrasi benar-benar hidup, dan pancasila betul-betul menjadi sumber hukum. Hukum yang bermoral tentu nya.Itulah sebab nya saya terobsebsi untuk menghentiikan politik. Karena politik itu pada dasar nya tiak bersumber pada Agama, tidak bersumber pada demokrasi, alias ajaran setan. Jangan Cuma mengejar kredibilitas seorang pemimpin harus orang yang sekolah tinggi,sekolah luar Negri, atau sekolah luar angkasa. Sebab sudah lama bangsa ini di pimpin orang-orang semacam itu. Tetapi tidak mampu mensejahterakan rakyat secara merata. Justru malah mereka yang menjadikan Indonesia menjadi Re setengah publik. Bukan Republik. Yang separuh di dongkrak ke atas yang lain di injak. Pegawai Negri, pengusaha, dan pejabat, bukan main di perhatikan kesejahteraan nya. Sementara para kuli bangunan,petani gurem, buruh pabrik dan nelayan-nelayan miskin, sangat sulit untuk berdiri hidup dengan layak.

Mestinya biar lah rakyat yang merasa punya nyali menjadi pemimpin, unjuk mulut. Beri kesempatan menyampaikan makalah atau obsesi nya melalui media yang sama.

Baik televisi,majalah,koran, atau apa saja. Yang penting media jangan menonjolkan salah satu figur saja. Beri porsi yang sama. Biar rakyat sendiri yang menilai figur pilihan nya tanpa pandang bulu. Agama,ijazah atau hartanya. Kalau ternyata separuh rakyat Indonesia ingin maju menjadi Presiden, lebih baik terapkan hukum adil. Yaitu barang siapa 5 tahun kedepan tidak mampu membuat tanda-tanda perubahan, kearah yang lebih baik, maka terapkan hukum'' mati'' bagi dia. Karena kalau tidak di terapkan hukum seperti itu, maka orang-orang kaya akan berusaha membeli suara dan berkuasa. Tujuan nya hanya untuk memperkaya diri, keluarga atau partai nya saja. Atau hanya untuk coba-coba, dan mempermainkan rakyat yang sudah sangat berharap perubahan yang lebih baik . Lagi pula, kalau hukum adil seperti itu tidak di terapkan, maka politik akan terus berjalan dan di manfaatkan oleh orang-orang kelas ''abal-abal'' untuk berkuasa.

Perubahan berokrasi ekonomi; akan aku arah kan pada sistem ekonomi yang bersumber pada kitab suci. Contoh.....

1.  Pajak yang sekarang menjadi sumber pendapatan Negara,akan lebih baik di hapuskan saja. Sebagai ganti nya adalah zakat. Supaya orang yang mau mengeluarkan hartanya untuk Negara, tidak terikat oleh hukum produk DPR. Tetapi dengan kesadaran firman. Ini akan berdampak pada keikhlasan pembayar zakat. Dan sekaligus akan mengurangi penyalah gunaan uang zakat tersebut. Sebab biasa nya......., orang lebih berani menyelewengkan uang pajak, daripada uang zakat. Sebab biasa nya pula..., para pengurus zakat adalah orang-orang yang mengerti firman dan mentaati nya. Sedangkan pengurus pajak..... he he he, no komen.

2.  Sistem swasta nisasi yang hampir menguasai seluruh kepentingan Negara, akan lebih baik kalau di kembalikan pada genggaman Negara. Seperti sekolah swasta, rumah sakit swasta, pertambangan swasta, perkebunan swasta, dan hampir semua produksi sandang, pangan, papan,hiburan,telekomunikasi bahkan penyaluran kondum pun semua di tangani swasta. Ini menurut pandangan kami, sangat berbahaya bagi kepentingan ekonomi rakyat. Karena akan berdampak pada kesenjangan sosial. Karena kalau sesuatu kepentingan sudah di tangani swasta, otomatis kewenangan pemerintah menangani masalah tersebut hanya separuh nya saja. Atau bahkan lepas tangan. Sebagai contoh;

A. Bila ada buruh pabrik menuntut kenaikan gajih atau tambahan kesejahteraan , orang-orang pemerintah hanya plonga-plongo saja. Tidak bisa mengambil keputusan pasti. Paling-paling hanya menjadi moderator. Karena keputusan final berada di tangan pemilik pabrik.

B. Kalau harga sembako naik; orang-orang pemerintah cuman kelihatan nya saja sibuk banget, tapi tidak bisa berbuat banyak. Karena semua harga di tentukan yang punya produk. Lama-kelamaan kalau sistem seperti ini di biarkan terus berjalan, bukan tidak mungkin jabatan pemerintahan pun bisa di lelang atau di swastakan.

Itulah sebab nya; saya menawarkan sistem baru bagi bangsa ini, supaya swastanisai sedikit agak di redam. Supaya pemerintah punya kewenangan penuh menentukan kebijakan ekonomi atau kesejahteraan rakyat. Tanpa campur tangan para derektur atau direksi perusahaan. Karena pada dasar nya, masyarakat saat ini menunggu perubahan kesejahteraan. Adil makmur secara merata. Jangan terlalu jauh perbedaan atau kesenjangan ekonomi. Soal sistem yang di pakai pemerintah liberal atau sentral, vertikal atau diagonal, itu sebenar ya tidak terlalu penting bagi rakyat. Tapi yang perlu di ingat; Sistem liberal yang sudah lama di pakai pemerintah selama ini, belum mepan mensejahterakan rakyat secara seimbang. Malah di manfaatkan kaum kapitalis untuk menguasai perekonomian Negara....

Di bidang infrastruktur, akan aku sarankan dan arahkan untuk memperjelas keseimbangan pembangunan antara timur-barat,utara dan selatan. Mengengingat pulau jawa termasuk madura,bali,dan sumatra yang merupakan bagian barat dan selatan Indonesia sudah sangat maju, maka Indonesia masa depan harus memperhatikan bagian timur dan utara. Terutama pulau papua,halmahera,kepulauan maluku dan kalimantan. Ini bukan berarti sulawesi, nusa tenggara, BABEL dan lain-lain nya tidak di bangun. Semua perlu di bangun,Cuma setrata perimbagan nya perlu di pertimbangkan secara matang. Karena kalau di daerah yang padat penduduk membangun jalan sepanjang 10 KM,sudah bisa di nikmati oleh 1000 KK lebih penduduk,tetapi untuk daerah pedalaman,kalimantan umpamanya, untuk menjangkau 1000 KK penduduk harus di bangun jalan sepanjang 20 atau 30 KM. Berarti memerlukan dana 3 atau 4 kali-lipat di banding membangun di daerah yang padat penduduk. Lalu apa kegunaan nya bagi bangsa Indonesia.....? secara sepontanitas membangun seperti itu kanya nya hanya akan membuang-buang dana. Karena banyak membangun di daerah -daerah kosong. Tetapi sebenarnya ini justru akan mempercepat perkembangan daerah-daerah terpencil. Karena dengan adanya pembangunan infrasetruktur yang baik di dareah-daerah tersebut secara otomatis akan berdampak:

1.      Membuat masyarakat yang tinggal di daerah tersebut akan menjadi tenang. Karena di daerah pedalaman pada umum nya orang-orang masih suka tinggal berpindah-pindah mencari tempat yang di anggap baik.