Jokowi dan Nasib Demokrasi

Selain itu, sebagai presiden, harus ada tindakan tegas jika ada staf dan bawahannya yang tak mendukung langkah ini. Tuh negeri ini sudah menjadi kesepakatan sejak awal berdiri. Apalagi kini negeri ini dipacu membangun SDM. Terkait ini, minimal ada 3 langkah yang harus dibangun Jokowi. Pertama, menata ulang ideologi kebangsaan, di mana kalangan ASN, TNI dan Polri harus digarda depan dalam memelihara kontinyuitas negeri ini. Begitu juga dengan BUMN, semua karyawannya hanya hadir buat negara dan bangsa. 

Kedua, kebukaan pihak legislatif, yang berasal dari aktivis partai, agar dalam menyusun dan merancang perundang-undangan, jangan hanya menguntungkan kelompoknya. Cobalah para aktivis partai itu membuka mata lebar-lebar, serta berpikir membangun politik dan demokrasi secara sehat. 

Ketiga, ini sangat urgent dan diterminant, atur ulang sistem pendidikan kita. Mulai dari dasar hingga Perguruan Tinggi, termasuk sekolah swasta. Aparat pendidik, seperti guru dan dosen, harus disertifikasi nasionalismenya. Jangan ada di antara mereka yang berpikir merecoki murid. Figur Mendikbud dan Menag harus orang yang tegas dan konsisten, bahwa pendidikan semata buat kemajuan dan kontinyuitas negeri ini.

Terkait hal itu, demokrasi yang akan dikembangkan adalah yang mencoba merefleksikan problema berbangsa saat ini. Demokrasi --meminjam istilah AE Priyono (2014)-- harusnya dengan konsep presktiptif-normatif. Gagasan demokrasi dalam konteks ini, seperti disinyalir Buchstein dan Jorke (2007), berangkat dari teori demokrasi yang diproduksi melalui program yang melibatkan banyak aktor.

Pertama, para politisi dan aktivis politik. Kedua, para ilmuan yang aktif secara politik. Ketiga, kaum akademisi yang konsisten berada di jalur profesi kehidupannya. Kelompok-kelompok inilah yang harus digunakan dan dimanfaatkan oleh Jokowi, buat merapikan politik dan demokrasi. Ada kemungkinan akan muncul gejolak, tapi keberanian Jokowi sangat diterminant, untuk menyongsong Indonesia Hebat, tepatnya Indonesia Satu Abad yang akan kita rayakan 2045 mendatang. 

And last but not least, semua elemen penting yang kini ada di lingkaran Jokowi, entah itu Menteri, Polisi, TNI, elite Parpol, elite Ormas, pendidik, dosen, pengusaha, dan orang-orang penting di sekitar Jokowi sangat diterminant terhadap survivalitas demokrasi. Jika mereka sefaham, tentu positif sekali. Tapi jika tak sefaham, tunggulah kehancuran negeri ini. Demokratisasi pun bisa berantakan !!!