Pengadilan HAM Berat (Studi Kasus Kamboja)

The Extraoedinary Chambers in the Court of Cambodia (ECCC) merupakan nama resmi pengadilan Kamboja yang dibentuk berdasarkan resolusi 57/228 Majelis Umum PBB pada 18 Desember 2002. Resolusi itu menjalaskan bahwa telah terjadi pelanggaran serius hukum humaniter internasional selama periode pemerintahan demokratik Kampuchea atau rezim khmer merah pimpinan Pol Pot sejak 1975 sampai 1979 sehingga menjadi perhatian masyarakat internasional. 

Disamping itu, pemerintah Kamboja telah meminta bantuan ke PBB untuk membawa para pemimpin senior Demokratis Kampuchea dan mereka yang paling bertanggung jawab atas kejahatan dan pelanggaran berat hukum pidana Kamboja, hukum dan kebiasaan humaniter internasional, dan konvensi internasional yang diakui oleh Kamboja, yang berlangsung selama periode 17 April 1975 sampai 6 Januari 1979.

Selain itu, pemerintah Kamboja juga sudah membentuk undang-undang pengadilan Kamboja (khmer rouge trials) melalui resolusi 57/228 untuk penuntutan kejahatan selama periode Kampuchea Demoktratis. Setidaknya, dalam periode tersebut sebanyak 1,7 juta orang diyakini telah meninggal karena kelaparan, penyiksaan, eksekusi dan kerja paksa.[1]

ECCC adalah pengadilan Kamboja ad hoc dengan partisipasi internasional. Ini didirikan oleh undang-undang domestik[2] menyusul kesepakatan 6 Juni 2003 antara pemerintah Kamboja dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Agreement Between The United NationsAnd The Royal Government Of Cambodia Concerning The Prosecution Under Cambodian Law Of Crimes Committed During The Period Of Democratic Kampuchea).[3] Hal ini diharapkan dapat membawa keadilan bagi orang Kamboja, memperkuat peraturan hukum di negara tersebut dan mempromosikan rekonsiliasi nasional.

Dalam aturan "Agreement" dan "Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers"disepakati beberapa ketentuan bahwa pengadilan Kamboja hanya akan menyeret pimpinan senior periode  Demokratik Kampuchea (yurisdiksi personal) sejak 17 April 1975 sampai 6 Januari 1979 (yurisdiksi temporal) dan mereka yang paling bertanggung jawab atas kejahatan.[4]

Extraordinary Chambersberwenang mengadili semua tersangka yang melakukan kejahatan: Melanggar Penal Code (KUHP) Tahun 1956, yaitu: Pembunuhan (Pasal 501, 503, 504, 505, 506, 507 dan 508); Penyiksaan (Pasal 500); dan Penganiayaan Agama (Pasal 209 dan 210). Statuta pembatasan yang ditetapkan dalam KUHP 1956 harus diperpanjang untuk sebuah tambahan 30 tahun untuk kejahatan yang disebutkan di atas, yang berada dalam yurisdiksi pengadilan Kamboja.

Hukuman di bawah Pasal 209, 500, 506 dan 507 dari KUHP 1956 dibatasi hanya untuk hukuman seumur hidup maksimum, sesuai dengan Pasal 32 Konstitusi Kerajaan Kamboja, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan 39 dari Hukum ini.[5] Kejahatan Genosida,[6]Kejahatan terhadap kemanusiaan,[7] dan pelanggaran berat terhadap konvensi Jenewa 1949,[8] Penghancuran terhadap properti budaya (konvensi Hague,1954),[9] kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungan secara internasional (Konvensi Wina, 1961).[10]

Terdapat tiga tingkatan dalam persidangan panel hakim yaitu; 1). Tingkat Pre-Trial adalah mendengar penuntutan dan permohonan banding atas perintah yang dikeluarkan oleh Hakim Investigasi sementara sebuah kasus masih dalam penyelidikan. Panel hakim dalam tingkatan ini ada lima orang terdiri dari hakim Kamboja tiga hakim dan dua hakim internasional. 

Keputusan dibutuhkan suara setidaknya empat dari lima hakim; 2). Trial Chamber, hasil kesimpulan penyelidikan dikirim ke sidang pengadilan Trial Chamber untuk diputuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan kesaksian saksi, bukti dan argumen yang diajukan oleh para pihak selama persidangan. Trial Chamber terdiri dari 3 hakim Kamboja dan 2 hakim internasional. Vonis bersalah memerlukan suara setuju untuk setidaknya empat dari lima hakim; dan 3). Spureme Court (Mahkamah Agung), mendengar banding terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Trial Chamber. 

Terdiri dari 7 hakim; 4 hakim Kamboja dan 3 hakim internasional terdiri dari Mahkamah Agung. Setiap keputusan oleh Majelis membutuhkan suara setuju untuk setidaknya 5 dari 7 hakim. Hakim-hakim internasional disiapkan oleh PBB dalam suatu daftar dan pemerintah Kamboja dapat memilih dari sekian banyak hakim internasional.[11]

Dalam persidangan ini telah diajukan sebagai terdakwa tokoh-tokoh senior Khmer Merah sebanyak 9 orang dalam 4 dakwaan berkas, yaitu; I. Terdakwa Kaing Guek Eav alias Duch; II. Terdakwa Khieu Samphan, Ieng Sary, Nuon Chea, dan Ieng Thirith; III. Meas Muth dan IV. Terdakwa Im Chaem, Yim Tith dan Ao An. Ieng Sary meninggal dunia dalam masa persidangan 2013 dan Ieng Thirith meninggal 2015. Persidangan berlangsung sejak 30 Maret 2007 hingga 14 Maret 2016.