Sikap negara tetangga menimbulkan gejolak dalam negeri Mesir karena berbagai eksponen gerakan Islam menentang Anwar Sadat dan berupaya menjatuhkannya. Pada September 1981, Anwar Sadat bertindak keras kepada organisasi pergerakan Islam yang dianggapnya fundamentalis, termasuk kumpulan pelajar. Tidak hanya gerakan kelompok Islam terapi semua pergerakan yang dianggapnya dapat mengganggu stabilitas nasional Mesir, termasuk kelompok gerakan Kristen Koptik juga diberangusnya. Dia menahan dan menangkap para pemimpin pergerakan tersebut yang menyebabkan Anwar Sadat dikecam di seluruh dunia.
Pada 6 Oktober 1981, Presiden Anwar Sadat tewas ditembak dalam sebuah parade militer. Selanjutnya Jenderal Hosni Mobarak naik sebagai Presiden Mesir, melakukan pembersihan dikalangan militer yang dianggapnya disusupi anggota Jihad Islam. Ini merupakan organisasi muslim Mesir berhaluan keras yang menentang perjanjian damai Camp David.
Seiring dengan perjalanan waktu, gerakan IM berhasil mendapatkan dukungan politik yang kuat dari rakyat Mesir. Teruma sekali atas keberhasilan mencetak intelektual muda Mesir sebagai kaderisasi pimpinan IM dan kepemimpinan nasional Mesir. Ketika Presiden Hosni Mubarak sudah tergolong lanjut usia. Sejatinya Ikhwanul Muslimin tinggal menunggu waktu karena faktor usia Hosni Mubarak, pergantian kepemimpinan pasti terjadi pada saat rakyat sudah “melek” dan mempunyai kesadaran politik yang jauh lebih tinggi dari era sebelumnya.
Namun muncul pertanyaan besar siapakah yang akan tampil pasca Hosni Mobarak? Spekulasi berkembang bahwa militer akan tetap mengangkangi negeri Kinanah ini untuk melanjutkan kekuasaan di Mesir. Hal ini menstimulasi pemikiran bahwa IM tidak akan kooperatif dengan militer. Sudah saatnya IM menegakkan cita cita Hasan Al Bana, mendirikan Republik Mesir sebagai negara Islam berdasarkan konstitusi Islam.
Yahudi Israel yang selalui mengintip dengan seksama membuat kalkulasi bahwa apabila IM berkuasa dan militer Mesir menjadi kuat maka ini berarti ancaman serius bagi negara Yahudi. Negeri Mesir tidak boleh stabil sebab akan menumbuhkan kekuatan militernya. Militer Mesir harus dilumpuhkan. Mulailah Isreal menghasut kelompok IM untuk dibenturkan dengan militer. Pacah Revolusi 25 Januari 2011 menjatuhkan Hosni Mubarak.
Jika IM tidak terpancing hasutan Israel dan menunggu saja sampai Hosni Mubarak tidak mampu lagi karena termakan usia. Perkembangan demokratisasi global sebenarnya memberikan kesempatan lebih besar kepada para pemimpin Ikhwanul Muslimin. Faktor utamanya adalah mayoritas rakyat Mesir mendukung IM. Ikhwanul Muslimin hanya membutuhkan kesabaran untuk mengambil alih kekuasaan di Mesir berdasarkan mandate rakyat tanpa gerakan revolusi.
Tetapi spionase Israel menghembuskan propaganda dengan kencang bahwa Jenderal Tantawi akan mengambil alih kekuasaan dari Hosni Mubarak membuat IM khawatir bahwa mereka akan kembali dibawah rezim baru militer Mesir. Artinya IM tidak akan pernah berkuasa jika tidak dengan gerakan revolusi. Gerakan revolusi melucuti kekuasaan Dewan Tertingi Militer, hampir sama meski tak serupa dengan di Indonesia. Gerakan reformasi melucuti Dwi Fungsi ABRI.
Ketika IM berkuasa melalui Presiden Mohammed Morsi segera menggusur Jenderal Tantawi, menggantinya dengan Jenderal Abdel Fatah Al Sisi pada 12 Agustus 2012. Morsi mengenal Jenderal Abdel Fatah Al Sisi sebagai pribadi muslim yang taat ibadahnya, berbicara dengan bahasa yang halus, menjadi salah satu pertimbangan pengangkatannya.Kebijakan Presiden Morsi ini menimbulkan isu baru yang dihembuskan oleh Israel kepada kelompok oposisi liberal sekuler,bahwa Jenderal Al Sisi adalah tangan Ikhwanul Muslimin menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Mesir.
Kelompok oposisi dibawah Al Baradei melakukan maneuver untuk mengujinya. Terakhir kelompok sekuler liberal menggelar demo dengan 17 juta orang turun ke jalan di seluruh negeri, menguji ke arah mana orientasi politik Jenderal Abdel Fatah Al Sisi.
Terbukti bahwa Jenderal Abdel Fattah Al Sisi tetaplah seorang tentara dengan kultur militer Mesir sebagaimana para pendahulunya. Dia mengambil keuntungan dan kesempatan berdiri di belakang kelompok oposisi dengan memberikan peringatan kepada Presiden Morsi agar bersikap akomodatif terhadap kelompok oposisi guna mengakhiri konflik ideologis rakyat Mesir.
Morsi tidak menghiraukan peringatan tersebut dan tidak mau berdialog, non kooperatif karena menang melalui pemilu demokratis. Demokrasi memang system yang sah memberikan mandate kekuasaan. Tetapi bagaimana kekuasaan itu digunakan, tentu untuk kepentingan seluruh rakyat Mesir.
Dedikasi Mohammed Morsi kepada Partai Kebebasan dan Keadilan ( Freedon and Justice Party ) berakhir, ketika ia terpilih sebagai presiden. Pengabdiannya dilanjutkan kepada seluruh rakyat Mesir, termasuk mereka yang tidak memilihnya. Kebijakan dan tindakannya tidak hanya untuk kepentingan kelompok Ikhwanul Muslimin.