Dari kasus KPU Sumedang, dapat disimpulkan bahwa KPU Sumedang jauh dari konsep pemerintah bayangan. Pemerintah bayangan sendiri seringkali ditandai dengan keberadaan hubungan informal dengan pihak lain dalam memutuskan sesuatu keputusan. Hal tersebut tidak terbukti terjadi di dalam tubuh KPU Sumedang karena penolakan yang telah dilakukan.Â
Penolakan tegas KPU Sumedang kepada pihak lain yang ingin mengintervensi pengambilan keputusan menjadi bukti nyata bahwa KPU Sumedang telah menjalankan konsep independensi dengan benar dan jauh dari dugaan keberadaan pemerintah bayangan.Â
Konsep pemerintah bayangan yang dikhawatirkan akan mempengaruhi pengambilan keputusan di KPU Sumedang tidak pernah terjadi. Hal tersebut juga diperkuat karena tegasnya orang-orang yang berada di KPU Sumedang. Walaupun tidak dipungkiri, ada pihak dari luar yang mencoba untuk mengintervensi KPU Sumedang.
Daftar Pustaka
DKPP Periksa Ketua, Anggota, Dan Sekretaris KPU Sumedang Terkait Seleksi PPK. DKPP RI - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. (n.d.). https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-ketua-anggota-dan-sekretaris-kpu-sumedang-terkait-seleksi-ppk/
Terbukti Tidak Bersalah, DKPP ri Memutuskan Untuk Merehabilitasi Nama Baik kelima komisioner KPU Sumedang. Kabar Pemuda. (2023, August 2). https://www.kabarpemuda.id/terbukti-tidak-bersalah-dkpp-ri-memutuskan-untuk-merehabilitasi-nama-baik-kelima-komisioner-kpu-sumedang/
Istiqomah, I. N., & Harsasto, P. (2017). Praktik Shadow State dalam Penyelenggaraan Pemerintahan pada Periode Kepemimpinan Siti Masitha-Nursoleh di Kota Tegal. Journal of Politic and Government Studies, 6(04), 191-200.
Fm, L. E. (2023, June 30). Dituding Punya rekam Jejak Buruk, Pengadu KPU Sumedang Buka suara. LPPL eRKS FM. https://erksfm.id/news/erks-aktual/dituding-punya-rekam-jejak-buruk-pengadu-kpu-sumedang-buka-suara
