Kisah Politik Kontroversial: Dinasti, Perpanjangan Masa Jabatan, dan Kekecewaan di Balik layar

Sebuah kenyataan yang tak mungkin bisa terjadi jika bukan anak-anak dan menantu seorang Presiden. Jokowi, sepertinya sudah melupakan hakikat dari reformasi yang digelorakan para mahasiswa  di tahun 1998 yang berakibat jatuhnya kekuasaan Soeharto.

Ilustrasi Jokowi, Gibran, Bobby, dan Kaesang/sumber: Tempo.co

Mungkin Jokowi lupa apa yang dialami dengan dua pendahulunya, yakni Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto. Kedua presiden kita itu tidak menyadari bahwa kekuasaan telah membuat mereka lupa diri, hingga akhirnya membuat keduanya ingin terus berkuasa. 

Bahkan, Presiden Pertama RI, Sukarno sampai terbuai dengan jebakan "Presiden Seumur Hidup" yang disandangkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Padahal,  sejarah akhirnya mencatat bahwa PKI merencankan penggulingan kekuaasan Sukarno melalui isu Dewan Jenderal dengan gerakan yang dikenal G30S/PKI.

Begitu juga Presiden Soeharto, yang menggunakan Golkar sebagai sarana untuk berkuasa sejak jatuhnya Sukarno di tahun 1967. Dan, Suharto pun terus terbuai menikmati kekuasaannya. Namun, akhirnya Soeharto juga harus turun secara menyakitkan setelah 32 tahun berkuasa.

Presiden Soeharto menyatakan Mundur sebagai Presiden pada 21 Mei 1998/sumber: Kompas.com

Apa yang terjadi pada kedua presiden tersebut, tentu saja tidak diharapkan akan terjadi pada sosok Jokowi. Meskipun yang berkuasa melalui pengusungan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto, bagi kami yang selama ini mendukung Jokowi semua itu tidak ada bedanya dengan melahirkan politik dinasti, yang sangat kita tentang dan itu merupakan pengkhianatan dari semangat reformasi.

Kita semua selalu diingatkan bahwa korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi diyakini selalu mengiringi jalannya kekuasaan. Begitu juga sebaliknya, kekuasaan merupakan "pintu masuk" bagi tindakan korupsi. 

Itulah yang mungkin hakikat dari pernyataan Lord Acton, seorang guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad ke-19. 

Menurutnya,  "power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely" atau kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut.

Karena korupsi itu tidak selalu menghasilkan uang, bahkan memperpanjang kekuasaan pun bisa jadi adalah korupsi itu sendiri.