Gagasan, Ide, dan Janji Bakal Capres dan Cawapres, Masihkah Dipercaya?

Ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 gak lama lagi digelar di negeri ini, tidak lebih dari enam bulan. 

Meskipun begitu,  pasangan bakal capres dan cawapres yang ada, hingga saat ini belum juga didaftarkan ke KPU. 

Lantas bagaimana masyarakat bisa menilai gagasan, ide dan juga janji-janji yang akan ditawarkan apabila terpilih kelak?

Sebagai ajang perhelatan lima tahunan, sepertinya masyarakat juga tidak begitu ambil pusing mengenai gagasan, ide dan juga janji-janji bakal capres dan cawapres yang akan berlaga. 

Seperti yang sudah-sudah, gagasan, ide, dan juga janji politik terkadang tidak sepenuhnnya dijalankan. 

Karena apa yang ditawarkan terkadang hanya ada di awang-awang, yang itu semua memang mampu menghipnotis masyarakat dan mempengaruhi khalayak sehingga mau memilih bakal capres dan cawapres yang ada saat proses pencoblosan.

Toh, apabila ada gagasan, ide, dan juga janji yang tidak dikerjakan selama lima tahun berkuasa, sang Presiden dan Wakilnya pun tidak ada yang menggugatnya ke jalur hukum.

Oleh karena itu, munculnya wacana mengembalikan GBHN (garis-garis besar haluan negara) adalah suatu upaya agar para bakal capres dan cawapres tidak sekadar mengumbar janji kampanye kepada rakyat.

Berlakunya kembali GBHN juga untuk memastikan bahwa pembangunan negara dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya bisa berlangsung secara berkesinambungan. 

Masyarakat sudah terlalu kenyang dengan janji-janji kampanye selama pemilihan presiden digelar secara langsung di negeri ini.

Infografis Janji bakal capres/sumber: republika.co.id

Kalau mau dirinci secara lebih luas, apa sih gagasan, ide, dan janji-janji yang ditawarkan selama kampanye itu?

Gagasan, ide, dan janji dari para bakal calon presiden adalah konsep-konsep yang berbeda dalam politik. Mereka mencerminkan bagaimana seorang calon presiden memandang dan merencanakan masa jabatannya jika terpilih. 

Apa itu gagasan (vision)? Gagasan itu merujuk pada pandangan besar dan arah yang ingin ditempuh oleh seorang capres jika terpilih. 

Hal ini mencakup visi jangka panjang untuk negara, seperti pembangunan ekonomi, peningkatan pendidikan, perbaikan kesejahteraan rakyat, kebijakan luar negeri, dan sebagainya. 

Dengan kata lain, gagasan adalah pandangan Capres dan Cawapres tentang bagaimana mereka ingin mengubah atau memajukan negara.

Begitu juga dengan ide (ideology). Ide ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar atau keyakinan ideologis yang mendasari pandangan seorang capres dan cawapres. 

Bisa jadi, ide ini melibatkan gagasan tentang sistem ekonomi (misalnya kapitalisme atau sosialisme), pandangan tentang hak asasi manusia, agama, dan nilai-nilai budaya. 

Ideologi politik seseorang dapat memengaruhi kebijakan dan tindakan yang akan mereka dukung jika terpilih.

Terkait gagasan dan ide para bakal capres dan cawapres, sejauh ini memang harus tetap berada di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sehingga akan sulit jika ada bakal capres yang punya cita-cita mendirikan kekhilafaan atau negara komunis di negeri ini.

Hal yang tidak jauh berbeda  adalah janji kampanye. Janji inilah yang sering ditawarkan secara serampangan kepada masyarakat luas. Janji-janji ini seringkali termasuk kebijakan spesifik yang akan mereka terapkan jika terpilih. 

Ini dapat mencakup janji tentang pemotongan pajak, peningkatan layanan kesehatan, reformasi pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan banyak lainnya. 

Janji-janji ini sifatnya populis, dan  biasanya digunakan untuk menarik pemilih dan memenangkan pemilu.

Dari ketiga bakal kontestan yang beredar, masyarakat banyak ditawarkan janji-janji populis dan memang apa yang dijanjikan merupakan kebutuhan banyak orang yang menjadi sasaran pemenangan pilpres.

Misalnya, janji-janji Prabowo yang akan memberikan makan siang dan minum susu gratis untuk semua murid di sekolah, di pesantren, anak-anak balita, dan bantuan gizi untuk ibu hamil. 

Ganjar yang ingin menaikkan gaji guru sebesar 30 juta perorang. Atau Cak Imin yang ingin memberikan bantuan keuangan pada ibu-ibu hamil  6 juta setiap bulan, dana desa sebesar 5 miliar per desa, atau BBM gratis.

Namanya juga baru janji, dan itu juga belum ada itung-itungannya secara resmi, dan apakah janji-janji itu nantinya tidak akan berbenturan dengan kebijakan lainnya?

Ya, semua gagasan, ide, dan juga janji-janji kampanye bakal capres dan cawapres memang kadangkala tidak membumi. 

Semuanya terkesan asal keluar dari isi kepada para politisi yang tergabung di dalam koalisi partai pendukung bakal capres dan cawapres. 

Berbeda jika pemikiran itu datang dari para ahli kebijakan publik, ahli hukum, dan ahli-ahli lainnya bersama para politisi dan wakil rakyat di MPR yang dahulu pernah melahirkan GBHN, tentu hasilnya sangat membumi dan menjamin keberlangsungan pembangunan di negeri ini, meski pemerintahan silih berganti.