Analoginya, bagaimana mungkin bisa sejahtera jika untuk membeli BBM saja, masyarakat di Indonesia Timur harus membayar lebih mahal dari saudara-saudaranya di Pulau Jawa.Â
Oleh karena itu, menurut Subroto seperti yang dikatakan Darmawan dalam bedah buku tersebut, kebijakan BBM 1 harga yang diterapkan Jokowi merupakan salah satu bentuk keberpihakan Jokowi pada nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila ke-5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.Â
Kebijakan ini bahkan belum terpikirkan di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.Â
Artinya, Jokowi tak hanya bisa menghapal bunyi-bunyi dari Sila dalam Pancasila, tapi juga menerapkan dalam kebijakan pemerintahannya.
Â
Seperti diketahui, beberapa kali masa pemerintahan di Indonesia, pembangunan lebih fokus pelaksanannya di Pulau Jawa, sehingga kita mengenal istilah Jawa Sentris.Â
Nah, di masa pemerintahan Jokowi ini, terjadi perubahan yang sangat drastis. Pemerintah tidak lagi fokus di Pulau Jawa, pembanguan infrastruktur  secara besar-besaran justru digeber di luar Jawa, tidak lain untuk mengejar ketertinggalan dari Jawa.
Â
Dengan kata lain, menurut Darmawan Prasodjo yang juga Wadirut PLN ini, apa yang menjadi kebijakan Jokowi dalam memimpin Indonesia bersumber dari karakter dan nilai-nilai yang membentuknya sejak kecil hingga dewasa, sejak dirinya hidup di bantaran sungai sampai menjadi pemimpin Republik ini. Artinya, Jokowi lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya, seperti kebijakannya mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan lain sebagainya.
 
Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga dianggapnya lebih fokus mengembangkan potensi sektor yang selama ini begitu diabaikan, tenggelam dan menjadi aset tidur. Hal ini dicermati Darmawan ketika dirinya baru menjabat sebagai Wadirut PLN. Dia menemukan fakta bahwa pertumbuhan listrik terbesar ada di Provinsi Lampung, tepatnya sekitar pintu keluar tol yang baru saja diresmikan.
