Langkah Jokowi di Periode Terakhirnya, Katanya Tanpa Beban?

Tepat di hari Ahad, 20 Oktober 2019, Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pilpres 17 April 2019 yang lalu, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. Dengan demikian, berakhir pula masa tugas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla untuk periode 2014-2019.

Bagi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, Jokowi dan KH Ma'ruf Amin, bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan ringan, meski keduanya hanya melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan di periode sebelumnya.

Dikatakan tidak ringan, karena selama 5 tahun terakhir ini, tak sedikit dinamika yang terjadi, baik secara nasional maupun internasional,  yang tentu saja ikut mempengaruhi tingkat popularitas Jokowi, apalagi ditambah dengan tingkat kepuasan ekonomi yang selama lima tahun terakhir ini bisa dikatakan cukup rendah.

Inilah tantangan yang menjadi prioritas utama Jokowi-Ma'ruf, selain tentu saja peningkatan sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor yang paling penting bagi kemajuan bangsa.

Di periode terakhirnya ini, tentu saja Presiden Jokowi berharap, apa-apa yang telah dikerjakannya selama lima tahun pertama bisa terus dilanjutkan di periodenya yang kedua.

Dengan kata lain, selama 2 periode pemerintahannya, apa-apa yang dicita-citakan bisa terwujud secara sempurna, sehingga Jokowi bisa mewariskan sebuah legacy yang bisa diterima presiden-presiden berikutnya.

Banyak hal yang telah dilakukan Jokowi, dan itu tidak mudah. bahkan, apa yang telah dilakukannya,  tidak dilakukan oleh Presiden-presiden sebelumnya. Di antaranya, pembangunan infrastruktur yang begitu masif di seluruh Indonesia, tak sebatas di Pulau Jawa. 

Bahkan, salah satunya yang bisa disebut fenomenal, antara lain upaya pemindahan ibukota negara, yang selama ini hanya menjadi wacana.

Hal lainnya yang begitu berat dilakukan Jokowi adalah pencabutan izin berdirinya organisasi kemasyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

Inilah salah satu hal yang dilakukan Jokowi, yang ikut membuat iklim politik di Tanah Air semakin memanas, karena terkait isu keagamaan yang begitu mudahnya menimbulkan pertentangan di masyarakat. Padahal, seperti kita ketahui, di beberapa negara yang mayoritas berpenduduk muslim, organisasi semacam HT sudah dibubarkan, karena aktivitas politiknya yang dianggap merongrong kewibawaan negara kebangsaan seperti Indonesia ini.

Kalau boleh memilih, sebagai peserta Pilpres, tentu saja Jokowi tidak akan melakukan pencabutan izin ormas HTI, yang kalau dikalkulasi secara politik sangat merugikan dirinya, yang membutuhkan suara dari mayoritas umat Islam di Tanah Air dalam Pilpres 2019 lalu. Namun, hal itu tetap dilakukannya, dan terbukti Jokowi tetap unggul dari rivalnya, Prabowo Subianto.

Foto Pertemuan Jokowi dan Prabowo di MRT/Kompas.com

Lantas apa upaya Jokowi selanjutnya?

Di periode keduanya ini, Jokowi seakan ingin mengajak semua kekuatan politik yang ada untuk bersama-sama ikut membangun bangsa ini di dalam pemerintahannya. Hal ini tentu saja, oleh sebagian orang dianggap akan membunuh demokrasi yang selama ini sudah berjalan.

Bagi penggiat demokrasi, dengan semakin gemuknya koalisi pendukung Jokowi di Pemerintahan, akan ikut mempengaruhi koalisi di Parlemen, sehingga akhirnya DPR hanya menjadi tukang stempel kebijakan Pemerintah. Parlemen seolah tak lagi "bergigi" melakukan fungsinya sebagai pengawas kebijakan Pemerintah. 

Namun, bukan berarti Jokowi tak bisa menempatkan posisinya sebagai penanggung jawab Pemerintahan. 

Artinya, jika Presiden Jokowi tetap konsisten dengan sikapnya, dia tidak akan menggunakan kekuasaannya secara semena-mena yang bisa mengebiri tugas dan wewenang DPR sebagai lembaga legislatif yang berfungsi sebagai pengawas sekaligus penyeimbang kekuasaan eksekutif. 

Bukankah, selama ini, Presiden Jokowi juga begitu menghormati apa yang dilakukan kekuasan Yudikatif, termasuk juga dengan Legislatif. 

Namun, terkadang, memang Presiden Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk 'melawan' DPR, bila keputusan DPR itu nyata-nyata ditolak masyarakat, misalnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Penulis meyakini, tak semua rakyat memiliki rasa optimis bahwa Jokowi akan mampu menjalankan visinya membangun Indonesia lima tahun kedepan ini, tanpa beban dari kekuatan-kekuatan yang ada di sekitarnya. 

Namun, percayalah, jika seluruh rakyat sungguh-sungguh mendukung dan berada di belakang Jokowi dan KH Ma'ruf Amin, seberat apapun tantangan yang menghadang,  semua itu akan bisa diatasi dengan baik, tanpa harus merugikan rakyat sekecil apapun itu.

Semoga Allah SWT memberikan kemudahan keduanya memimpin negeri ini. Amin.