Mohon tunggu...
Sukarja
Sukarja Mohon Tunggu... Desainer - Pemulung Kata

Pemulung kata-kata. Pernah bekerja di Kelompok Kompas Gramedia (1 Nov 2000 - 31 Okt 2014)

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Langkah Jokowi di Periode Terakhirnya, Katanya Tanpa Beban?

19 Oktober 2019   19:44 Diperbarui: 21 Oktober 2019   06:55 105
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto Pertemuan Jokowi dan Prabowo di MRT/Kompas.com

Kalau boleh memilih, sebagai peserta Pilpres, tentu saja Jokowi tidak akan melakukan pencabutan izin ormas HTI, yang kalau dikalkulasi secara politik sangat merugikan dirinya, yang membutuhkan suara dari mayoritas umat Islam di Tanah Air dalam Pilpres 2019 lalu. Namun, hal itu tetap dilakukannya, dan terbukti Jokowi tetap unggul dari rivalnya, Prabowo Subianto.

Foto Pertemuan Jokowi dan Prabowo di MRT/Kompas.com
Foto Pertemuan Jokowi dan Prabowo di MRT/Kompas.com

Lantas apa upaya Jokowi selanjutnya?

Di periode keduanya ini, Jokowi seakan ingin mengajak semua kekuatan politik yang ada untuk bersama-sama ikut membangun bangsa ini di dalam pemerintahannya. Hal ini tentu saja, oleh sebagian orang dianggap akan membunuh demokrasi yang selama ini sudah berjalan.

Bagi penggiat demokrasi, dengan semakin gemuknya koalisi pendukung Jokowi di Pemerintahan, akan ikut mempengaruhi koalisi di Parlemen, sehingga akhirnya DPR hanya menjadi tukang stempel kebijakan Pemerintah. Parlemen seolah tak lagi "bergigi" melakukan fungsinya sebagai pengawas kebijakan Pemerintah. 

Namun, bukan berarti Jokowi tak bisa menempatkan posisinya sebagai penanggung jawab Pemerintahan. 

Artinya, jika Presiden Jokowi tetap konsisten dengan sikapnya, dia tidak akan menggunakan kekuasaannya secara semena-mena yang bisa mengebiri tugas dan wewenang DPR sebagai lembaga legislatif yang berfungsi sebagai pengawas sekaligus penyeimbang kekuasaan eksekutif. 

Bukankah, selama ini, Presiden Jokowi juga begitu menghormati apa yang dilakukan kekuasan Yudikatif, termasuk juga dengan Legislatif. 

Namun, terkadang, memang Presiden Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk 'melawan' DPR, bila keputusan DPR itu nyata-nyata ditolak masyarakat, misalnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Penulis meyakini, tak semua rakyat memiliki rasa optimis bahwa Jokowi akan mampu menjalankan visinya membangun Indonesia lima tahun kedepan ini, tanpa beban dari kekuatan-kekuatan yang ada di sekitarnya. 

Namun, percayalah, jika seluruh rakyat sungguh-sungguh mendukung dan berada di belakang Jokowi dan KH Ma'ruf Amin, seberat apapun tantangan yang menghadang,  semua itu akan bisa diatasi dengan baik, tanpa harus merugikan rakyat sekecil apapun itu.

Semoga Allah SWT memberikan kemudahan keduanya memimpin negeri ini. Amin.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun