Jangan Lihat Ketua Baru KPK Firli Bahuri dari Kaca Mata Kekuasaan!

Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Firli Bahuri terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk periode 2019-2023. 

Di antara 10 calon pimpinan (capim) KPK yang diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR RI, Irjen Firli Bahuri menempati posisi pertama dengan raihan suara terbanyak dari pemungutan suara (voting) yang dilakukan anggota Komisi III DPR RI.

Dari 5 anggota terpilih itu, melalui rapat pleno, disepakati Firli Bahuri sebagai ketua lembaga anti rasuah itu untuk menggantikan posisi Agus Rahardjo yang akan berakhir masa tugasnya.

Kelima pimpinan KPK tersebut, yaitu Irjen Firli (Polisi), Alexander Marwata (Komisioner KPK), Nurul Ghufron (Dosen), Nawawi Pomolango (Hakim), dan Lili Pintauli Siregar (Advokat).

Dalam tubuh lembaga anti rasuah ini, seperti halnya Alexander Marwata, Firli bukankah orang baru. Firli pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Kapolda Sumsel Irjen Polisi Firli Bahuri terpilih sebagai Ketua KPK Periode 2019-2023/TribunNews.com

Sebagai "titipan" Polisi, Firli merupakan prajurit bhayangkara yang begitu diandalkan 'korps berseragam coklat' itu. 

Buktinya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menarik Firli dari KPK dan mempercayakan Firli memimpin Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel).

Ya, Benar! Firli menjadi Kapolda di tanah kelahirannya itu. Seperti halnya Tito, Firli juga putra Sumsel. Firli Bahuri dilahirkan di Prabumulih, Sumatera Selatan pada 8 November 1963.

Lantas, apa pasalnya penulis mengaitkan posisi Kapolri dan Ketua KPK yang sama-sama berasal dari Sumsel?

Jika kaitannya dengan Sumsel, artinya penulis secara sengaja mengaitkannya pula dengan Megawati Sukarnoputri, yang juga ketua partai berkuasa yang mendukung Presiden Jokowi. 

Seperti Anda ketahui, suami Presiden ke-5 Republik Indonesia, Almarhum Taufik Kiemas juga berasal dari Sumsel.

Bicara soal Sumsel, penulis teringat ketika Megawati menggantikan Gus Dur sebagai Presiden. 

Saat itu, Mega berencana mengangkat Jenderal Ryamizard Ryacudu yang juga kelahiran Sumsel itu sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Endriartono Sutarto yang mengajukan pengunduran diri.

Namun, pergantian kekuasan dari Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), penunjukan Ryamizard akhirnya dibatalkan, karena SBY menolak pengunduran diri  Endriartono Sutarto. 

SBY kemudian meminta Ryamizard untuk membatalkan kehadirannya ke DPR untuk uji kelayakan dan kepatutan. 

Dan, untuk Panglima TNI baru, SBY kemudian menunjuk Marsekal Djoko Suyanto.

Namun, kedekatan Mega dengan Ryamizard Ryacudu, sepertinya  ikut menentukan masuknya Mantan KSAD ini sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi Periode Pertama.

Kembali ke Irjen Firli Bahuri.

Sejak awal dipenuhi penolakan, sudah barang tentu tak sedikit orang yang mempertanyakan kredibilitas Ketua KPK yang baru ini. 

Pasalnya, Irjen Firli adalah capim KPK yang dianggap pernah melakukan pelanggaran etik berat. 

Ketika menjabat Deputi Penindakan di KPK, dirinya pernah bertemu Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) yang ketika itu masih menjabat Gubernur NTB. 

Hal ini dianggap pelanggaran etik, karena KPK saat itu tengah menyorot posisi TGB dalam kasus PT Newmont.

Firli berkilah bahwa apa yang dilakukannya tidak melanggar etik. Soal keduanya berbicara, bisa saja Firli mengatakan bahwa dirinya pernah menjabat sebagai Kapolda NTB, sehingga dia sudah mengenal secara pribadi sosok TGB.

Begitu pula dengan dugaan lainnya. Namun, ketika panitia seleksi capim KPK meloloskannya ke Presiden Jokowi, sudah menjadi pembuktian bahwa Irjen Firli Bahuri sudah lepas dari semua tuduhan.

Itulah dinamikanya, ketika urusan hukum dibawa-bawa ke ranah politik, hasilnya tentu akan membingungkan masyarakat. 

Apalagi, jika sampai ditarik-tarik jauh ke belakang, yaitu faktanya Irjen Firli Bahuri ini pernah menjadi ajudan dari Wakil Presiden Boediono. 

Nah, tentu saja masyarakat akan mengaitkannya dengan apa upaya KPK selanjutnya terhadap kasus skandal Bank Century, yang menyeret eks Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya ke penjara. 

Mugkinkah, Ketua Baru KPK ini mampu melanjutkan pengusutan skandal Bank Century, hingga menyerempet ke nama Boediono yang ketika kasus itu terjadi sebagai Gubernur Bank Indonesia, bahkan hingga melibatkan SBY? Entahlah!

Akhirnya, kita pun harus bisa menerima apa yang sudah dipilih dan diputuskan DPR sebagai institusi yang mewakili rakyat, seperti yang juga dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Selama dijalankan secara aturan dan konstitusi ya saya kira harus diterima," ujar Jusuf Kalla, seperti dikutip Kompas.com (13/9/2019).

Semoga saja di bawah kepemimpinan Firli Bahuri yang berasal dari unsur Kepolisian ini, KPK bisa semakin dipercaya, baik di dalam maupun di luar. 

Karena selama ini, tak sedikit orang mengatakan bahwa kepemimpinan di KPK kurang solid.

Sebagai bagian dari masyarakat, Penulis ingin mengajak Anda semua untuk terus mengawasi dan juga mengkritisi apapun yang dilakukan KPK. 

Dan, mengenai budaya antikorupsi, mulailah dari diri kita sendiri melakukannya, dari lingkungan terdekat kita, khususnya keluarga kita sendiri.

Budayakan selalu kejujuran, dan hindarilah budaya dan gaya hidup hedonis yang membuat kita begitu silau akan harta, sehingga membuat kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. 

Perkuat terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa agar  anti-korupsi bisa membudaya di negeri yang mengakui adanya Tuhan ini.

salam dan terima kasih!