Mohon tunggu...
Sukarja
Sukarja Mohon Tunggu... Desainer - Pemulung Kata

Pemulung kata-kata. Pernah bekerja di Kelompok Kompas Gramedia (1 Nov 2000 - 31 Okt 2014)

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, "Wangsit" Sukarno dan Soeharto untuk Jokowi?

27 Agustus 2019   10:02 Diperbarui: 27 Agustus 2019   13:48 1072
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.(ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)

Nah, jika penulis sedikit menyinggung lokasi Bukit Soeharto di Kalimantan Timur sebagai lokasi yang akan menjadi ibu kota, bukan tanpa alasan. 

Untuk diketahui, Bukit Soeharto ini areanya cukup luas, dan dimiliki negara, sehingga jika ibu kota pindah di sini pun bisa lebih menekan biaya penguasaan lahan. 

Selain itu, lokasinya di Pulau Kalimantan, juga menjadi sangat strategis sebagai ibu kota negara, karena posisinya tepat di tengah-tengah Nusantara.


Dengan kata lain, pemindahan ibu kota yang direncanakan Presiden Jokowi, bukan ujug-ujug datang semata. Wacana dan kajiannya sudah cukup lama,yang menurut Jokowi sekitar tiga tahun lalu.

Bahkan, kalau mau ditelusuri,  dua presiden kita, baik Sukarno maupun Soeharto seakan sudah memberikan "wangsitnya" untuk memudahkan langkah-langkah Jokowi memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Berikut apa yang dikatakan Jokowi melalui akun Instagramnya.

Kenapa ibu kota harus pindah?

Jakarta saat ini menyangga beban yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Bahkan, sebagai lokasi bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia.

Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara dan air kota ini harus segera kita tangani.

Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta. Bukan. Ini karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meski sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun