Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, "Wangsit" Sukarno dan Soeharto untuk Jokowi?

Presiden Joko Widodo (Jokowi), akhirnya secara resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan. Lokasinya terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. 

Kedua lokasi tersebut tentu saja sudah melalui kajian yang cukup mendalam dan juga dalam rentang waktu yang tidak sebentar,  sehingga Jokowi menganggap wilayah tersebut paling ideal untuk menggantikan Jakarta.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, tentu saja bisa menjadi polemik di tengah masyarakat. Bahkan, sebelum diumumkan Jokowi, tak sedikit para politisi mempertanyakan urgensi pemindahan ibukota. 

Mulai dari Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang mengatakan pemindahan ibu kota perlu berbagai pertimbangan, yang berkaitan dengan lokasi dan sumber daya alam di daerah yang baru. 

Bahkan, secara politis, Zulhas menyinggung agar Jokowi lebih fokus pada insiden yang terjadi di Papua, dibandingkan mengumumkan ibukota baru.

Ada juga pernyataan yang datang dari Sandiaga Uno. Mantan Wakil Gubernur Jakarta ini mengusulkan rencana pemindahan ibu  kota, sebaiknya dilakukan melalui referendum, meminta persetujuan rakyat. Sandi pun menilai rencana pemindahan ibu kota saat ini, belum menjadi prioritas pemerintah.

Dua pernyataan politikus di atas, penulis kutip hanya untuk mewakili di antara banyak pihak yang merasa pemerintah belum perlu memindahkan ibu kota mulai dilakukan saat ini. 

Pemikiran serupa mengenai belum urgensinya memindahkan ibu kota, bukan hanya terjadi saat ini. Penulis meyakini,  dari dulu rencana pemindahan ibu kota hanya menjadi wacana yang tak pernah terealisasi. Padahal, urgensi pemindahan ibu kota sudah dipikirkan sejak Presiden Pertama RI Sukarno masih berkuasa.

Patung Sukarno di Palangka Raya/Foto: Noval/detikcom

Jika kita tengok ke belakang, Presiden  Sukarno diketahui pernah berniat memindahkan pusat pemerintahan Jakarta ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng). 

Namun, wacana itu tak kesampaian, karena pada tahun 1960-an Indonesia ditawarkan menjadi tuan rumah Asian Games, sehingga saat itu Sukarno lebih memilih menyelenggarakan even olahraga berkelas internasional, yang memang untuk pertama kali bagi Indonesia.

"Bung Karno serius, bukan hanya sekedar mewacanakan, tapi juga sudah membuat desain sederhana, dan Bung Karno datang menindaklanjuti," kata Sejarawan LIPI, Asvi Arwan Adam saat acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).