Mohon tunggu...
Sukarja
Sukarja Mohon Tunggu... Desainer - Pemulung Kata

Pemulung kata-kata. Pernah bekerja di Kelompok Kompas Gramedia (1 Nov 2000 - 31 Okt 2014)

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Fatwa Rizieq di Reuni Alumni 212 dan Realitas Politik Prabowo, Dua Hal yang Tidak Sejalan?

10 Desember 2018   15:47 Diperbarui: 11 Desember 2018   15:56 468
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyapa umat muslim usai mengikuti sholat Jumat bersama peserta aksi damai Bela Islam Jilid III di kawasan Monas, Jakarta, 2 Desember 2016. Mereka memenuhi kawasan Monas, bundaran Bundaran Bank Indonesia hingga Jalan Thamrin. TEMPO/M Iqbal Ichsan

Reuni Alumni 212 sudah digelar di lapangan Monas, 2 Desember 2018 yang lalu. Alhamdulillah, acaranya berlangsung dengan baik, tanpa menimbulkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Jika terjadi sesuatu yang buruk, tentu saja citra Islam akan tercoreng. Bukankah itu kegiatan keagamaan, sehingga masyarakat pun antusias mengikutinya. Namun, acara ini kehilangan maknanya, karena dianggap sudah melenceng dari tujuan semula, sehingga seperti acara politik yang dikemas dalam bungkus agama.

Dua tahun lalu, Aksi 212 yang terjadi pada Jumat, 2 Desember 2016 di tempat yang sama, tujuannya saat itu tidak lain untuk semata meminta aparat hukum mengadili Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diduga sebagian umat Islam telah melakukan penistaan agama.

Aksi massa tersebut, juga dihari beberapa tokoh penting, terutama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, termasuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tit0 Karnavian. Beberapa pihak dari unsur GNPF MUI, seperti Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS), KH Abdullah Gymnastiar atau AA Gym, dan masih banyak tokoh lainnya.

Kehadiran Presiden Jokowi, menjadi simbol bahwa hukum terhadap Ahok akan ditegakkan sesuai prosedur. Dan, pengadilan pun memutuskan Ahok bersalah, dan Ahok pun menjalankan masa tahanan selama dua tahun.

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyapa umat muslim usai mengikuti sholat Jumat bersama peserta aksi damai Bela Islam Jilid III di kawasan Monas, Jakarta, 2 Desember 2016. Mereka memenuhi kawasan Monas, bundaran Bundaran Bank Indonesia hingga Jalan Thamrin. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyapa umat muslim usai mengikuti sholat Jumat bersama peserta aksi damai Bela Islam Jilid III di kawasan Monas, Jakarta, 2 Desember 2016. Mereka memenuhi kawasan Monas, bundaran Bundaran Bank Indonesia hingga Jalan Thamrin. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Meskipun Ahok sudah mendapat sanksi dari perbuatannya, nyatanya Aksi 212 masih terus dilakukan setiap tahunnya, hingga yang kemarin terjadi reuni Alumni 212, Ahad 2 Desember 2018.

Apa dasar dan landasannya mengerahkan massa dalam jumlah besar ke lapangan Monas pada 2 Desember 2018 lalu. Pihak panitia yang diungkapkan Ketua Umum GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak memastikan acara Reuni Akbar Mujahid 212 di Monumen Nasional (Monas), itu tak ditunggangi agenda politik.

Anggapan bahwa aksi ini digelar untuk tujuan politik bisa dimaklumi, karena saat ini Indonesia tengah berada di tahun politik, menjelang Pilpres dan Pileg 17 April mendatang.

Nyatanya, anggapan tersebut bukan isapan jempol belaka. Beberapa tokoh yang hadir pun tak bisa dilepaskan dari aroma politik. Di antaranya, beberapa ketua partai partai pengusung Prabowo-Sandi, termasuk Prabowo Subianto sendiri menghadirinya. Panggung Alumni 212 memang panggungnya Prabowo, dan dipersiapkan untuk Prabowo. 

Presiden Jokowi yang ikut hadir dua tahun lalu, batal untuk diundang. Bahkan, tidak dianjurkan datang. 

Selain itu, imam besar FPI yang kini masih berada di Mekkah, menyampaikan seruan atau fatwanya untuk tidak memilih Capres yang diusung partai-partai pendukung penista agama, dalam hal ini tentu saja maksudnya Ahok.

Ketua umum PPP hasil muktamar Jakarta Humphrey Djemat saat menyatakan dukungan di kediaman Prabowo, Jaalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018) malam.(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul
Ketua umum PPP hasil muktamar Jakarta Humphrey Djemat saat menyatakan dukungan di kediaman Prabowo, Jaalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018) malam.(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul

Apa yang diserukan HRS ini begitu membingungkan. Jika yang dimaksud penista agama itu adalah Ahok, salah satu partai pendukung Ahok di Pilkada DKI 2017 lalu, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta yang pernah dipimpin Djan Faridz justru mendukung Prabowo-Sandi. Artinya, kita semua melihat bahwa fatwa yang diserukan HRS, nyatanya tidak sejalan dengan realitas politik yang dihadapi Prabowo.

Dengan demikian, sekali lagi, jika ditarik benang merahnya, maka bisa dilihat bahwa aksi 212 ini memang bukan untuk tujuan membela agama mana pun, tetapi cenderung untuk kepentingan politik. Aksi ini merupakan kelanjutan aksi-aksi sebelumnya yang berhasil menumbangkan Basuki Tjahaja Purnama yang memang sejak masih di Balai Kota sudah pernah akan dilengserkan. 

Bagi tokoh-tokoh yang mencium aroma politiknya lebih kentara, maka sepertinya menghindari untuk hadir di reuni Alumni 212 ini, Oleh karena itu, kita akhirnya tidak menyaksikan kehadiran KH Ma'ruf Amin, AA Gym, Ustadz Abdul Somad Ustadz Arifin Ilham, dan nama beken lainnya. Bahkan,tiga nama terakhir sudah tersebar bahwa mereka diundang untuk hadir.

Terima kasih dan Merdeka!

sumber:

1. KOMPAS.COM (23/11/2018): "Humphrey Sebut Konstituen Ingin PPP Dukung Prabowo-Sandiaga"

2. DETIK.COM (02/12/2018):  "Habib Rizieq: Haram Pilih Capres-Caleg Partai Pendukung Penista Agama"

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun