Dari aktivitas yang dilakukan oleh PKS, sangat jelas terlihat proses kaderisasi yang dilakukan partai tersebut kepada anggotanya karena ada nilai-nilai yang diadopsi oleh partai dan diturunkan kepada para anggotanya.
Pendidikan dan pelatihan anggota partai politik atau kaderisasi sendiri hakikatnya memiliki prinsip yang melekat dalam praktiknya, yaitu: terbuka, non-diskriminatif, dan berjenjang.
Terbuka artinya proses kaderisasi ini harus dapat diakses oleh seluruh anggota partai politik tanpa terkecuali. Tiap-tiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti proses kaderisasi.
Sementara non-diskriminatif artinya tidak ada pembedaan yang diberikan kepada para anggota partai politik, baik secara suku, bahasa, agama, maupun gender, semua anggota harus diperlakukan adil.Â
Sedangkan berjenjang artinya ada tahapan-tahapan yang dilalui selama proses kaderisasi, biasanya jika digambarkan tahapan kaderisasi akan berbentuk piramida.
Hal dari ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa ketika anggota partai politik telah menempuh satu jenjang, tingkat keanggotaannya akan naik setingkat dan seterusnya (Haris, et al., 2016).
Tiap partai politik memiliki istilah dan tahapan berbeda dalam proses pengkaderan anggotanya, misalnya PKS sebagai partai kader memiliki empat jenjang yang mengklasifikasikan tiap anggotanya menurut jenjang yang telah mereka lalui, seperti: madya, dewasa, ahli, dan purna.
Anggota yang telah mencapai jenjang purna diklasifikasikan sebagai anggota yang lulus kaderisasi partai tingkat ahli dan biasanya dinyatakan memiliki status atau struktur keanggotaan yang berbeda dari tingkat dibawahnya (Haris, et al., 2016).
Salah satu partai di Indonesia yang saat ini sedang menggalakkan proses pendidikan dan pelatihan politiknya adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Partai Gerindra bukanlan partai yang diklasifikasikan sebagai partai kader, namun berupaya untuk memastikan bahwa kaderisasi dijalankan demi menjamin adanya regenerasi pengurus partai dan anggota legislatif yang berkualitas.Â
Kaderisasi dianggap krusial untuk menjamin bahwa partai tersebut tetap mempertahankan idealismenya dan mencegah partai serta anggotanya terjerat pragmatisme politik.
