Abaikan Nasional Bangun Regional
24 Juni 2013 pukul 14:59
Oleh: Syaipul Adhar SE ME
Jika ingin Indonesia maju, Maka majukan Daerah. Bangun dari wilayah terluar dan perbatasan, bukan pusat kekuasaan. Jika ingin borneo maju, maka ubahlah cara berpikir dan pola perencanaan pembangunan kita. Berpikirlah global dengan strategi aksi yang lokal. Abaikan nasional, bangun regional (kawasan). Ini yang dikatakan Inward dalam Outward looking policy.
Dalam ranah kewenangan kebijakan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah, Keberadaan UU No. 32/2004, UU 33/2004 dan PP. No. 38/ 2007 seharusnya sudah clear dan terang benderang bagi daerah. Jika cermat, Otda sudah membuka ruang yang sangat besar terhadap kebijakan prolokal dan prokomunitas.
Disadari atau tidak, alasan masih kuatnya dominasi Pusat terhadap Daerah, sudah usang dan ketinggalan zaman. Tidak perlu ribut dengan mekanisme dan aturan, Kultur birokrasi sekarang sudah fleksibel kepada efektivitas serta pro market. Mamfaatkan celah, tidak harus selalu ‘meminta petunjuk pusat’.
Menyangkut kepentingan Regional Borneo, ada beberapa agenda secara Nasional dan Pola Kerjasama antar kawasan yang telah diratifikasi secara nasional, terkait G to G antar negara. Karena pilihan terlalu banyak, harus kita eliminir untuk focus kepentingan regional saja, terkait kearah mana seharusnya haluan pembangunan ekonomi kita arahkan.
Pola pikir pengembangan kawasan dan otoritas lokal sebenarnya sudah dilazimkan negara-negara di Asia Tenggara, ketika pada KTT Ke- 5 di Singapura 1992 telah menandatangani Framework agreement on enhancing Asean Economic Cooperation yang menandai dicanangkannya pada 1 Januari 1993 dan keberadaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dideklarasikan pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu pada Januari 2007 dengan kesepakatan Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015.
Berkaca dari kepentingan regional di atas, ada dua perspektif yang harus kita cermati: pertama, dalam perspektif pengembangan kawasan, tantangan paling nyata adalah sinergitas kerjasama Ekonomi ASEAN dalam ASEAN free trade area (AFTA) dan ASEAN Economic Community (AEC) 2015.
Kenapa penting?
Ingat hanya pulau Borneo yang berbatasan langsung dengan dua negara Asean, yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam.
Kedua, dalam perspektif kebijakan nasional, pada 2010 pemerintah telah meluncurkan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011- 2025 dengan perencanaan pembangunan kawasan menjadi enam koridor ekonomi.
Dalam MP3EI, koridor ekonomi Kalimantan ditetapkan sebagai pusat kegiatan produksi dan pengolahan produk pertambangan serta ketahanan energi nasional. Jika program terdahulu, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dikatakan gagal, apakah MP3EI tidak mengulang kegagalan serupa?.
Bak memilih telur dulu atau ayam dulu, bagi Borneo kedua perspektif punya resiko pilihan. Tetapi, secara keunggulan komparatif dan potensi pasar tentu saja pola pasra tunggal dalam masyarakat ekonomi ASEAN lebih menjanjikan. MP3EI terlalu segmented pada satu produk.
Jika dilihat secara nasional, persoalan kita akan menjadi lebih besar terkait inkonsistensi kebijakan dan rendahnya daya saing. Lembaga pemeringkat standard and poor’s menurunkan tingkat perekonomian Indonesia dari positif, menjadi stabil dan dan sovereign credit rating BB+ long term dan B short term. Penurunan dipicu oleh lemahnya implementasi kebijakan. Kapet, MP3EI dan entah apa lagi paskapemilu 2014.
Menurut World Economic Forum (WEC) 2011, tingkat daya saing Indonesia berada pada posisi ke 46, jauh tertinggal dari Singapura yang berada pada urutan 2, Malaysia urutan 21 dan Thailand di urutan ke 39. Bahkan, posisi Indonesia masih lebih baik ketika krisis 1997.
Seberapa besar pengaruh kedua hal di atas bagi regional Borneo? Persoalan daya saing dan inkonsistensi kebijakan nasional akan tertutupi dengan melimpahnya SDA dan letak geografis yang berdekatan antar negara ASEAN. Tinggal membangun infrastruktur dan membahas nota kesefahaman antarkawasan.
Jika MEA terealisasi, pembentukan Masyarakat Ekonomi Borneo (MEB) tinggal dieksekusi oleh masing- masing pemimpin daerah. Alangkah besarnya potensi ini jika dikelola dengan baik. Sebut saja Kalsel dengan banyaknya pabrik baja dan raw material seperti pertambangan serta perkebunan sawit, tidak perlu berkiblat ke Pulau Jawa, Cina atau Amerika (yang dalam perdagangan internasional kita lemah), potensi pasar tunggal ASEAN lebih menjanjikan.
Dalam kacamata lumbung energi, persoalan elektifikasi dan market share listrik, seharusnya tidak lagi jadi domain PLN sebagai monopolis. Integrasi Sistem Kelistrikan Asean (ASEAN Power Grid) akan menjawab dengan sendirinya, tidak perlu menggugat aturan pusat yang memang tidak harmonis itu.
Dalam skala sub regional, Forum Kerjasama Ekonomi Borneo sudah termaktub dalam BIMP - EAGA (Brunai Darussalam, Indonesia (Kalbar, Kaltim, Sulut) Malaysia dan Philippina. Tinggal menyiapkan aksi nyata yang jelas dan terukur. Dalam waktu dekat, bisa saja lima provinsi di Borneo melakukan letter of inten (LoI) dengan dua negara sedaratan (Malaysia, Brunei) sebagai awal.
LoI akan ditindaklanjuti dengan dasar- dasar hukum secara nasional yang telah berlaku seperti Kepres KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) dan protokol MEA 2015.
Integrasi ekonomi tentu berbeda dengan integrasi wilayah, MEA tentu berbeda dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dengan mata uang tunggal.
Tetapi, membentuk nota kesefahaman dan sekretariat bersama dengan pemimpin ekonomi tunggal tentu tidak salah, jika dilakukan di Borneo atau ASEAN. Sekarang saatnya ambil kebijakan, bangun regional Borneo sendiri. Ciptakan pasar dengan rasa lokal. (*)
unda_ekonom@yahoo.com
