Bagaimana Kemendikdasmen dan DPR mengambil keputusan tentang UN?
Pengembalian UN juga mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Bagi sebagian orang, UN masih dianggap sebagai simbol "penyaringan" yang memberi bobot lebih pada proses pendidikan formal. Mereka berpendapat bahwa UN mampu memberi parameter yang jelas dan terstandar bagi siswa dalam persiapan mereka ke jenjang pendidikan selanjutnya. Di sisi lain, kelompok lain menilai bahwa UN terlalu menekankan pada aspek kognitif dan mengabaikan keterampilan non-akademik siswa yang juga penting. Oleh karena itu, muncul permintaan agar jika UN diberlakukan kembali, formatnya diperbarui dengan memperhatikan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan yang relevan dengan perkembangan dunia saat ini.
Wasana Kata
Di tengah polemik ini, Abdul Mu'ti dan Komisi X DPR RI diharapkan dapat menghadirkan kebijakan yang inklusif dan adaptif. Mereka perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil mengenai UN dapat merangkul kepentingan semua pihak dan, yang lebih penting, mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara menyeluruh. Seperti yang diungkapkan oleh Hetifah, "Kami terbuka terhadap perubahan, dan setiap keputusan harus mampu memberikan solusi yang berkelanjutan."
Kembalinya UN bisa menjadi momentum penting bagi pendidikan Indonesia, namun tetap membutuhkan persiapan dan kajian yang matang agar hasilnya optimal bagi masa depan pendidikan tanah air
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
