Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tepat guna mendukung kelas menengah. Analis kebijakan ekonomi dari APINDO, Ajib Hamdani, menyarankan agar pemerintah menurunkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan pemberian insentif fiskal melalui PPN yang ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor strategis seperti properti dan sektor hilirisasi pertanian, perikanan, dan peternakan.
Pemerintah juga harus memastikan stabilitas harga dan pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli kelas menengah. Koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menerapkan kebijakan moneter yang efektif sangat diperlukan. Selain itu, pengawasan terhadap harga barang-barang kebutuhan dasar harus diperketat untuk mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali.
Selain itu, reformasi subsidi transportasi publik, investasi dalam pendidikan berkualitas, dan pelatihan keterampilan juga menjadi langkah penting yang harus diambil. Pemerintah perlu memastikan bahwa kelas menengah tetap memiliki akses terhadap pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta keterampilan yang dibutuhkan di era digital dan teknologi. Dengan demikian, kelas menengah dapat beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan meningkatkan daya saing di pasar kerja.
Keseluruhan kebijakan ini harus dilaksanakan dengan penuh perhitungan agar tidak menambah beban keuangan negara, namun tetap mampu memberikan dukungan yang diperlukan bagi kelas menengah. Dengan kebijakan yang tepat, kelas menengah Indonesia dapat tetap menjadi pilar utama dalam perekonomian nasional, dan terhindar dari risiko jatuh ke dalam kategori rentan miskin.
