Masyarakat Adat yang Terabaikan, Hanya Dibutuhkan Saat Mendulang Suara dalam Pilpres

Setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil Pilpres 2024, langkah-langkah konkrit harus segera diambil. Penyelenggaraan sensitif terhadap keberadaan masyarakat adat, termasuk kebijakan yang mendukung akses mereka terhadap identitas resmi, perlu menjadi prioritas. Di samping itu, kebutuhan untuk segera menyelesaikan dan menetapkan RUU Masyarakat Adat menjadi semakin mendesak.

Usulan untuk Pemerintah: Menciptakan Indonesia yang Lebih Ramah Bagi Masyarakat Adat

Isu masyarakat adat bukan hanya masalah legal formalitas, tetapi juga kesejahteraan mereka sebagai bagian integral dari keberagaman budaya Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan masyarakat adat dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada mereka.

Pertama-tama, implementasi kebijakan inklusif dan mendukung hak-hak masyarakat adat perlu dipercepat. Pemerintah dapat mempertimbangkan program pembuatan KTP khusus untuk masyarakat adat yang mempertimbangkan keunikan dan kekhasan mereka. Pelibatan masyarakat adat dalam proses ini juga penting untuk memastikan representasi yang adil.

Kedua, mendukung pendidikan masyarakat adat tentang pentingnya memiliki identitas resmi dan hak-hak mereka dalam proses pemilihan. Program edukasi ini harus mencakup informasi tentang cara mendapatkan KTP dan manfaatnya dalam partisipasi demokrasi.

Terakhir, pemerintah perlu mempercepat penyelesaian RUU Masyarakat Adat dengan menggandeng para pemangku kepentingan, termasuk perwakilan masyarakat adat. RUU ini dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan mengakui kontribusi unik mereka terhadap keberagaman budaya Indonesia.

Kesimpulan: Membangun Masa Depan yang Lebih Baik untuk Semua

Masyarakat adat merupakan bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya Indonesia. Pemilu dan kehadiran pemerintah memegang peran penting dalam memastikan hak-hak mereka diakui dan dihormati. Dengan memprioritaskan isu ini, pemerintahan baru hasil 

Pilpres 2024 memiliki kesempatan untuk menciptakan Indonesia yang lebih ramah dan inklusif bagi semua warganya. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan adil untuk semua