Masyarakat Adat yang Terabaikan, Hanya Dibutuhkan Saat Mendulang Suara dalam Pilpres

Menyingkap Isu Pemilu dan Kehidupan Masyarakat Adat: Tantangan dan Langkah Masa Depan Indonesia//Syaihu

Pada debat Cawapres kemarin, sorotan tertuju pada masyarakat adat. Bagaimana para Pasangan Capres dan Cawapres melihat keberadaan mereka?

Debat Cawapres baru-baru ini menyoroti isu penting tentang masyarakat adat di Indonesia. Misi dan visi para kandidat terhadap keberadaan masyarakat adat menjadi sorotan, terutama dalam konteks kepemiluan. Faktanya, masih banyak masyarakat adat yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebuah kendala yang dapat memengaruhi hak pilih mereka saat Pemilu.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pada tahun 2022, terdapat sekitar 17 juta jiwa masyarakat adat yang tersebar dalam 2.300 komunitas di Indonesia. Dalam konteks Pemilu, keberadaan KTP menjadi krusial. Bagaimana masyarakat adat bisa menggunakan hak pilihnya jika tak memiliki identitas resmi?

Salah satu masyarakat adat di Indonesia (foto: Rumah Pemilu)

Hak Pilih Masyarakat Adat: Tantangan dan Solusi

Ketidakmampuan sebagian masyarakat adat untuk memiliki KTP menjadi tantangan serius. Hak suara adalah hak fundamental dalam demokrasi, dan setiap warga negara seharusnya dapat mengaksesnya tanpa hambatan. Maka, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan partisipasi penuh masyarakat adat dalam proses pemilihan.

Para kandidat presiden dan wakil presiden perlu memprioritaskan solusi bagi permasalahan ini. Bukan hanya berbicara tentang visi dan misi, tetapi juga memberikan rencana aksi konkret untuk memastikan bahwa masyarakat adat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan administratif.

Kehadiran Pemerintah dan RUU Masyarakat Adat

Pentingnya peran pemerintah dalam menangani isu masyarakat adat tidak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih lagi dengan belum disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan memastikan kesejahteraan mereka.

Setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil Pilpres 2024, langkah-langkah konkrit harus segera diambil. Penyelenggaraan sensitif terhadap keberadaan masyarakat adat, termasuk kebijakan yang mendukung akses mereka terhadap identitas resmi, perlu menjadi prioritas. Di samping itu, kebutuhan untuk segera menyelesaikan dan menetapkan RUU Masyarakat Adat menjadi semakin mendesak.

Usulan untuk Pemerintah: Menciptakan Indonesia yang Lebih Ramah Bagi Masyarakat Adat

Isu masyarakat adat bukan hanya masalah legal formalitas, tetapi juga kesejahteraan mereka sebagai bagian integral dari keberagaman budaya Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan masyarakat adat dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada mereka.

Pertama-tama, implementasi kebijakan inklusif dan mendukung hak-hak masyarakat adat perlu dipercepat. Pemerintah dapat mempertimbangkan program pembuatan KTP khusus untuk masyarakat adat yang mempertimbangkan keunikan dan kekhasan mereka. Pelibatan masyarakat adat dalam proses ini juga penting untuk memastikan representasi yang adil.

Kedua, mendukung pendidikan masyarakat adat tentang pentingnya memiliki identitas resmi dan hak-hak mereka dalam proses pemilihan. Program edukasi ini harus mencakup informasi tentang cara mendapatkan KTP dan manfaatnya dalam partisipasi demokrasi.

Terakhir, pemerintah perlu mempercepat penyelesaian RUU Masyarakat Adat dengan menggandeng para pemangku kepentingan, termasuk perwakilan masyarakat adat. RUU ini dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan mengakui kontribusi unik mereka terhadap keberagaman budaya Indonesia.

Kesimpulan: Membangun Masa Depan yang Lebih Baik untuk Semua

Masyarakat adat merupakan bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya Indonesia. Pemilu dan kehadiran pemerintah memegang peran penting dalam memastikan hak-hak mereka diakui dan dihormati. Dengan memprioritaskan isu ini, pemerintahan baru hasil 

Pilpres 2024 memiliki kesempatan untuk menciptakan Indonesia yang lebih ramah dan inklusif bagi semua warganya. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan adil untuk semua